Cakupan Vaksinasi di Maluku Masih di Bawah 50 Persen

Hampir satu bulan sejak vaksinasi perdana di Maluku dimulai, jumlah tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksinasi masih di bawah 50 persen. Vaksinasi tenaga kesehatan bisa molor hingga Mei mendatang.

KOMPAS/DOKUMENTASI

Vaksin Covid-19 diangkut dengan speedboat ke Pulau Seira di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Rabu (27/1/2021).

AMBON, KOMPAS — Hingga Minggu (7/2/2021), jumlah tenaga kesehatan di Maluku yang sudah menerima vaksinasi sebanyak 5.130 orang atau masih jauh di bawah target 14.844 orang. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku menyatakan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan bakal molor hingga April, bahkan Mei mendatang. Hal ini berpengaruh pada kelanjutan vaksinasi tahap berikutnya.

Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, semua kabupaten/kota di Maluku yang berjumlah 11 sudah melaksanakan vaksinasi. Kota Ambon menjadi daerah pertama yang menggelar vaksinasi pada 15 Januari, sedangkan Kabupaten Buru Selatan menjadi yang paling akhir memulai vaksinasi, yakni 8 Februari.

Tenaga kesehatan yang paling banyak menerima vaksin adalah Kota Ambon, yakni 2.184 orang, menyusul Seram Bagian Barat (736), Maluku Tenggara (467), Kepulauan Aru (447), Kepulauan Tanimbar (373), Maluku Tengah (331), Buru (267), Tual (210), Seram Bagian Timur (68), dan Maluku Barat Daya (47). Untuk Buru Selatan belum ada laporan resmi.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Adonia Rerung, mengatakan, kendala utama lembatnya vaksinasi adalah cuaca buruk di sebagian besar wilayah Maluku. Akibatnya, distribusi vaksin ke puskesmas yang berada di pulau-pulau ditunda.

”Saat ini di Maluku Barat Daya masih terjadi gelombang tinggi di atas 3 meter sehingga vaksinasi baru bisa dilakukan sebatas di Pulau Moa (ibu kota kabupaten),” ujarnya.

BRIMOB POLDA MALUKU

Seorang anggota Brimob Polda Maluku membawa vaksin Covid-19 sambil berjalan dalam air di pesisir Desa Adaut, Pulau Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Perjuangan Mengantar Vaksin ke Pulau Terluar Maluku

Begitu pula, lanjut Adonia, tenaga kesehatan dari sejumlah pulau tidak bisa datang ke ibu kota kabupaten untuk menerima vaksinasi. Banyak puskesmas tidak menggelar vaksinasi lantaran fasilitasnya tidak memadai. Gelombang tinggi menyebabkan pelayaran di daerah itu untuk sementara dihentikan, termasuk kapal perintis dengan bobot mati di atas 2.000 gros ton.

Saat ini di Maluku Barat Daya masih terjadi gelombang tinggi di atas 3 meter sehingga vaksinasi baru bisa dilakukan sebatas di Pulau Moa, ibu kota kabupaten. (Adonia Rerung)

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, menunjukkan, tinggi gelombang di semua perairan Maluku mulai dari 2,5 meter hingga 4 meter. Wilayah di bagian selatan, seperti Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Kei, dan Kepulauan Aru, terdampak paling parah. ”Tinggi gelombang maksimum bisa mencapai dua kali lipat dari prakiraan,” kata prakirawan Johannis Steven dalam keterangan tertulis.

Gelombang tinggi itu masih berlangsung hingga beberapa pekan ke depan. Gelombang dipicu angin kencang dengan kecepatan hingga 46 kilometer per jam yang berembus dari arah barat dan barat laut. Secara klimatologis, wilayah selatan Maluku sedang memasuki musim hujan atau yang biasa disebut musim barat.

Adonia menambahkan, kondisi tersebut otomatis akan membuat vaksinasi di Maluku terlambat dari jadwal yang ditentukan. Vaksinasi untuk tenaga kesehatan bisa molor hingga April atau bahkan Mei mendatang. Dengan begitu, vaksinasi tahap berikutnya dengan sasaran anggota TNI, Polri, kelompok rentan, hingga masyarakat biasa akan tertunda.

Menurut dia, saat ini sedang dicari motode yang tepat dalam pemberian vaksinasi kepada masyarakat Maluku yang tersebar di sekitar 300 pulau dari total 1.340 pulau. Salah satu solusi alternatif adalah vaksinasi di atas klinik atau rumah sakit terapung menggunakan kapal milik pemerintah.

Baca juga: Satgas Covid-19 Godok Rencana Vaksinasi bagi Jurnalis di Maluku

Protokol kesehatan

Sementara itu, menurut pantauan Kompas di Ambon, sebagian besar masyarakat, termasuk pejabat, tidak lagi peduli pada protokol kesehatan. Misalnya, saat kunjungan sejumlah menteri, Jumat (5/2/2021) petang, puluhan jurnalis diminta melakukan wawancara di atas kapal dalam area sempit. Awak media itu berdiri tidak berjarak.

Beberapa awak media menolak ikut dalam wawancara atas permintaan para menteri itu. Menteri dimaksud adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. ”Lebih baik tidak dapat berita daripada saya kena Covid-19,” ujar Imanuel Alfred, jurnalis KompasTV Ambon.

Masyarakat pun sepertinya tidak lagi menjaga protokol kesehatan di ruang publik. Mereka hanya mengenakan masker saat ada operasi yustisi. Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, hingga Minggu petang, jumlah kasus Covid-19 di Maluku 6.586 orang dengan pasien yang masih dirawat 774 orang dan meninggal 98 orang.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Di atas Kapal Motor Siwalima, yang berlabuh di Pelabuhan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Jumat (5/2/2021), puluhan awak media berdesakan tanpa jarak. Mereka mewawancarai Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Pelabuhan Terpadu di Maluku Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru