PPKM Mikro Hari Pertama di Sidoarjo Baru Dilakukan di Satu Desa
Hari pertama PPKM mikro di Sidoarjo diisi pengawasan mobilitas di lingkup desa yang memiliki risiko sebaran Covid-19 tinggi. Selain itu, pengetesan massal untuk memetakan sebaran penyakit dan penelusuran kontak erat.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·3 menit baca
SIDOARJO, KOMPAS — Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Sidoarjo baru dilakukan di satu dari tiga desa yang ditetapkan sebelumnya. Selain pengawasan mobilitas warga, tes massal dan penelusuran kontak erat terkonfirmasi positif mulai disiapkan.
Pada hari pertama, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro baru dilakukan di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Adapun di Desa Suko (Sidoarjo) dan Desa Pepelegi (Waru), program pencegahan penularan Covid-19 itu belum dilakukan karena masih memetakan kondisi di lapangan hingga terkendala pendanaan.
Data Dinas Kesehatan Sidoarjo menyebutkan, di Bluru Kidul terdapat 12 kasus aktif Covid-19. Sebanyak 10 kasus di antaranya ditemukan di kawasan perumahan. Hanya dua kasus yang menyebar di perkampungan. Masyarakat yang keluar dan masuk diperiksa relawan satgas Covid-19 Desa Bluru Kidul. Warga yang tidak memiliki keperluan mendesak, seperti masuk kerja, diminta tetap di rumah.
Kepala Desa Bluru Kidul Tri Prasetyono mengatakan, sejak lama sudah membentuk tim relawan Covid-19 berjumlah 151 orang. Tugasnya antara lain mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19 dan mempromosikan penerapan protokol kesehatan ketat.
Tim relawan juga membantu warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 agar segera mendapatkan perawatan. Apabila warga perlu dirawat, relawan akan membantu mencari RS rujukan. Relawan juga akan membantu keluarganya selama pasien dirawat.
”Apabila warga yang terkonfirmasi positif memilih menjalani isolasi mandiri di rumah, relawan membantu menyuplai kebutuhan makanan, vitamin, dan obat-obatan. Harapannya, pasien bisa isolasi dengan tenang dan tidak perlu keluar rumah,” kata Prasetyono.
Wakil Ketua Satgas Covid-19 Sidoarjo yang juga Kepala Polresta Sidoarjo Komisaris Besar Sumardji berharap PPKM mikro mampu meningkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Hanya dengan itu, laju sebaran penyakit bisa dikendalikan dan aktivitas ekonomi masyarakat segera bangkit kembali.
”Polresta Sidoarjo akan membantu desa yang menjadi sasaran PPKM mikro agar pengawasan terhadap mobilitas penduduknya bisa maksimal. Mobilitas yang tinggi berisiko meningkatkan paparan virus,” ucap Sumardji.
Kepala Dinkes Sidoarjo Syaf Satriawarman mengatakan, PPKM mikro lebih fokus pada pengetesan massal dan pelacakan kontak erat pasien terkonfirmasi positif secara masif. Selain itu, ada juga peningkatan layanan perawatan agar angka kesembuhan tinggi dan angka kematian bisa ditekan.
”Pengetesan massal dan pelacakan kontak dimulai Rabu (10/2). Untuk Bluru Kidul, disiapkan 250 alat uji cepat antigen,” ujar Syaf.
Pejabat Bupati Sidoarjo Hudiyono menambahkan, untuk meningkatkan kapasitas perawatan pasien Covid-19, pemda telah menambah alat bantu pernapasan berupa high flow nasal cannula (HFNC). Alat ini bermanfaat bagi pasien Covid-19 yang masih bisa bernapas sendiri, tetapi mulai mengalami gangguan pernapasan. Kehadiran alat bantu bernapas ini diharapkan mempercepat kesembuhan pasien dan mencegah kematian akibat gagal napas.
”Ada 10 alat HFNC yang dipesan Pemkab Sidoarjo dan direncanakan segera datang. Alat akan ditempatkan di RSUD Sidoarjo sebagai pusat rujukan Covid-19,” kata Hudiyono.
Hudiyono mengatakan, meski kapasitas dan kualitas perawatan pasien Covid-19 terus ditingkatkan, dia berharap jumlah pasien dirawat tidak semakin banyak. Oleh karena itu, dia mengingatkan masyarakat agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya di luar rumah.
”Prinsipnya, apabila keluar rumah, pakai masker meskipun jaraknya dekat atau keluar sendirian. Selain itu, selalu jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin cuci tangan dengan sabun serta air mengalir,” ujar Hudiyono.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerapkan PPKM mikro di 38 kabupaten dan kota meskipun pemerintah pusat hanya memerintahkan Surabaya Raya, Malang Raya, dan Madiun Raya. Selama masa PPKM mikro, didirikan posko di setiap kelurahan atau desa.
Di Jatim, ada 93.206 RT. Sebanyak 201 RT di antaranya masuk kategori zona merah atau risiko tinggi sebaran Covid-19. Adapun 1.245 RT masuk zona oranye, 10.023 RT (zona kuning), dan 81.730 RT (zona hijau).