Vaksinasi Tenaga Kesehatan di Sidoarjo Lebih Cepat dari Target Nasional

Sidoarjo jadi daerah pertama di Jatim yang menuntaskan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kesehatan lebih cepat dari target nasional. Persiapan vaksinasi tahap kedua bagi pelayan publik dimulai.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Kapolresta Sidoarjo Kombes Sumardji saat menerima vaksin Covid-19 Sinovac, Jumat (15/1/2021).

SIDOARJO, KOMPAS — Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang menuntaskan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kesehatan lebih cepat dari target nasional. Persiapan vaksinasi tahap kedua bagi pelayan publik pun dimulai dengan mengumpulkan data pegawai dari seluruh institusi.

Staf Khusus Rumpun Kuratif Satgas Covid-19 Jawa Timur Makhyan Jibril Al Farabi mengatakan, pemerintah menargetkan vaksinasi tahap pertama selesai 21 Febuari. Realisasi vaksinasi dosis pertama berdasarkan laporan manual dari 38 kabupaten dan kota di Jatim sampai dengan Kamis (4/2/2021) mencapai 152.484 orang atau 82 persen dari sasaran vaksinasi 185.860 orang.

Dari 38 kabupaten dan kota tersebut, realisasi vaksinasi tertinggi terjadi di Sidoarjo, yakni 102 persen. Sementara itu, realiasi vaksinasi terendah di Kabupaten Pacitan, yakni 46 persen. Adapun rata-rata kabupaten dan kota di Jatim realisasi vaksinasinya sekitar 60 persen.

”Pemprov Jatim memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh tenaga kesehatan di Sidoarjo yang antusias menyukseskan program vaksinasi. Apresiasi juga diberikan ke dinkes yang berupaya keras memfasilitas sehingga program tuntas lebih awal,” ujar Makhyan Jibril di Sidoarjo, Jumat (5/2/2021).

Baca juga : Pemprov Jatim Identifikasi Hambatan Vaksinasi di Surabaya Raya

Kompas/Bahana Patria Gupta

Petugas menunjukkan vaksin Covid-19 di Gedung Graha di tempat pertama pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis (14/1/2021). Vaksinasi tahap pertama di Jawa Timur dimulai di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendapat kesempatan pertama yang divaksin Covid-19. Sebanyak 21 orang dari jajaran forkopimda, pemuka agama, dan undangan ikut serta dalam vaksinasi tersebut.

Makhyan optimistis, vaksinasi tahap pertama, khususnya penyuntikan dosis pertama, tuntas sesuai target. Alasannya, dari 38 kabupaten dan kota di Jatim ada delapan daerah yang realisasinya sudah di atas 90 persen dan 10 daerah realisasi vaksinasinya di atas 80 persen.

Selain itu, terdapat 16 daerah yang realisasi vaksinasinya berkisar 60-80 persen. Sementara tiga daerah dengan capaian vaksinasi terendah adalah Pacitan (46 persen), Sumenep (53 persen), dan Sampang (52 persen). Penyebabnya, antara lain, cakupan informasi tentang vaksinasi masih terbatas dan belum semua vaksin tiba.

Dari 38 kabupaten dan kota di Jatim ada delapan daerah yang realisasinya sudah di atas 90 persen dan 10 daerah realisasi vaksinasinya di atas 80 persen.

Kepala Dinkes Sidoarjo Syaf Satriawarman menambahkan, hingga saat ini, total vaksin yang diterima dari termin pertama dan kedua sebanyak 17.960 dosis. Di Sidoarjo, sasaran vaksinasi berdasarkan alokasi vaksin yang diterima sebanyak 8.980 tenaga kesehatan. Namun, realisasi vaksinasi dosis pertama telah mencapai 9.173 orang atau 102,15 persen dari target.

”Dari 8.980 tenaga kesehatan tersebut, saat ini sebagian besar menjalani penyuntikan dosis kedua. Mengingat ketersediaan vaksin yang terbatas pada kuota tersebut, dinkes tak berani melakukan ekspansi cakupan vaksinasi,” kata Syaf Satriawarman.

Syaf mengatakan, jumlah total nakes di Sidoarjo lebih dari 11.000 orang. Namun, tidak semua masuk data Kemenkes sehingga belum mendapatkan tiket vaksinasi. Ada pula nakes yang tidak memenuhi syarat karena penyintas Covid-19, sedang hamil, menyusui, dan memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi.

Baca juga: Jatim Prioritaskan Pemberian Vaksin di Surabaya Raya

Kompas/Bahana Patria Gupta

Petugas dengan menggunakan busana punakawan memasangkan masker medis kepada pedagang saat kampanye patuh pada protokol kesehatan di Pasar Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (5/2/2021). Kegiatan yang diselenggarakan Polresta Sidoarjo ini bertujuan mengajak masyarakat untuk tetap patuh menjalani protokol kesehatan. PPKM tahap kedua di Sidoarjo akan berakhir pada 8 Februari.

Setelah menuntaskan target vaksinasi dengan sasaran tenaga kesehatan, Dinkes Sidoarjo mulai menyiapkan program vaksinasi tahap kedua dengan sasaran petugas layanan publik, seperti TNI, polisi, aparatur sipil negara atau ASN, dan perangkat desa. Persiapan diawali dengan pendataan calon penerima vaksin agar bisa segera diajukan ke Kemenkes untuk mendapatkan jatah dosis vaksin.

Data yang diharapkan dalam bentuk soft copy untuk memudahkan pencatatan dan proses pemasukan dalam sistem. Untuk mendapatkan data tersebut, Dinkes Sidoarjo mulai berkirim surat ke instansi terkait, seperti Polresta Sidoarjo, Kodim 0816/Sidoarjo, dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Perubahan perilaku

Penjabat Bupati Sidoarjo Hudiyono berharap dengan tuntasnya vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, pihaknya bisa melanjutkan tahap kedua dengan cepat. Pemprov Jatim menargetkan vaksinasi masyarakat tuntas akhir tahun ini agar segera terbentuk kekebalan komunitas yang menjadi senjata dalam memerangi pandemi Covid-19.

”Semua ikhtiar dilakukan dengan sebaik-baiknya dan terus diperkuat dengan harapan pandemi Covid-19 segera sirna dari Sidoarjo. Penuntasan vaksinasi ini bagian dari upaya memperkuat ikhtiar pembatasan mobilitas masyarakat dan perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan,” ucap Hudiyono.

Sidoarjo menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak 11 Januari hingga 8 Febuari. Selama masa PPKM, pendisiplinan masyarakat melalui operasi yustisi protokol kesehatan terus digalakkan. Hasilnya, selama tiga pekan terjaring lebih dari 2.700 pelanggar prokes.

Sementara itu, Tirta Mandira Hudhi atau dokter Tirta yang juga seorang pemengaruh (influencer) meminta pemda memperketat penerapan protokol kesehatan pada dunia industri karena Sidoarjo merupakan kota industri. Pengetatan prokes itu untuk mencegah munculnya kluster penyebaran Covid-19 yang berimplikasi lebih besar apabila terjadi di dunia industri.

Terkait pelaksanaan PPKM, Tirta menilai sejauh ini hasilnya kurang efektif. Menurut dia, pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan secara mikro di tingkat desa atau kecamatan. Adapun terkait formulasi atau konsep pembatasan kegiatan yang akan diterapkan, idealnya diserahkan pada kepala daerah masing-masing karena mereka lebih paham tentang kondisi masyarakatnya.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur Dimulai