Harus Jadi Contoh, ASN Jabar Dilarang Bepergian Saat Libur Imlek

ASN Pemprov Jawa Barat dilarang berpergian ke luar daerah pada masa libur Imlek, 12-14 Februari 2021. Mereka diharapkan menjadi contoh untuk membatasi mobilitas sehingga dapat mengurangi risiko penularan Covid-19.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan shalat Istigasah dan berdoa meminta hujan di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/10/2018).

BANDUNG, KOMPAS — Aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilarang bepergian ke luar daerah pada masa libur Imlek, 12-14 Februari 2021. Mereka diharapkan menjadi contoh untuk membatasi mobilitas saat libur sehingga dapat mengurangi risiko penularan Covid-19.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 30 /KS.02.02 /BKD tentang Pembatasan Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi ASN di Lingkungan Pemprov Jabar Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Covid-19.

Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, momen libur panjang selalu berdampak pada kenaikan kasus Covid-19. Ia mengimbau ASN menghindari kerumunan dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam membatasi mobilitas.

Baca juga : Potensi Lonjakan Kasus dari Libur Panjang Imlek

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/3/2020).

”Dalam konteks penanganan Covid-19, ASN harus turut menjaga situasi, khususnya dalam memutus rantai penularan virus,” ujarnya di Bandung, Kamis (11/2/2021).

Setiawan menuturkan, kepala perangkat daerah ditugasi mengawasi penerapan kebijakan larangan ke luar daerah itu. ASN yang melanggar akan diberi sanksi.

”Pimpinan masing-masing bisa memberikan sanksi dari yang paling ringan sampai berat,” ucapnya.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Peserta Tur Malam Imlek berkunjung ke Wihara Dharma Ramsi, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/2/2018) malam. Dalam kegiatan itu, lebih dari 150 pemuda lintas agama mengunjungi lima wihara di kota itu untuk mengenal kemajemukan bangsa dan menumbuhkan nilai-nilai toleransi.

Warga diimbau merayakan Imlek secara daring. Jika ada keperluan mendesak untuk keluar rumah, masyarakat diwajibkan menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi.

”Dengan imbauan-imbauan dari pemerintah, masyarakat harus paham bahwa Covid-19 belum usai. Jika kita lengah, kasusnya dapat meningkat,” katanya.

Hingga Kamis pukul 15.00, terdapat 170.642 kasus Covid-19 di Jabar. Jumlah itu tertinggi kedua dari 34 provinsi di Indonesia setelah DKI Jakarta.

Momen libur panjang selalu berdampak pada kenaikan kasus Covid-19. ASN diimbau menghindari kerumunan dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam membatasi mobilitas.

Jumlah kasus aktif atau dalam perawatan dan isolasi berjumlah 27.893 orang, 140.665 sembuh, dan 2.084 meninggal.

Untuk menekan penularan Covid-19, Jabar menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro pada 9-22 Februari. Zonasi kewaspadaan Covid-19 tingkat desa dan kelurahan dibagi dalam empat zona, yaitu merah, oranye, kuning, dan hijau.

Zona merah ditetapkan jika ditemukan kasus Covid-19 di lebih dari 10 rumah dalam satu RT selama tujuh hari. Sementara zona oranye 6-10 rumah, zona kuning 1-5 rumah, dan zona hijau 0 kasus.

Baca juga : Pendataan Zonasi PPKM Mikro di Jabar Akan Gunakan Data Daerah

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Spanduk pemberitahuan penggunaan masker dibentangkan di salah satu RT di RW 003, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (4/6/2020). RT tersebut menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) setelah ada kasus positif Covid-19 di wilayah itu.

PPKM juga diikuti dengan pendirian posko penanganan Covid-19 di setiap desa/kelurahan. Kehadiran posko itu diharapkan meningkatkan pencegahan penularan, pelacakan kontak, dan merekomendasikan langkah penanganannya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jabar Ade Afriandi mengatakan, pihaknya melibatkan satuan perlindungan masyarakat tingkat desa/kelurahan untuk turut mengawasi mobilitas masyarakat saat libur Imlek.

”Mereka akan mengawasi mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar dari lingkungannya. Harapannya, mobilitas dapat ditekan sehingga tidak berdampak pada kenaikan kasus Covid-19,” ucapnya.

Baca juga : Babak Baru Pembatasan Sosial Berskala Mikro di Jabar