Negara Harus Hadir untuk Lindungi Warga Intan Jaya
Negara perlu hadir dalam bentuk jaminan keamanan dan pelayanan publik guna melindungi hak dasar warga Intan Jaya, Papua. Solusi penyelesaian kekerasan berulang kian mendesak.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO / FABIO MARIA LOPES COSTA
·5 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS - Situasi keamanan di Intan Jaya, Papua, masih belum juga kondusif karena penembakan terhadap aparat maupun warga sipil belum berhenti. Negara harus hadir untuk memulihkan keamanan dan memberikan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Kehadiran negara lewat jaminan keamanan dan penyediaan pelayanan publik amat penting untuk melindungi hak dasar warga negara, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Intan Jaya berada di daerah pegunungan tengah Papua. Jumlah penduduk di kabupaten ini pada tahun 2020, berdasar proyeksi Badan Pusat Statistik, sekitar 50.000 jiwa. Situasi di kabupaten tersebut kembali memanas setelah seorang anggota TNI, Prajurit Kepala Hendra Sipayung, diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Jumat (12/2/2021). Ia terluka di bagian pelipis, tetapi masih sadarkan diri.
Kasus itu menambah panjang aksi KKB di Papua awal tahun ini. Awal Januari 2021, anggota KKB membakar pesawat perintis PK-MAX di Lapangan Terbang Kampung Pagamba, Distrik Mbiandoga.
Tak berselang lama, 10 Januari 2021, Prajurit Dua Agus Kurniawan tewas ditembak di daerah Titigi, Distrik Sugapa. Pada 22 Januari, Prajurit Satu Roy Vebrianto dan Prajurit Satu Agus Hamdani gugur karena ditembak. Akhir Januari, warga Boni Bagau tewas ditembak di Kampung Agapa, Intan Jaya. Awal Februari, seorang warga, Ramli, terluka karena ditembak di Bilogai, Distrik Sugapa.
Di sepanjang tahun 2020, juga terjadi penembakan terhadap warga sipil maupun aparat di Intan Jaya. Pemerintah pusat sempat membentuk tim gabungan pencari fakta untuk menyelidiki penembakan tokoh agama Intan Jaya. Saat menjelaskan hasil investigasi tim, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, dugaan adanya keterlibatan aparat dalam penembakan akan dituntaskan aparat penegak hukum (Kompas, 22/10/2020).
Sebagai dampak dari gangguan keamanan, pelayanan pemerintahan daerah setempat juga tidak berjalan normal setidaknya sejak tahun lalu. Sebab, aparatur sipil negara merasa tidak aman bekerja di kantor-kantor dinas. Selain itu, sebagian masyarakat juga mengungsi karena takut.
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, dihubungi di Jakarta, Sabtu (13/2/2021), mengatakan, tugas pertama negara adalah bertindak sebagai "negara penjaga malam". Artinya, negara harus bisa menjaga ketenteraman dan ketertiban. Baru kemudian, pelayanan publik bisa berjalan. Sesudah itu, negara baru bisa memikirkan pemberdayaan warga dan pembangunan daerah.
"Jadi, mau bagaimana sampai pada pemulihan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat, kalau ketenteraman dan ketertiban masyarakat tidak terjamin," ujarnya.
Kehadiran negara melalui aparaturnya, menurut Djohermansyah, sangat krusial dalam upaya pemulihan keamanan dan pelayanan publik di Intan Jaya. Jika masyarakat tidak dapat menjamin semua itu sejak awal, maka ini bisa berdampak serius pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi negara.
Siaga satu
Kapolres Intan Jaya Ajun Komisaris Besar I Wayan G Antara menyatakan situasi di Kabupaten Intan Jaya masih berstatus siaga satu. Hal ini disebabkan kondisi keamanan yang belum kondusif.
Menurut dia, warga mengamankan diri di Kompleks Pastoran Gereja Katolik di Bilogai, Distrik Sugapa hingga Sabtu ini tersisa sekitar 100 orang. Sebelumnya, jumlah warga di tempat itu sempat mencapai 600 orang pada 9 Februari.
"Setiap hari kami patroli dari pukul 07.00 hingga pukul 19.00 WIT di sekitar Distrik Sugapa, ibu kota Intan Jaya. Tujuannya untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat," tutur Wayan.
Ia menyampaikan, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni juga saat ini sudah kembali berada di Distrik Sugapa sejak 10 Februari 2021. Kehadiran Natalis bertujuan untuk membangun sinergi antara aparat Polri dan TNI dalam mengatasi konflik.
Terpisah, Natalis mengatakan, KKB telah mengintimidasi aparatur sipil negara dan warga setempat. Anggota kelompok tersebut meminta uang dan sembako secara paksa.
"Mereka mendatangi rumah pegawai dan warga pada malam hari dengan membawa senjata. Apabila tidak memberi uang dan makanan, warga dan pegawai akan disakiti mereka," ungkap Natalis.
Ia menuturkan, dua warga sipil tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Sebab, mereka tidak memenuhi kebutuhan anggota kelompok tersebut.
"Kelompok ini menganggap warga yang tidak mau memberi uang dan makanan sebagai bagian dari aparat keamanan. Karena itu, mereka tidak ragu menembak warga sipil," ucapnya.
Upaya persuasif
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Thomas Sondegau berpendapat, upaya persuasif melalui dialog diperlukan untuk menghentikan gangguan keamanan di Intan Jaya. Tujuannya agar tak ada lagi korban dalam konflik antara aparat keamanan dan Organisasi Papua Merdeka yang dicap sebagai kelompok kriminal bersenjata.
"Intan Jaya daerah yang damai beberapa tahun lalu. Namun situasi keamanan Intan Jaya kini berubah drastis dan pelayanan publik terkendala," tutur Thomas.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, Panglima TNI, dan Kapolri, untuk segera menentukan sikap dan solusi agar konflik di Papua tak berkepanjangan.
Azis juga meminta aparat keamanan di pusat untuk terus berkoordinasi dengan keamanan di Intan Jaya, termasuk apabila dibutuhkan penambahan jumlah personel di titik-titik rawan kontak senjata. Sebab, jika pengamanan lemah, masyarakat setempat akan terus merasa ketakutan.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Muchlis Hamdi menilai, pemerintahan di Intan Jaya tidak dapat dikatakan terhenti. "Yang mungkin terjadi pelayanan publik tak normal," ujarnya.
Menurut Muchlis, tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan konsolidasi dari semua unsur pemerintahan dan masyarakat. Ini bertujuan untuk membangun suasana yang lebih kondusif dan pemberian pelayanan publik.
"Saya kira pasti sudah dilakukan upaya-upaya untuk membangun suasana yang lebih kondusif tersebut di Intan Jaya dan lingkup provinsi," katanya.