Wali Kota Baru Dilantik, Perkuat Mitigasi Bencana di Palu
Wali Kota Palu yang baru dilantik diingatkan untuk memperkuat mitigasi karena daerah yang dipimpinnya itu nyata rawan bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi.
Oleh
VIDELIS JEMALI
·3 menit baca
PALU, KOMPAS — Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Hadianto Rasyid-Reny Lamadjodo, dilantik, Jumat (26/2/2021). Keduanya diingatkan untuk memperkuat mitigasi bencana, terutama bencana tektonik dengan politik anggaran yang jelas.
Hadianto-Reny dilantik Gubernur Sulteng Longki Djanggola bersama dengan lima bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2020. Pelantikan dilakukan tatap muka dengan jumlah undangan dibatasi. Peserta pun wajib menggunakan masker. Mekanisme itu diklaim telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.
Pengamat kebencanaan yang juga dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, Palu, Abdullah menyatakan, pembangunan Palu harus berbasis pengurangan risiko bencana. Untuk itu, pemimpin baru harus memperkuat upaya mencegah dan mengurangi risiko bencana.
”Dalam hal ini, perkuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jika instansi tersebut kuat, program-program sosialisasi, edukasi, simulasi, dan penyiapan jalur-jalur dan titik-titik evakuasi sebagai bagian upaya kesiapsiagaan bencana dapat dilakukan. Bentuknya keberpihakan anggaran dan rupa-rupa dukungan lainnya sehingga esensi instansi itu benar-benar terwujud di daerah yang rawan gempa dengan ikutannya,” kata Abdullah.
Lemahnya mitigasi bencana terlihat sangat jelas saat gempa, tsunami, dan likuefaksi melanda Palu, 28 September 2018. Dari jumlah korban tewas sekitar 4.000 jiwa, separuh lebihnya berasal dari Palu. Sebagian besar tewas karena disapu tsunami dan likuefaksi.
Abdullah mengingatkan, sudah saatnya pemimpin di ibu kota Sulteng itu menjadikan mitigasi sebagai napas utama pembangunan. Dengan kuatnya mitigasi, jatuhya korban jiwa dan hilangnya harta benda bisa diminimalisasi jika terjadi bencana.
Sejumlah kebijakan sebenarnya mulai mengakomodasi pengurangan risiko bencana, misalnya, masuknya mata pelajaran mitigasi ke dalam pembelajaran di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah mulai tahun ajaran 2019. Namun, hal itu perlu dikawal agar terlaksana dengan baik. Pembangunan permukiman juga sudah berbasis zona rawan bencana. Hal itu harus konsisten ditegakkan.
Saat ditanya setelah menggelar acara syukuran singkat di Balai Kota Palu, Hadianto memastikan pembangunan ke depan memang harus memperhatikan aspek kebencanaan. ”Kami akan menyiapkan langkah-langkah yang terkait dengan berbagai skenario untuk menghadapi bencana. Saya juga sudah memberi tahu yang mengurus anggaran atau keuangan untuk mendukung upaya penguatan mitigasi bencana,” ujarnya.
Terkait anggaran, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Singgih Prasetyo beberapa waktu lalu menyatakan, dalam dua tahun terakhir, fokus anggaran untuk penanganan pascabencana, seperti pendataan rumah rusak, pembangunan hunian tetap, dan infrastruktur pendukung lainnya. Adapun untuk mitigasi, baru akan kelihatan sesudah tahun anggaran 2021.
Penanganan Covid-19
Dalam sambutan pada acara pelantikan, Gubernur Sulteng Longki Djanggola menegaskan agar wali kota dan bupati menyusun program serta rencana aksi untuk mengerem laju penularan Covid-19. Selain pendisiplinan penerapan protokol kesehatan, mereka diminta untuk mempercepat vaksinasi tahap kedua yang diperuntukkan bagi para pihak di sektor pelayanan publik.
”Vaksin sudah ada di gudang farmasi Dinas Kesehatan Sulteng. Tolong diambil dan segera dilakukan vaksinasi agar penularan Covid-19 segera bisa dihentikan,” katanya.
Penularan Covid-19 di Sulteng masih signifikan, meskipun dalam dua minggu terakhir tambahan kasus baru tak lagi lebih dari 100 kasus per hari seperti sebelumnya. Hingga Kamis (25/2), total kasus Covid-19 di Sulteng 9.881 kasus dengan 8.128 orang sembuh, 1.503 orang dirawat, dan 250 orang meninggal.