Pengamat: Laporkan Warga NTT yang Berkerumun Saat Kunjungan Presiden
Jika ada pihak yang ingin melaporkan kerumunan pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur saat kunjungan Presiden Joko Widodo, 23 Februari 2021, dipersilakan.
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·4 menit baca
KUPANG, KOMPAS — Laporan sejumlah pihak terkait kerumunan yang terjadi yang diduga melanggar protokol kesehatan di Nusa Tenggara Timur saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sikka dan Sumba Tengah pada 23 Februari 2021 dinilai tidak mendasar. Meski demikian, pengamat menilai warga NTT yang semestinya dilaporkan karena mereka datang tanpa diundang. Warga pun menyatakan siap dipanggil polisi terkait hal itu.
Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana, Kupang, Johanes Tuba Helan, di Kupang, Minggu (28/2/2021) malam, mengatakan, laporan sejumlah pihak terhadap Presiden Jokowi terkait kerumunan masyarakat di Sikka dan Sumba Tengah, NTT, tidak mendasar.
”Mengapa presiden yang dilaporkan. Mestinya mereka itu melaporkan masyarakat NTT yang datang tanpa diundang, diimbau, atau diajak siapa pun. Mereka datang atas kemauan sendiri, ingin bertemu Presiden Jokowi. Kedatangan warga NTT di dua kabupaten itu lahir secara spontan, dari hati nurani yang tulus, tanpa paksaan, dan tanpa ada agenda politik apa pun. Yang datang itu orang-orang polos, jujur, dan sederhana yang tahu menghargai pemimpin mereka,” kata Tuba Helan.
Masyarakat Maumere menunggu kedatangan Presiden sejak pukul 08.00 Wita meski Presiden tiba di Maumere pukul 16.00. Dalam rentang waktu delapan jam itu, mereka tetap berdiri atau duduk di sekitar ruas jalan yang dilalui Presiden Jokowi. Mereka ingin memberi penghormatan kepada Jokowi sebagai kepala negara, yang bagi mereka adalah pemimpin yang peduli terhadap nasib orang kecil, termasuk mereka.
Tuba Helan menilai, sangat tidak mungkin Jokowi melewati masyarakat yang sudah menunggu lama, tetap duduk di dalam mobil, tanpa membuka jendela mobil atau sekadar mengangkat tangan. Jika Jokowi bertindak seperti itu, dia bukan pemimpin yang peduli terhadap masyarakat yang memilihnya. Karakter menutup kaca jendela mobil saat masyarakat berdiri menyambutnya itu tidak ada pada pribadi Jokowi.
Masyarakat Sikka dan Sumba Tengah datang tanpa atribut apa pun di badan, kecuali pakaian harian, yang lusuh, layaknya warga sederhana, yang sangat merindukan perhatian pemerintah.
”Karena itu bagi mereka yang ingin mempermasalahkan kerumunan di NTT, laporkan saja masyarakat di dua kabupaten itu ke Bareskrim Polri. Entah masyarakat dua kabupaten itu diperiksa di Bareskrim Polri atau Polda NTT,” kata Tuba Helan. Politisi dan pengamat yang memberi komentar dukungan terhadap laporan itu, katanya, pun harus melihat masalah ini lebih jernih, dengan kacamata sebagai pengamat, ahli atau pakar, tanpa kepentingan tertentu.
Menurut Tuba Helan, Jokowi datang bukan ingin bertemu mereka, melainkan memiliki agenda kegiatan tersendiri, yakni meresmikan lumbung pangan nasional di Sumba Tengah dan Bendungan Napun Gete di Sikka. Bahwa gubernur dan aparat keamanan setempat tidak bisa membendung massa, itu memang wajar. Karena sebelumnya, tidak pernah dibayangkan akan ada penyambutan kegembiraan mendadak dari masyarakat seperti itu.
Masyarakat Sikka dan Sumba Tengah datang tanpa atribut apa pun di badan, kecuali pakaian harian, yang lusuh, layaknya warga sederhana, yang sangat merindukan perhatian pemerintah.
Agustina Fransisca Dua (54), salah satu warga Kelurahan Kotauneng, Maumere, Sikka, mengatakan, dia yang mengajak lima orang ibu rumah tangga di sekitarnya melihat Jokowi lewat di jalan. ”Bapak Presiden itu orang baik, dia biasa bawa oleh-oleh untuk kita orang miskin ini. Siapa tahu, bingkisan itu jatuh ke tangan kita. Bukan soal berapa besar nilai barang itu, tetapi perhatian seorang Presiden langsung ke rakyat kecil, itu yang kami lihat,” kata Dua.
Ia mengatakan, ia bersama ibu lain siap dipanggil polisi terkait laporan kerumunan itu. Jokowi tidak salah dalam kunjungan ke Sikka dan Sumba Tengah. ”Kenapa selalu Jokowi yang salah. Beliau buat ini salah, buat itu salah. Padahal, kerjanya jelas, semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Dua.
Ibu tiga anak ini pun mengaku sudah diambil swab antigen oleh Satgas Covid-19 Sikka. Hasilnya, ia bersama lima rekannya itu negatif.
Sebelumnya, seperti dilaporkan Kompas.com, 28 Februari 2021, Koalisi Masyarakat Antiketidakadilan dan Gerakan Pemuda Islam (GPI) melaporkan Presiden Joko Widodo ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan massa yang terjadi saat kunjungan Presiden ke NTT.
Kepala Biro Penerangan Masyarakan Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono, masih seperti ditulis Kompas.com, menyatakan, kegiatan Presiden tidak bisa dikenakan Pasal 93 UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Menurut dia, masyarakat datang berkerumun karena ingin melihat Jokowi dan bukan atas dasar undangan atau ajakan berkumpul.
Oleh karena itu, polisi menilai unsur ajakan tidak terpenuhi untuk disangkakan jerat pidana tersebut. ”Atas dasar kesimpulan tersebut, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim tidak memproses dalam sebuah laporan polisi,” ujar Rusdi.