ASN di Intan Jaya Tidak Berkantor akibat Intimidasi Kelompok Bersenjata
Aparatur sipil negara di semua instansi di Kabupaten Intan Jaya, Papua, tidak dapat berkantor sejak tahun lalu hingga awal tahun ini akibat kekhawatiran terhadap serangan kelompok kriminal bersenjata.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
HUMAS POLDA PAPUA
Situasi di Distrik Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada tahun 2020.
JAYAPURA, KOMPAS — Aparatur sipil negara di semua instansi di Kabupaten Intan Jaya, Papua, tidak dapat berkantor sejak tahun lalu hingga awal tahun ini akibat kekhawatiran terhadap serangan kelompok kriminal bersenjata. Kelompok tersebut menebar teror dan intimidasi.
Hal ini disampaikan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni saat dihubungi dari Jayapura, Senin (8/2/2021). Natalis mengatakan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) mengintimidasi para aparatur sipil negara (ASN) dan warga setempat. Anggota kelompok tersebut meminta uang dan bahan pokok secara paksa.
”Mereka mendatangi rumah pegawai dan warga pada malam hari dengan membawa senjata. Apabila tidak diberi uang dan makanan, kelompok itu akan menyakiti mereka,” ungkap Natalis.
Ia menuturkan, sudah dua warga sipil yang tewas ditembak KKB di kabupaten itu karena para korban tidak memenuhi permintaan anggota kelompok tersebut. ”Kelompok ini menganggap warga yang tidak mau memberikan uang dan makanan sebagai bagian dari aparat keamanan. Karena itu, mereka tidak ragu untuk menembak warga sipil,” ujarnya.
Natalis menambahkan, pihaknya telah membentuk tim untuk pemulihan dan penanganan gangguan keamanan Intan Jaya di Kabupaten Nabire. Dalam tim ini juga tergabung pihak kepolisian dan TNI. ”Rencananya kami akan ke Intan Jaya pada Rabu (10/2/2021). Saya akan mengaktifkan kembali kegiatan pemerintahan di Intan Jaya dan mencoba upaya persuasif dengan KKB agar tercipta situasi yang aman,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resor Intan Jaya Ajun Komisaris Besar I Wayan G Antara mengakui, semua instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Intan Jaya tidak membuka kantornya hingga bulan ini. Tidak terlihat aparatur sipil negara dari instansi-instansi tersebut di Sugapa, ibu kota Intan Jaya.
Adapun pelayanan publik yang tetap berjalan hanya di puskesmas dan sejumlah SMA serta SMP. Sekolah-sekolah itu tetap dibuka karena kegiatan belajar secara daring terkendala fasilitas jaringan telekomunikasi.
Pastor Yustinus Rahangiar, pemimpin perwakilan gereja Katolik di Intan Jaya, mengungkapkan, pelayanan publik di Intan Jaya terkendala karena kondisi keamanan yang tidak kondusif. Pelayanan pendidikan dan pemerintahan tidak berjalan baik.
HUMAS POLRES INTAN JAYA
Aparat keamanan bertugas di salah satu kampung di Kabupaten Intan Jaya pada 24 Oktober 2020.
”Aktivitas masyarakat di pasar tradisional dan di Sugapa tetap berjalan. Namun, aktivitas warga di daerah perkampungan tidak berjalan normal karena gangguan keamanan yang tidak berhenti selama beberapa tahun terakhir," tuturnya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Sabar Iwanggin menilai, seharusnya aktivitas pemerintahan tidak boleh terhenti karena masih terdapat aparat keamanan di Intan Jaya. ”Ombudsman Papua akan menerjunkan tim ke sana sesuai dengan instuksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kami akan melihat langsung situasi pelayanan publik di Intan Jaya,” katanya.
Diketahui total sudah terjadi empat serangan KKB di Intan Jaya sejak awal tahun ini. Pertama, KKB di bawah pimpinan Sabinus Waker membakar pesawat perintis PK-MAX di Lapangan Terbang Kampung Pagamba, Distrik Mbiandoga, pada 6 Januari. Serangan kedua, yakni penembakan terhadap Prajurit Dua Agus Kurniawan hingga gugur, terjadi di Titigi pada 10 Januari.
Serangan ketiga adalah penembakan terhadap Prajurit Satu Roy Vebrianto dan Prajurit Satu Agus Hamdani hingga gugur pada 22 Januari. Ulah KKB yang terakhir adalah penembakan seorang warga bernama Boni Bagau di Kampung Agapa, Sabtu (30/1/2021).
