Jabar Targetkan Vaksinasi 150.000 SDM Kesehatan dalam Tiga Pekan
Pemprov Jabar menargetkan vaksinasi Covid-19 terhadap sekitar 150.000 sumber daya manusia bidang kesehatan dalam tiga pekan ke depan. Vaksinasi masif dilakukan serentak di 27 kabupaten/kota.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan vaksinasi Covid-19 terhadap sekitar 150.000 sumber daya manusia bidang kesehatan dalam tiga pekan ke depan. Vaksinasi masif dilakukan serentak di 27 kabupaten/kota.
Setelah vaksinasi SDM kesehatan rampung, akan dilanjutkan dengan penyuntikan vaksin terhadap bidang pelayanan publik dan masyarakat. Untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity), Pemprov Jabar memproyeksikan vaksinasi kepada 33,5 juta warga atau setara dengan 80 persen jumlah penduduk provinsi tersebut.
”Insya Allah vaksinasi untuk 150.000 kesehatan selesai dalam dua sampai tiga minggu ke depan,” ujar Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat menghadiri Gebyar Vaksin Covid-19 bagi SDM Kesehatan di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021).
Di Gedung Sabuga, ribuan SDM kesehatan dijadwalkan menjalani vaksinasi pada 3-4 Februari dan 17-18 Februari. Setiap orang mendapatkan dua dosis vaksin Covid-19 dengan rentang waktu penyuntikan 14 hari.
Vaksinasi juga dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten/kota. SDM kesehatan diimbau menghadiri jadwal penyuntikan vaksin yang telah ditentukan. ”Jika tekanan darah tinggi, ditunggu saja, jangan panik. Setelah 20-30 menit, tensi akan turun sehingga bisa divaksin,” ujar Uu.
Uu telah disuntik vaksin Covid-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, Kota Bandung, 14 Januari lalu. Penyuntikan sempat tertunda selama 30 menit karena tekanan darahnya di atas 140/90.
Menurut Uu, vaksinasi merupakan kebutuhan untuk mengendalikan penyebaran virus korona jenis baru. Apalagi, kasus Covid-19 di Jabar tertinggi kedua se-Indonesia dengan 155.370 kasus.
”Ini ikhtiar pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19 setelah sebelumnya kita sudah melakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (testing, tracing, treatment),” katanya.
Uu berharap, SDM kesehatan ikut menyosialisasikan program vaksinasi agar semakin meyakinkan masyarakat. Ia juga mengimbau semua pihak tidak menakut-nakuti warga terkait bahaya vaksin.
”Tidak ada keputusan pemerintah kecuali untuk kemaslahatan rakyat. Kami yakinkan vaksinasi tidak ada dampak negatifnya. Buktinya saya sendiri, sudah divaksin dan tidak ada masalah sampai hari ini,” ucapnya.
Kalau masyarakat tidak mau divaksin, dikhawatirkan pandemi Covid-19 tidak segera berakhir.
Uu menuturkan, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi dan sosial. Sebab, saat laju penularan tinggi, beberapa kali dilakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk membatasi mobilitas warga.
Imbasnya, roda ekonomi pun terganggu. ”Kalau masyarakat tidak mau divaksin, dikhawatirkan pandemi Covid-19 tidak segera berakhir. Dampaknya akan menyengsarakan masyarakat,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu, yang hadir dalam Gebyar Vaksin Covid-19 itu, mengatakan, vaksinasi perlu dilakukan dengan upaya luar biasa. Hal ini diperlukan untuk mengejar target penyuntikan vaksin terhadap 1,5 juta tenaga kesehatan pada akhir Februari.
Tahapan vaksinasi selanjutnya akan ditujukan kepada 18 juta orang di sektor pelayanan publik, termasuk pedagang pasar. Pedagang menjadi sasaran vaksinasi karena dinilai rentan tertular Covid-19 serta menjadi penggerak roda ekonomi.
”Vaksinasi kepada sektor pelayanan publik harus selesai April 2021. Sasaran berikutnya masyarakat umum,” ujarnya.