Kepala Daerah di Kalsel Diminta Prioritaskan Penanganan Covid-19 dan Banjir
Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan melantik empat bupati dan satu wali kota terpilih beserta wakilnya. Kepala daerah periode 2021-2024 itu diminta memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 dan juga bencana banjir.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
HUMAS PEMPROV KALSEL
Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA (tengah) berfoto bersama lima pasang kepala daerah periode 2021-2024 yang baru dilantik di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Jumat (26/2/2021).
BANJARMASIN, KOMPAS — Lima bupati dan wali kota terpilih di Kalimantan Selatan beserta wakilnya dilantik pada Jumat (26/2/2021). Kepala daerah periode 2021-2024 itu diminta segera bekerja dan memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 serta bencana banjir yang baru saja terjadi pada Januari 2021.
Empat bupati dan satu wali kota terpilih beserta wakilnya yang dilantik ialah Aditya Mufti Ariffin dan Wartono (Kota Banjarbaru), Saidi Mansyur dan Habib Idrus Al-Habsyie (Kabupaten Banjar), Aulia Oktafiandi dan Mansyah (Kabupaten Hulu Sungai Tengah), Abdul Hadi dan Supiani (Kabupaten Balangan), serta Zairullah Azhar dan Muhammad Rusli (Kabupaten Tanah Bumbu).
Acara pelantikan kepala daerah terpilih dalam pilkada serentak 9 Desember 2020 itu digelar dengan pembatasan ketat di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin dan Bupati Kotabaru belum ikut dilantik kali ini karena sengketa hasil pilkadanya masih berproses di Mahkamah Konstitusi.
Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA yang melantik lima pasang kepala daerah terpilih itu meminta agar kepala daerah yang baru dilantik segera melaksanakan empat program prioritas berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan banjir, di samping tetap menjalankan program-program lain yang dijanjikan saat kampanye.
HUMAS PEMPROV KALSEL
Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA (kanan) melantik lima pasang kepala daerah periode 2021-2024 di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Jumat (26/2/2021).
Pertama, memastikan program-program percepatan penanganan Covid-19 terus berjalan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, penanganan Covid-19 memerlukan kerja sama dan koordinasi yang kuat dengan semua pihak. Karena itu, koordinasi dan kerja sama ini harus dijalin seerat-eratnya, khususnya dalam rangka memutus mata rantai penularan serta mengendalikan berbagai dampak yang disebabkan pandemi Covid-19.
”Segera berkoordinasi dengan forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, sektor swasta, media, serta seluruh kalangan untuk terus memperkuat 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) serta terus meningkatkan kemampuan 3T (testing, tracing, treatment),” tuturnya.
Kedua, agenda pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, ketersediaan bahan pokok, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta permasalahan sosial lain akibat pandemi Covid-19 harus terus diakukan.
Prioritas ketiga, memastikan kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar terpenuhi sesuai tahapan. Bahkan jika perlu dilakukan secepatnya, lebih cepat dari tahapan yang sudah direncanakan sambil terus menegakkan protokol kesehatan secara ketat. ”Dengan demikian, diharapkan kurva laju penambahan kasus di Kalsel dapat ditekan dan kesembuhan meningkat,” ujar Safrizal.
Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri itu, prioritas keempat adalah penanganan bencana banjir yang menjadi fokus bersama. Upaya-upaya pemulihan, rekonstruksi dan rehabilitasi akibat bencana banjir harus dipercepat, serta penanganan pengungsi juga harus lebih baik.
”Perbaiki akurasi data kerusakan akibat banjir secara cermat sehingga penanganan masyarakat yang terdampak benar-benar tepat sasaran. Selanjutnya, karena musim hujan menurut prakiraan BMKG masih akan berlangsung sampai Mei 2021, upaya kesiapsiagaan bencana harus terus dilakukan sambil memastikan distribusi barang dan jasa juga tetap berjalan lancar,” katanya.
HUMAS PEMPROV KALSEL
Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA (kanan) menyaksikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2021-2024 menandatangani berita acara pelantikan di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Jumat (26/2/2021).
Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 sudah menjadi kewajiban dan keputusan nasional. Masalah itu harus ditangani terlebih dahulu sebelum melaksanakan visi misi dan janji kampanye. ”Kami tidak ingin menjalankan visi misi apabila masalah masih ada di tengah masyarakat. Jadi, target implementasi visi misi baru pada 2022-2023,” ujarnya.
Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar memastikan akan segera melaksanakan program-program prioritas sesuai arahan Penjabat Gubernur Kalsel. ”Kami akan segera menangani masalah Covid-19, masalah ekonomi dan kesejahteraan, serta persoalan terkait bencana banjir di samping menjalankan strategi dasar pembangunan yang sudah kami susun,” katanya.
Menurut Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktafiandi, bencana banjir tahun ini membuat semua daerah di Kalsel perlu melakukan pembenahan. ”Hulu Sungai Tengah tidak memiliki tambang, tetapi mengalami efek banjir paling parah. Untuk itu, kami harus segera berkoordinasi dengan kabupaten di sekeliling kami untuk sama-sama menjaga lingkungan,” ucap bupati yang terpilih lewat jalur independen itu.
Empat bupati dan satu wali kota terpilih beserta wakilnya berjalan menuju ruang pelantikan di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (26/2/2021).
