Vaksinasi Tenaga Kesehatan di Maluku Lambat, Tahap Berikutnya Disiapkan
Vaksinasi tenaga kesehatan di Maluku baru mencapai 50,44 persen dari target 14.769 orang. Lambatnya vaksinasi itu disebabkan kendala geografis. Ada pula penundaan vaksinasi lantaran mental penerima belum siap.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
AMBON, KOMPAS — Hampir sebulan terhitung sejak vaksinasi perdana di Maluku pada 15 Januari 2021, baru 7.449 tenaga kesehatan atau 50,44 persen dari sasaran 14.769 tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi. Vaksinasi tahap pertama ini dinilai lambat dan diperkirakan akan tuntas hingga April mendatang. Sambil itu berlanjut, vaksinasi tahap kedua mulai disiapkan.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku Adonia Rerung di Ambon, Jumat (12/2/2021), menuturkan, cakupan vaksinasi tertinggi sejauh ini adalah Kabupaten Seram Bagian Barat, yakni 831 tenaga kesehatan atau 66,96 persen dari sasaran 1.241 tenaga kesehatan. Selanjutnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yakni 418 tenaga kesehatan atau 63,16 persen dari target 662 orang.
Di posisi ketiga adalah Kota Ambon dengan capaian 2.338 tenaga kesehatan atau 61,06 persen dari target 3.829 orang. Adapun cakupan vaksinasi paling rendah adalah Kabupaten Buru, yakni 468 tenaga kesehatan atau 38,69 persen dari target 1.207 orang. Di Maluku, Kota Ambon menjadi daerah pertama yang memulai vaksinasi pada 15 Januari 2021, sementara kabupaten/kota lain baru memulai pada akhir Januari dan awal Februari.
Kalau semua tenaga kesehatan datang ke kota, berarti puskesmas kosong. Mereka juga tidak bisa datang ke kota terus balik ke kampung, kemudian datang lagi 14 hari kemudian. Khawatirnya, tidak ada perahu motor yang beroperasi atau laut sedang gelombang tinggi. (Adonia Rerung)
Adonia mengatakan, gelombang tinggi, yang sebelumnya menjadi kendala utama distribusi vaksin, kini mulai reda. Proses distribusi pun dipercepat. Namun, di banyak wilayah, jumlah fasilitas kesehatan yang menggelar vaksinasi sangat terbatas. Tenaga kesehatan diminta datang ke ibu kota kabupaten untuk menerima vaksin. Mereka menerima suntikan pertama dan kedua dengan selang waktu 14 hari.
”Masalahnya, kalau semua tenaga kesehatan datang ke kota, berarti puskesmas kosong. Mereka juga tidak bisa datang ke kota terus balik ke kampung, kemudian datang lagi 14 hari kemudian. Khawatirnya, tidak ada perahu motor yang beroperasi atau laut sedang gelombang tinggi. Lebih baik mereka menunggu di kota sampai menerima suntikan kedua,” papar Adonia.
Kendala lain yang menghambat vaksinasi, lanjut Adonia, banyak tenaga kesehatan yang harus menunda lantaran tekanan darah mereka tiba-tiba naik sebelum menerima vaksinasi. Tenaga kesehatan dimaksud tidak siap secara mental. Mereka harus mendaftar ulang. Kondisi itu banyak ditemukan di Kota Ambon.
Seorang perawat di Kabupaten Kepulauan Aru yang meminta namanya tidak disebutkan berharap pemerintah daerah menyiapkan kapal terapung untuk vaksinasi dari satu puskesmas ke puskesmas lain. ”Kami tidak bisa meninggalkan puskesmas dan tinggal di kota selama lebih dari 14 hari. Setiap hari selalu saja ada pasien yang datang ke puskesmas,” ujarnya.
Polda Maluku
Sementara itu, Polda Maluku menyiapkan 80 tenaga vaksinator untuk membantu kelancaran vaksinasi terhadap lebih kurang 7.000 personel Polri di daerah tersebut. Proses vaksinasi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan milik Polri di setiap kesatuan dan juga fasilitas kesehatan umum yang mudah dijangkau.
Kepala Bidang Humas Polda Maluku Komisaris Besar M Roem Ohoirat di Ambon, Jumat (12/2/2021), mengatakan, tenaga kesehatan dari Polda Maluku itu selama ini bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dan klinik kesehatan yang tersebar di kepolisian resor (polres). Di Maluku terdapat sembilan polres.
Menurut dia, tidak semua personel Polri dapat menerima vaksinasi di semua fasilitas kesehatan milik Polri. Karena itu, mereka akan diarahkan menerima vaksinasi di fasilitas kesehatan umum, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas. ”Untuk kelancaran hal tersebut, kami sudah bangun koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah,” ujarnya.
Polda Maluku, lanjut Roem, menargetkan proses vaksinasi terhadap anggota Polri dapat dilakukan secepat mungkin. Dengan begitu, vaksinasi tahap berikutnya untuk masyarakat umum dapat dilakukan secepatnya. Hingga kini belum ada kepastian waktu vaksinasi untuk anggota Polri yang bersamaan dengan TNI dan petugas pelayanan publik.
Berkaca dari vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan yang kini masih berproses, menurut Roem, kondisi geografis Maluku yang terdiri atas pulau-pulau menjadi tantangan. Salah satunya distribusi vaksin menggunakan perahu kecil di tengah ancaman gelombang tinggi.