Banjir di lima kabupaten/kota yang memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir di Kalimantan Selatan sudah semakin surut. Fokus kini pada pembersihan area dari sampah atau penanganan pascabencana banjir.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS — Banjir di lima kabupaten/kota di Kalimantan Selatan sudah semakin surut, Senin (8/2/2021). Setelah berlangsung hampir satu bulan, warga yang mengungsi juga sudah banyak kembali ke rumah. Fokus penanganan kini dilakukan untuk penanganan pascabencana, salah satunya membersihkan area sungai dari sampah yang menumpuk.
Banjir di Kalimantan Selatan awal tahun 2021 ini disebut-sebut sebagai bencana besar yang belum pernah dialami dalam kurun lebih dari 50 tahun. Bahkan, Pemerintah Provinsi Kalsel menyebut banjir besar ini merupakan siklus 100 tahun sekali karena pernah terjadi pada 1928 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Banjir menyebabkan 11 dari 13 kabupaten/kota terendam.
Pos Komando Tanggap Darurat Banjir Kalsel pada Senin (8/2/2021) mencatat, 102.340 rumah penduduk terendam dan 633.723 jiwa terdampak banjir. Jumlah warga yang harus mengungsi mencapai 135.656 jiwa. Bencana banjir juga memicu kematian 35 warga.
Sejak 14 Januari, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Status itu diperpanjang dua kali hingga berlangsung selama 28 hari atau berakhir pada 10 Februari 2021. Lima kabupaten/kota yang turut memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tanah Laut, dan Hulu Sungai Tengah.
Komandan Korem 101/Antasari Brigadir Jenderal TNI Firmansyah selaku Komandan Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Banjir Kalsel mengatakan, banjir sudah semakin surut setelah berlangsung hampir satu bulan. Namun, penanganan tanggap darurat masih tetap dilakukan.
”Fokus selanjutnya adalah memunguti sampah-sampah bekas banjir dan mendata rumah-rumah penduduk yang rusak agar bisa mendapatkan bantuan,” katanya dalam rapat penanganan banjir Kalsel secara virtual, Senin.
Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota terdampak banjir, ketinggian air yang sebelumnya bisa di atas 1 meter sudah turun jadi sekitar 10-20 sentimeter, bahkan ada yang sudah kurang dari itu.
Kepala Pelaksana BPBD Hulu Sungai Tengah Budi Hariyanto mengatakan, ketinggian air dalam rumah warga di wilayah Kecamatan Pandawan dan Labuan Amas Utara tinggal 5 cm. Tinggi permukaan air sungai di wilayah Hantakan dan Batu Benawa juga sudah normal atau dalam batas aman.
”Sekarang, kami mulai fokus memunguti sampah-sampah bekas banjir, terutama yang menumpuk di daerah aliran sungai. Sampah-sampah itu harus segera diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir,” katanya.
Bantuan logistik
Menurut Budi, pembersihan daerah aliran sungai dari sampah-sampah bekas banjir sudah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Hulu Sungai Tengah bersama TNI dan Polri. Dinas PU setempat juga akan segera meminjam ekskavator amfibi untuk mempercepat pengambilan sampah yang masih menumpuk di sungai.
”Di samping itu, kami masih memberikan bantuan logistik kepada warga dan mulai proses pembangunan hunian sementara (huntara) di beberapa tempat. Tim verifikasi juga masih bekerja untuk mendata rumah yang hilang atau rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan,” tuturnya.
Kepala Pelaksana BPBD Banjar Irwan Kumar menyampaikan, masih ada lima kecamatan di wilayahnya yang terdampak banjir, yaitu Cintapuri Darussalam, Sungai Tabuk, Martapura Barat, Martapura (Kota), dan Martapura Timur. Jumlah warga yang masih mengungsi sebanyak 1.534 jiwa.
”Air di daerah Cintapuri masih cukup tinggi. Karena itu, penyaluran bantuan logistik saat ini diprioritaskan ke daerah tersebut. Kami masih tetap mohon dukungan dari pemerintah provinsi untuk pemenuhan bantuan logistik,” ujar Kumar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai mengatakan, masih ada 18.222 jiwa yang mengungsi akibat banjir. Mereka tersebar di enam kabupaten/kota, yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah. ”Kami minta kabupaten/kota segera memperbarui datanya sesuai kondisi terkini,” katanya.