Tes Covid-19 di Kota Cirebon Terbatas, Dewan Kerap Minta Jatah
Keterbatasan anggaran berdampak pada berkurangnya tes Covid-19 di Kota Cirebon, Jawa Barat. Di tengah kondisi itu, DPRD setempat kerap meminta jatah tes untuk keperluan kunjungan kerja.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
·3 menit baca
KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI
Pataka berisi imbauan menjalankan protokol kesehatan tampak dalam aksi kampanye oleh Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, bersama DPRD, di jalan protokol Cirebon, Kamis (24/9/2020).
CIREBON, KOMPAS — Keterbatasan anggaran berdampak pada berkurangnya tes Covid-19 di Kota Cirebon, Jawa Barat. Padahal, tes merupakan salah satu upaya pengendalian pandemi. Di tengah kondisi itu, DPRD setempat kerap meminta jatah tes untuk keperluan kunjungan kerja.
Pada Januari 2021, Pemkot Cirebon hanya menyediakan 15.000 tes usap berbasis reaksi berantai polimerase atau PCR. ”Itu pun sudah habis. Bulan Februari ini, jumlahnya tidak jauh beda dari sebelumnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Edy Sugiarto, Jumat (5/2/2021), di Cirebon.
Menurut Edy, idealnya dibutuhkan 35.000 tes usap untuk mendeteksi Covid-19 setiap bulan. Setiap 30 orang yang pernah kontak erat dengan seorang kasus positif Covid-19 harus menjalani tes usap. Dengan demikian, pihaknya bisa mendeteksi penyebaran kasus lalu mengisolasi pasien.
Edy menuturkan, pihaknya tidak bisa melakukan tes sebanyak tahun lalu karena minimnya anggaran belanja tidak terduga (BTT) 2021, sekitar Rp 4,56 miliar. ”Anggaran sudah digunakan sejak tahun lalu untuk menyewa dua hotel isolasi. Cirebon menjadi daerah pertama di pantura yang punya fasilitas itu,” ungkapnya.
Sebenarnya, lanjutnya, cakupan tes usap di kota berpenduduk 340.000 jiwa itu sudah mencapai 23.114 tes atau jauh melampaui 1 persen penduduk. Namun, Edy mengakui, tes dilakukan berulang kepada sejumlah kelompok.
Anggota DPRD Kota Cirebon, misalnya, kerap meminta jatah tes untuk kunjungan kerja ke luar daerah. ”Hampir setiap minggu anggota dewan minta dites. Bahkan, pernah dites setiap tiga hari,” ujarnya.
Petugas dan sarana tes usap pun dikerahkan ke DPRD Kota Cirebon. Padahal, tes seharusnya dilakukan untuk kontak erat dan suspek kasus Covid-19. Itu sebabnya, Edy kini menolak permintaan anggota dewan untuk tes usap.
Hampir setiap minggu anggota dewan minta dites. Bahkan, pernah dites setiap tiga hari.
Ketua DPRD Kota Cirebon Affiati mengakui, pihaknya menggunakan fasilitas tes usap dari Pemkot Cirebon. ”Enggak setiap minggu. Paling kalau ada kunker (kunjungan kerja). Tes itu juga, kan, berlaku 14 hari,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Affiati mengatakan, pihaknya belum memiliki anggaran untuk tes usap sehingga belum bisa melakukan tes secara mandiri yang biayanya sekitar Rp 900.000 per tes. ”Namun, kami mendorong Pemkot Cirebon meningkatkan anggaran untuk penanganan Covid-19,” katanya.
KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI
Petugas menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada penerima vaksin di halaman RSUD Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat (29/1/2021).
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Arif Kurniawan mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 tahun ini berasal dari BTT Rp 4,56 miliar, non-BTT Rp 4 miliar, dan hasil refocusing anggaran sekitar Rp 20 miliar. Jadi, totalnya berkisar Rp 28,5 miliar. ”Tahun lalu, anggaran penanganan Covid-19 sampai Rp 48 miliar,” ucapnya.
Arif mengakui, anggaran penanganan Covid-19 sulit ditambah karena seluruh satuan kerja perangkat daerah harus melakukan refocusing dengan memangkas anggaran tertentu dengan total Rp 109 miliar.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, kasus Covid-19 di Cirebon terus meningkat. Pada Kamis (4/2/2021) tercatat 3.023 kasus positif, melonjak dibandingkan bulan lalu sebanyak 2.240 orang. Sebanyak 123 orang di antaranya meninggal dan 321 orang masih menjalani isolasi. Adapun 2.579 orang lainnya dinyatakan sembuh.
