Aktivitas Pemerintahan di Intan Jaya Tidak Berjalan
Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, tidak berjalan normal sejak tahun lalu. Ombudsman akan menerjunkan tim untuk melihat kondisi pelayanan publik di kabupaten tersebut.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, belum berjalan hingga awal bulan ini. Hanya puskesmas yang tetap beroperasi untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
Hal ini diungkapkan Kepala Kepolisian Resor Intan Jaya Ajun Komisaris Besar I Wayan G Antara saat dihubungi dari Jayapura, Minggu (7/2/2021).
Wayan mengatakan, semua instansi di lingkup Pemda Kabupaten Intan Jaya tidak membuka kantornya hingga bulan ini. Tidak terlihat aparatur sipil negara dari instansi-instansi tersebut di Sugapa, ibu kota Intan Jaya.
Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Padahal, masyarakat telah meminta kehadiran pemda saat bertemu dengan Tim Gabungan Pencari Fakta Intan Jaya pada Oktober tahun lalu.
Adapun pelayanan publik yang tetap berjalan di puskesmas dan sejumlah SMA serta SMP. Sekolah tetap dibuka karena pelaksanaan kegiatan belajar secara daring terkendala fasilitas jaringan telekomunikasi.
”Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Padahal, masyarakat telah meminta kehadiran pemerintah kabupaten saat bertemu dengan Tim Gabungan Pencari Fakta Intan Jaya pada Oktober tahun lalu,” ungkap Wayan.
Wayan menuturkan, ketiadaan pemkab menyebabkan kepolisian dan TNI tak bisa bersinergi ketika terjadi permasalahan di tengah masyarakat.
”Kami tidak mengetahui keberadaan para pegawai hingga ini. Kemungkinan mereka berada di Kabupaten Nabire. Harapannya agar aktivitas pemerintahan kembali berjalan normal,” kata Wayan.
Ia menambahkan, Polres Intan Jaya masih menelusuri kebenaran informasi adanya warga yang mengungsi demi menghindari konflik antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata.
Warga mengungsi
Pastor Yustinus Rahangiar selaku pimpinan perwakilan gereja Katolik di Intan Jaya mengatakan, dirinya mendapatkan informasi dari salah satu pastor adanya warga yang mengungsi di Kampung Ndugusiga ke rumah kerabatnya. Hal ini untuk menghindari konflik antara pihak keamanan dan kelompok bersenjata.
Ia pun berpendapat, pelayanan publik di Intan Jaya terkendala karena kondisi keamanan yang tidak kondusif. Pelayanan pendidikan dan pemerintahan tidak berjalan baik.
”Aktivitas masyarakat di pasar tradisional dan di Sugapa ibu kota Intan Jaya tetap berjalan. Namun, aktivitas warga di daerah perkampungan tidak berjalan normal karena gangguan keamanan yang tidak berhenti selama beberapa tahun terakhir,” tuturnya.
Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni belum dapat dihubungi via telepon terkait informasi tidak berjalannya aktivitas pemerintahan di daerah tersebut.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Intan Jaya Belkius Kelly Kabak mengaku, pihaknya belum dapat memberikan informasi karena masih menunggu koordinasi dengan bupati.
”Aktivitas pemerintahan di Intan Jaya tidak berjalan karena faktor keamanan. Kami sesuaikan dengan kondisi situasional saat ini,” kata Belkius.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Sabar Iwanggin menilai, seharusnya aktivitas pemerintahan tidak boleh terhenti karena masih terdapat pihak keamanan di Intan Jaya.
”Ombudsman Papua akan menerjunkan tim ke sana sesuai dengan instuksi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Kami akan melihat langsung situasi pelayanan publik di Intan Jaya,” tutur Sabar.
Diketahui total sudah terjadi empat kali aksi KKB pada awal tahun ini di Papua. Pertama, KKB di bawah pimpinan Sabinus Waker membakar pesawat perintis PK-MAX di di Lapangan Terbang Kampung Pagamba Distrik Mbiandoga, Intan Jaya. Aksi kedua adalah penembakan terhadap Prajurit Dua Agus Kurniawan hingga gugur di daerah Titigi, Kabupaten Intan Jaya, 10 Januari 2021.
Aksi ketiga, penembakan terhadap Prajurit Satu Roy Vebrianto dan Prajurit Satu Agus adalah penembakan terhadap seorang warga bernama Boni Bagau di Kampung Agapa, Intan Jaya, pada Sabtu (30/1/2021).