Karhutla Jadi Pekerjaan Rumah Kepala Daerah Terpilih di Sumsel
Enam pasangan kepala daerah di Sumatera Selatan diminta segera membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah. Salah satu yang perlu diprioritaskan yakni penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·3 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS — Enam pasangan kepala daerah terpilih di Sumatera Selatan diminta segera membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah. Salah satu hal yang perlu diprioritaskan, yakni penanganan kebakaran hutan dan lahan terutama menjelang musim kemarau. Kepala daerah juga diinstruksikan tidak banyak meninggalkan daerahnya.
Hal ini mengemuka dalam pelantikan enam pasang bupati-wakil bupati terpilih di Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (26/2/2021). Keenam pasangan kepala daerah yang dilantik, yakni Lanosin Hamzah-Adi Nugraha Purna Yudha (Ogan Komering Ulu Timur), Panca Wijaya Akbar-Ardani (Ogan Ilir), da Ratna Machmud-Suwarti (Musi Rawas).
Selanjutnya, pasangan Popo Ali Murtopo-Sholehien Abuasir (Ogan Komering Ulu Selatan), Devi Suhartoni- Innayatullah (Musi Rawas Utara), dan Kuryana Aziz-Johan Anuar (Ogan Komering Ulu). Sementara untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih dalam proses sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan, kepala daerah terpilih segera menjalankan tugasnya terutama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pandemi Covid-19. Untuk karhutla, Herman mengimbau para kepala daerah yang bertugas di wilayah rawan karhutla bersiap mengantisipasi potensi kebakaran dengan menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Berdasarakan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, dari enam wilayah yang memiliki kepala daerah baru, tiga di antaranya masuk dalam 10 daerah rawan karhutla. Ketiganya adalah Musi Rawas yang pada 2020 terjadi karhutla seluas 37,72 hektar, Musi Rawas Utara (23,94 hektar terbakar), dan Ogan Ilir (21,07 hektar terbakar).
Melihat kerawanan tersebut, Herman mengimbau kepala daerah untuk tidak terlalu sering meninggalkan wilayah yang dipimpinnya. ”Jangan terlalu sering meninggalkan tempat. Boleh saja ke Jakarta kalau ada urusan keluarga dan urusan dinas. Tapi jangan menjadi bupati Jakarta,” ujar Herman.
Kepala Bidang Penangan Kedarauratan BPBD Sumsel Ansori menuturkan, untuk saat ini, kerawanan karhutla di Sumsel masih rendah lantaran hujan masih terjadi di beberapa daerah rawan terbakar. ”Beberapa kawasan gambut masih tergenang,” ungkapnya.
Untuk meminimalisasi dampak kebakaran, status siaga bencana karhutla di Sumsel akan ditetapkan lebih awal, yakni Maret 2021.
Namun, untuk meminimalisasi dampak kebakaran, status siaga bencana karhutla di Sumsel akan ditetapkan lebih awal, yakni Maret 2021. Dengan penetapan ini, lanjut Ansori, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan bisa lebih lancar.
Untuk itu, ujar Ansori, Pemerintah Provinsi Sumsel juga telah menganggarkan dana sekitar Rp 30,32 miliar ke 10 daerah rawan kebakaran lahan untuk menyiapkan sarana dan prasarana guna mengantisipasi kebakaran. Selain itu, proses teknologi modifikasi cuaca berupa hujan buatan juga akan dikerjakan untuk membuat kawasan rawan terbakar tetap basah.
Berdasarkan kecenderungan tahun sebelumnya, risiko kebakaran lahan di Sumsel akan meningkat pada periode April-Oktober. ”Pada periode itu, Sumsel sudah memasuki musim kemarau dan mencapai puncaknya pada Agustus-September,” ujarnya.
Bahkan, kasus kebakaran lahan di Sumsel pada tahun 2021 pernah terjadi di kawasan gambut dalam di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Kebakaran selama dua hari itu menghanguskan sekitar sembilan hektar lahan.
Bupati Ogan Ilir terpilih Panca Wijaya Akbar mengakui, selama ini Ogan Ilir menjadi salah satu penyumbang asap di Sumsel. Dirinya berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, terutama BPBD, untuk segera mengentaskan permasalahan ini. ”Semoga, tidak ada lagi kebakaran lahan di Ogan Ilir,” ujarnya.