Pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Kuala Tanjung Diminta Dipercepat

Pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara diminta untuk dipercepat agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan masih terkendala pembebasan lahan.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

PT Pelabuhan Indonesia I menguji coba pengoperasian Terminal Kuala Tanjung Multipurpose di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dengan mengirim 50 peti kemas berisi oleokimia, Selasa (27/11/2018).

MEDAN, KOMPAS — Pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, diminta dipercepat agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Pembangunan kawasan kini masih terkendala pembebasan lahan.

”Kami terus mendorong agar pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Kuala Tanjung dipercepat karena ini akan menjadi motor ekonomi baru untuk Sumut,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Parlindungan Purba dalam diskusi secara virtual, Jumat (5/2/2021).

Dalam diskusi bertajuk ”Mendorong Peran Dunia Usaha dan Dunia Industri di Kawasan Ekonomi Khusus” itu, Parlindungan mengatakan, Kawasan Industri Pelabuhan (KIP) Kuala Tanjung sangat strategis karena berada di pusat lalu lintas laut dunia, yakni Selat Malaka.

KIP Kuala Tanjung juga kini didukung akses jalan tol, kereta api, dan pelabuhan yang dirancang menjadi hub internasional Indonesia bagian barat. Dengan adanya jalan tol, kawasan ini bisa ditempuh hanya sekitar 1 jam dari kota metropolitan Medan.

Baca Juga: Pelindo I Percepatan Pengembangan Kuala Tanjung Port Industrial Estate

KOMPAS/NIKSON SINAGA

PT Pelabuhan Indonesia I menguji coba pengoperasian Terminal Peti Kemas Kuala Tanjung Multipurpose, di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Selasa (27/11/2018).

”KIP Kuala Tanjung juga terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun yang dirancang menjadi pusat hilirisasi produk sawit dan karet,” kata Parlindungan.

Bupati Batubara Zahir mengatakan, Pemerintah Kabupaten Batubara mendukung pembangunan KIP Kuala Tanjung karena akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. ”Kami perkirakan, KIP Kuala Tanjung akan menyerap 110.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun dampak ikutannya,” kata Zahir.

Zahir mengatakan, pembangunan tahap pertama kawasan itu adalah pembangunan jembatan dermaga sepanjang 2,8 kilometer, dermaga sepanjang 500 meter, lapangan penumpukan berkapasitas 500.000 TEUs per tahun, dan tangki curah cair. Jembatan dan dermaga sudah rampung dan beroperasi sejak April 2019.

Pemerintah Kabupaten Batubara mendukung pembangunan KIP Kuala Tanjung karena akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pebangunan tahap kedua adalah kawasan industri seluas 3.000 hektar (rencana awal 2016-2018), tahap ketiga pengembangan pelabuhan (2017-2018), dan tahap keempat pengembangan kawasan industri terintegrasi (2021-2023). ”Investasi dalam empat tahap tersebut Rp 43 triliun,” kata Zahir.

Untuk mendukung proyek strategis nasional itu, Zahir mengatakan, pihaknya telah menyesuaikan rencana tata ruang tata wilayah. Pemkab juga membantu melakukan pembebasan lahan yang hingga kini masih terkendala. Kendala utamanya adalah belum adanya titik temu harga antara warga pemilik lahan dan pengembang PT Pelabuhan Indonesia I melalui anak usahanya, PT Prima Pengembang Kawasan.

PELINDO I

Kapal Temas Line bersandar di Dermaga Kuala Tanjung Multipurpose Terminal yang dikelola anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melaporkan bahwa kendala utama pembangunan KIP Kuala Tanjung adalah pembebasan lahan. Pertengahan 2018, proses ganti rugi lahan sudah dimulai, tetapi terkendala harga yang menurut warga tidak sesuai. ”Awal 2019, seusai mediasi masih terjadi penolakan dari masyarakat,” kata Edy.

Edy menyebut, semua pemangku kepentingan akan melakukan percepatan pembebasan lahan agar proyek ini bisa berjalan sesuai target.

Direktur Utama PT Pelindo I Dani Rusli Utama mengatakan, saat ini pihaknya fokus pada pembebasan lahan tahap pertama untuk kawasan industri seluas 50 hektar. Targetnya, pihaknya bisa menyelesaikan pembebasan lahan total 100 hektar tahun ini.

”Uangnya sudah kami sediakan tahun ini dan telah diturunkan kepada anak perusahaan kami, PT Prima Pengembangan Kawasan. Untuk 50 hektar pertama sudah proses administrasi dan ditargetkan selesai semester ini,” kata Dani.

Baca Juga: Pelabuhan Kuala Tanjung Segera Beroperasi