BNPB Tunggu Usulan Dana Perbaikan Rumah dari Kalsel
BNPB menunggu usulan dana stimulan dari 11 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang terdampak banjir. Dana stimulan itu digunakan untuk membantu perbaikan rumah warga yang rusak.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS — Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menunggu usulan kebutuhan dana stimulan dari 11 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang terdampak banjir. Dana stimulan tersebut digunakan untuk membantu perbaikan rumah warga yang rusak akibat banjir.
Untuk penanganan pascabencana banjir di Kalsel, BNPB akan memberikan dana stimulan perbaikan rumah. Kerusakan rumah diklasifikasi menjadi tiga kategori, yakni rusak berat mendapatkan bantuan dana stimulan sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.
Pelaksana Tugas Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Budhi Erwanto mengatakan, pihaknya masih menunggu usulan kebutuhan dana stimulan untuk perbaikan rumah rusak berat, sedang, dan ringan dari kabupaten/kota yang terdampak banjir di Kalsel. Usulan dana itu akan diajukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
”Setiap pengajuan harus ditinjau terlebih dahulu di BPKP. Untuk itu, kami minta rekan-rekan di Kalsel untuk segera menginformasikan kebutuhan per kabupaten/kota, walaupun belum final, supaya bisa direkapitulasi,” katanya dalam rapat penanganan banjir Kalsel secara virtual, Senin (8/2/2021).
Menurut Budhi, BNPB ingin segera mendapatkan gambaran kebutuhan dana untuk pembangunan rumah rusak akibat banjir di Kalsel. Minggu depan, ia berharap sudah ada data yang masuk untuk rekapitulasi sementara. ”Data ini bukan data yang terkunci, artinya akan berkembang terus. Kami berharap pemerintah kabupaten/kota segera saja membuat usulan ke BNPB,” ujarnya.
Setelah berlangsung hampir satu bulan, banjir yang sempat melanda 11 kabupaten/kota di Kalsel berangsur surut, termasuk di lima kabupaten/kota yang memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir. Ketinggian air yang sebelumnya bisa di atas 1 meter sudah turun jadi 10-20 sentimeter (cm).
Kami berharap minggu depan sudah ada laporan kebutuhan dana stimulan untuk pembangunan rumah.
Berdasarkan catatan Pos Komando Tanggap Darurat Banjir Kalsel, jumlah pengungsi yang sebelumnya mencapai 135.656 jiwa kini tinggal 18.222 jiwa. Mereka masih tersebar di enam kabupaten/kota, yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah.
Budhi mengatakan, sudah saatnya melakukan pendataan untuk kegiatan pemulihan pascabencana seiring dengan semakin berkurangnya jumlah pengungsi. Jangan sampai semangat petugas hilang ataupun senyap setelah status tanggap darurat bencana berakhir nanti. ”Kami berharap minggu depan sudah ada laporan kebutuhan dana stimulan untuk pembangunan rumah,” katanya.
Status tanggap darurat bencana banjir di Kalsel berlangsung selama 28 hari setelah dua kali diperpanjang. Tanggap darurat ditetapkan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mulai dari 14 Januari sampai 10 Februari 2021.
Masih dihimpun
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Fahri Riza mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan data kerusakan rumah dan infrastruktur akibat banjir dari bappeda kabupaten/kota.
Data dihimpun dari berbagai instansi, terutama dinas pekerjaan umum penataan ruang (PUPR). ”Data itu masih dikumpulkan. Data rumah yang rusak juga sedang diolah oleh tim pengkajian kebutuhan pascabencana (jitupasna),” ujarnya.
Selain dari sektor PUPR, Bappeda Kalsel juga sedang menghimpun data kerusakan dan kerugian akibat banjir dari sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, perdagangan, serta UMKM. ”Dengan data itu, kami akan segera membuat aplikasi one map (satu peta) banjir Kalsel,” kata Riza.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalsel Syauqi Kamal mengatakan, BPJN Kalsel sudah melakukan penanganan darurat untuk jalan nasional dan jembatan yang rusak akibat banjir. Setidaknya ada dua jembatan yang putus, yaitu Jembatan Sungai Salim di wilayah Banjar dan Jembatan Tabanio II di wilayah Tanah Laut.
”Kami sudah membangun jembatan darurat dengan menggunakan jembatan bailey di dua lokasi tersebut. Namun, hanya kendaraan kecil (maksimal bobot 5 ton) yang diizinkan lewat karena keterbatasan kemampuan jembatan,” kata Syauqi.