Komnas HAM Deteksi Tiga Pintu Masuk Amunisi dan Senjata ke Papua

Tiga jalur pintu masuk penyelundupan amunisi dan senjata api ke Papua dipetakan. Perdagangan senjata ini terus munculkan konflik di tanah Papua selama bertahun-tahun.

POLRES BINTUNI

Barang bukti senjata dan amunisi dari Ambon, Maluku, yang disita Polres Bintuni, Papua Barat pada 3 Februari 2021.

JAYAPURA, KOMPAS — Tiga titik pintu masuk penyelundupan amunisi dan senjata api ke Papua terungkap. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan penyeludupan senjata api ke tiga pintu masuk itu dilakukan melalui darat, laut, dan udara.

Tiga pintu masuk itu merupakan daerah perbatasan Papua dan Papua Niugini, Kota Sorong dan Kota Mimika. Pemetaan itu berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM pada tahun 2011 dan 2018.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Perwakilan Wilayah Papua Frits Ramandey di Jayapura, Selasa (23/2/2021), mengatakan,  penyelundup memakai jalan tikus di perbatasan RI-PNG. Perbatasan yang dilalui, di antaranya daerah Skouw-Wutung di Kota Jayapura, daerah Sota di Merauke, dan  Pegunungan Bintang.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Barang bukti senjata beserta tiga tersangka penyelundupan senjata ditampilkan di Markas Polda Papua, Jayapura, Senin (2/11/2020).

Di Sorong, penyelundup memasukkan senjata dan amunisi dari Ambon dan daerah lain dengan tujuan Manokwari kemudian ke Kepulauan Yapen, Jayapura, dan Nabire lewat laut. Modus yang digunakan pelaku dari jalur laut adalah menyembunyikan amunisi dan senjata di barang bawaannya. Misalnya amunisi disembunyikan ke dalam tikar.

Mereka juga memasukkan senjata ke Mimika melewati jalur laut dan pesawat. Dari Mimika, senjata disalurkan ke kota-kota lain di sekitarnya dan daerah pegunungan Papua.

”Pihak yang membawa amunisi dan senjata api melalui pesawat biasanya oknum anggota keamanan. Oknum tersebut pasti beralasan untuk tugas satgas, operasi pengamanan khusus dan kegiatan olahraga menembak,” ungkap Frits.

Baca juga: Dari Ambon, Oknum Polisi Kirim Dua Senjata dan TNI AD Kirim 600 Amunisi ke Papua

Frits mengatakan, ada sejumlah faktor penyebab maraknya penjualan amunisi dan senjata api ke Papua. Faktor-faktor itu, antara lain, bisnis yang menjanjikan, desain untuk operasi cipta kondisi, dan keterlibatan agen dari negara tertentu.

Harga jual amunisi per butir di wilayah pegunungan Papua di atas Rp 100.000. Sementara harga senjata laras pendek Rp 150 juta dan senjata laras panjang berkisar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah Papua Frits Ramandey (kemeja putih) bersama Kasubag Analisis dan Pengaduan Melkior Weruin di Jayapura, Selasa (15/9/2020).

”Diduga keterlibatan agen dari negara asing untuk menciptakan situasi keamanan di Papua yang tidak kondusif dan adanya kepentingan bisnis. Kelompok kriminal bersenjata saat ini memiliki sekitar 100 pucuk senjata api,” tutur Frits.

Komnas HAM mengapresiasi upaya pihak kepolisian yang berhasil mengungkap kasus peredaran senjata api dan amunisi di Papua. Sebab, aksi tersebut telah memicu konflik di Papua selama ini.

Diduga keterlibatan agen dari negara asing untuk menciptakan situasi keamanan di Papua yang tidak kondusif dan adanya kepentingan bisnis.

”Upaya penegakan hukum yang terukur bagi oknum yang terlihat penjualan amunisi sangat tepat. Sebab, upaya ini dapat menghentikan aksi kekerasan yang terus terjadi di tanah Papua selama bertahun-tahun,” tutur Frits.

Kepala Polres Nabire Ajun Komisaris Besar Kariawan Barus menyatakan, pihaknya terus memperketat pengamanan di jalur darat, bandara, dan pelabuhan. Tujuannya untuk mencegah penyelundupan  amunisi dan senjata api ke kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya.

”Kami terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di Papua Barat dan Maluku. Tujuannya untuk mengungkap adanya indikasi masuknya amunisi dan senjata api dari dua daerah tersebut ke Nabire,” tutur Kariawan.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw di Jayapura, Kamis (24/9/2020).

Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Polda Papua Barat dan Polda Maluku untuk mengungkap jaringan penjualan amunisi dan senjata api oleh oknum anggota polisi ke kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Ia berpendapat, aksi tersebut menyebabkan KKB tak pernah kehabisan stok amunisi dan senjata api. Akibatnya, KKB terus menebar teror di sejumlah kabupaten di Papua, seperti Nduga, Intan Jaya dan Puncak.

Berdasarkan data Polda Papua, terjadi 49 aksi gangguan keamanan oleh KKB di Papua sepanjang tahun 2020. Teror penembakan KKB terjadi di tujuh wilayah hukum Polda Papua meliputi Nduga, Intan Jaya, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Keerom, dan Pegunungan Bintang. Sebanyak 17 orang meninggal akibat aksi KKB.

Pada tahun 2021, KKB sama sekali tidak menghentikan aksinya. Di Intan Jaya, misalnya, sudah terjadi tujuh kali aksi KKB mulai dari Januari hingga pertengahan bulan ini. Tiga anggota TNI dan dua warga sipil meninggal. Sementara seorang anggota TNI dan warga mengalami luka berat karena terkena tembakan.

”Perbuatan oknum anggota yang menjual amunisi dan senjata api ke KKB tidak bisa ditoleransi. Mereka mengorbankan nyawa rekan anggota dan masyarakat sipil demi kepentingan pribadi,” kata Paulus.

Baca juga: Polisi Masih Telusuri Kasus Penjualan Senjata dan Amunisi dari Ambon ke Papua