Utamakan Program Padat Karya untuk Rekonstruksi Pascagempa Sulbar

Pemprov Sulbar diharapkan lebih fokus dan mempercepat pemulihan pascagempa. Hingga kini penanganan terkesan lambat, bahkan belum ada perencanaan yang jelas terkait rekonstruksi hingga pemulihan ekonomi.

KOMPAS/RENY SRI AYU

Kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju yang ambruk pascagempa M 6,2, Jumat (15/1/2021).

MAKASSAR, KOMPAS — DPRD Sulawesi Barat mendorong agar rekonstruksi bangunan dan infrastruktur yang rusak pascagempa 15 Januari lalu dilakukan dengan program padat karya. Program ini dapat membantu warga mendapatkan penghasilan sekaligus perlahan memulihkan ekonomi.

Hal itu dikatakan Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Sulbar Hatta Kainang saat dihubungi di Mamuju, Senin (15/2/2021) malam. Sepanjang Senin, DPRD Sulbar melakukan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Provinsi Sulbar terkait penanganan pascagempa.

”Saat ini banyak warga yang ingin kembali ke rumah mereka, ingin memulai menggarap lahan, tetapi terkendala rumah dan infrastruktur jalan yang rusak. Kami sudah mendorong pemerintah agar bisa melakukan percepatan penanganan pascagempa,” ujar Hatta.

Dia melanjutkan, program padat karya adalah salah satu yang didorong DPRD. Selain bisa mendapatkan penghasilan, penyintas juga bisa segera beraktivitas jika infrastruktur seperti jalan desa dan jalan kebun sudah pulih.

Untuk mengawal percepatan pemulihan ini, DPRD Sulbar membuat tiga panitia khusus, masing-masing untuk mengawasi bantuan dan logistik, revitalisasi dan rekonstruksi, serta pemulihan ekonomi dan sosial.

”Sejauh ini kami belum melihat langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam penanganan pascagempa. Belum ada skenario besar atau rencana penanganan. Apa yang menjadi skala prioritas dan bagaimana skemanya belum jelas. Bahkan, sejauh ini, bantuan kebanyakan berasal dari luar. Anggaran dari pos dana tak terduga sebesar Rp 13 miliar juga belum digunakan,” tambah Hatta.

Baca juga : Pastikan Data Rumah Terdampak Gempa Sulbar

Hatta berharap penanganan pacagempa dilakukan lebih fokus dan dipercepat. Situasi saat ini masih banyak penyintas yang menempati tenda-tenda pengungsian. Hal ini tak akan sehat jika terlalu lama. Sementara sebagian penyintas juga masih terkendala untuk kembali ke rumah dan beraktivitas seperti biasa.

”Kalau ditanya, saya pasti ingin segera kembali dan menggarap kebun saya. Tapi, bagaimana mau ke kebun jika jalan ke kebun masih rusak dan tertimbun longsor. Kebun juga sebagian tertimbun longsor,” kata Rahman (45), penyintas di Desa Botteng, Kabupaten Mamuju.

KOMPAS/RENY SRI AYU

Warga melintasi jalan yang tertutup material longsor di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Majene, Sulawesi Barat, Rabu (20/1/2021).

Di beberapa desa di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, kondisi infrastruktur jalan dan kebun yang belum pulih juga menghambat warga yang ingin kembali berkebun. Bahkan, sebagian warga yang rumahnya rusak berat masih bertahan di pengungsian. Ulumanda merupakan salah satu daerah yang dekat dengan pusat gempa M 6,2 pada 15 Januari lalu.

Untuk pemulihan infrastruktur jalan desa atau jalan kebun, DPRD Sulbar juga mengusulkan realokasi anggaran yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Saat ini ada anggaran Rp 23 miliar di dinas ini yang bisa direalokasi untuk pemulihan infrastruktur desa.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar Darno Majid yang dihubungi terkait penanganan pascagempa belum bersedia berkomentar. Kepada Kompas, Darno hanya meminta menghubungi posko penanggulangan bencana.

Baca juga : Penyintas Gempa Sulbar Harapkan Inisiatif Pemda