Gubernur Maluku Minta Pasangan Kepala Daerah Harmonis

Bupati dan wakil bupati yang baru dilantik diharapkan tetap menjaga hubungan harmonis hingga periode kepimpinan berakhir. Konflik kepentingan di antara mereka akan menghambat pembangunan daerah.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Tangkapan layar prosesi pelantikan bupati dan wakil bupati dari Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru, Maluku, pada Jumat (26/2/2021).

AMBON, KOMPAS - Gubernur Maluku Murad Ismail melantik dua pasangan bupati-wakil bupati, yakni dari Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru, pada Jumat (26/2/2021) petang. Murad mengingatkan kepada mereka agar menjaga harmoni. Konflik kepentingan yang timbul dapat menghambat pembangunan di daerah.

Pasangan dimaksud adalah Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas bersama wakilnya Idris Rumalatur serta Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga dan wakilnya Muin Sogalrey. Pelantikan berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, di Ambon.

"Hubungan wakil bupati dengan bupati itu biasanya di mana-mana ada terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi," ujar Murad. Murad lebih banyak menyinggung tentang bagaimana wakil bupati menjaga sikap dan perilakunya.

"Pertama, rendah hati, jangan sombong, jangan selalu melihat ke atas tapi melihat ke samping, dan melihat ke bawah. Nanti, pada waktunya, wakil bupati itu bisa melihat ke atas dan dia berada di atasnya apabila selama berjalan dengan bupatinya menciptakan suasana yang baik," kata Murad.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Tangkapan layar video Gubernur Maluku Murad Ismail saat pelantikan bupati dan wakil bupati dari Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru, pada Jumat (26/2/2021).

Dalam catatan Kompas, bupati-wakil bupati Seram Bagian Timur pada periode sebelumnya pecah kongsi di tengah jalan. Pada Pilkada 2020, Mukti tidak lagi berpasangan dengan wakilnya, Fachri Alkatiri. Fachri memilih jadi calon bupati untuk maju melawan Mukti.

"Pecah kongsi di antara mereka terjadi lantaran orang-orang dekat mereka yang mengadu domba mereka untuk tidak berpasangan. Keduanya punya ambisi yang sama untuk mau jadi bupati," kata Saleh Tianotak, warga Seram Bagian Timur, yang mengikuti dinamika itu dari dekat.

Baca juga: PDI-P Klaim Unggul pada Tiga Pilkada di Maluku

Sementara itu, untuk Kepulauan Aru, Johan dan Muin memilih tetap berpasangan pada Pilkada 2020. Namun, menurut catatan Kompas, sebelum kepemimpinan Johan-Muin, birokrasi di Aru terbelah akibat konflik antara bupati dan wakilnya. Keterbelahan itu bahkan terbawa hingga ke masyarakat.

"Kami berharap hubungan bupati dan wakil bupati terus terjaga hingga periode kedua berakhir. Aru ini daerah yang tertinggal, jadi kalau para pemimpin berkonflik, daerah ini akan semakin tertinggal. Juga sia-sia masyarakat memilih mereka," ucap Yosep Gutenjala, warga Aru, yang dihubungi secara terpisah.

Lebih lanjut, Murad menambahkan, bupati dan wakilnya wajib membangun sinergi dengan pemangku kepentingan di daerah, termasuk TNI dan Polri. Bagi investor yang ingin menanamkan modal di daerah, wajib dilayani dengan baik. Investasi dibutuhkan untuk memajukan daerah itu.

Murad juga meminta para bupati agar mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada periode Maret 2020 hingga September 2020, terdapat 2.400 orang miskin baru di Maluku. Angka kemiskinan di Maluku pun naik menjadi 17,99 persen.

Baca juga: Setiap Hari, Penduduk Miskin di Maluku Bertambah 23 Orang