Tanggap Darurat Bencana di Hulu Sungai Tengah Masih Diperpanjang
Status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, diperpanjang setelah lewat 1 bulan bencana banjir bandang. Ancaman bencana hidrometeorologi di sana masih besar.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BARABAI, KOMPAS — Status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, masih diperpanjang setelah lewat satu bulan bencana banjir bandang. Selain masih memerlukan penanganan darurat, daerah tersebut belum bebas dari ancaman bencana hidrometeorologi.
Setelah diterjang banjir bandang dan longsor pada Januari lalu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memberlakukan status tanggap darurat bencana selama enam minggu, 14 Januari-24 Februari 2021. Dari 11 kabupaten/kota di Kalsel yang dilanda banjir, Hulu Sungai Tengah terdampak paling parah.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Hulu Sungai Tengah Budi Haryanto mengatakan, kondisi di daerahnya masih memerlukan penanganan khusus. Alasannya, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak banjir belum optimal. Warga masih memerlukan bantuan logistik dan juga suplai air bersih.
Di samping itu, curah hujan di daerah Hulu Sungai Tengah akhir-akhir ini juga masih cukup tinggi. Pada Selasa (23/2/2021) malam bahkan terjadi peningkatan debit air sungai di Kecamatan Hantakan sehingga menghanyutkan jembatan darurat di Desa Alat. Sementara itu, di Desa Datar Ajab yang sempat terisolasi, terjadi lagi longsor di beberapa titik.
”Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut dan memperhatikan fakta-fakta di lapangan, kami memutuskan memperpanjang status tanggap darurat selama tujuh hari lagi, dari 25 Februari sampai 3 Maret 2021,” kata Budi saat dihubungi dari Banjarmasin, Rabu (24/2/2021).
Menurut Budi, keputusan memperpanjang status tanggap darurat bencana diambil dalam forum rapat yang dihadiri jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, satuan kerja perangkat daerah, dan para camat se-Hulu Sungai Tengah. ”Pemenuhan kebutuhan dasar, suplai air bersih, dan trauma healing masih tetap jadi fokus penanganan,” ujarnya.
Selain itu, tim dari pemerintah daerah akan melanjutkan proses validasi data rumah warga yang rusak akibat banjir dengan kategori rusak berat, sedang, dan ringan. Data itu akan diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar warga bisa mendapatkan bantuan dana stimulan untuk perbaikan rumah.
”Untuk kategori rumah rusak berat sudah terverifikasi dan tervalidasi sejumlah 268 unit. Semuanya sudah masuk Surat Keputusan (SK) Bupati. Sekarang, tinggal proses validasi untuk rumah rusak sedang dan ringan,” tuturnya.
BPBD Hulu Sungai Tengah mencatat, banjir pada Januari melanda 10 dari 11 kecamatan di Hulu Sungai Tengah. Sebanyak 92 desa/kelurahan terdampak banjir dengan jumlah warga terdampak mencapai 87.506 jiwa. Bencana banjir dan longsor itu juga mengakibatkan 10 orang meninggal dunia.
”Hasil pendataan kami, masih ada 1.219 warga yang mengungsi karena rumahnya hilang dan rusak berat. Sebagian dari mereka itu ditampung keluarganya. Sebagian lagi tinggal di hunian sementara yang telah dibangun pemda bersama sukarelawan dan donatur,” kata Budi.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala BPBD Provinsi Kalsel Mujiyat, pemprov kini sedang menyiapkan status transisi darurat ke pemulihan pascabencana banjir. Status tanggap darurat bencana banjir dan longsor tingkat provinsi juga berakhir pada Rabu (24/2/2021) setelah tiga kali diperpanjang.
”Masa transisi darurat ke pemulihan akan berlangsung 3-4 bulan. Hal utama yang dikerjakan berkaitan dengan infrastruktur, tempat hunian, dan juga normalisasi sungai,” katanya.