Kendalikan Covid-19 di Hulu, Jawa Barat Optimalkan Puskesmas
Pengendalian Covid-19 di hulu perlu diperkuat untuk mengurangi keterisian ruang perawatan di rumah sakit. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengoptimalkan fungsi puskesmas dengan merekrut ratusan sukarelawan.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Pengendalian Covid-19 di hulu atau di puskesmas krusial diperkuat untuk mengurangi keterisian ruang perawatan rumah sakit di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya mengoptimalkan fungsi puskesmas dengan merekrut ratusan sukarelawan yang bertugas meningkatkan kapasitas tes, pelacakan kontak, dan perawatan awal.
Akan tetapi, karena anggaran terbatas, penambahan 500 sukarelawan bisa dilakukan pada 100 puskesmas di 12 kabupaten/kota. Setiap puskemas akan diperkuat lima sukarelawan. Padahal, Jabar mempunyai 1.069 puskesmas yang tersebar di 27 daerah.
”Anggarannya terbatas, Rp 80 miliar untuk 100 puskesmas. Dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan. Mari investasi di hulu, jangan hanya di hilir,” ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat meresmikan program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa) di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang disiarkan secara daring, Senin (1/2/2021).
Ke-12 daerah yang menjadi sasaran program Puspa meliputi Kota Bandung, Cimahi, Bekasi, Depok, Bogor, serta Kabupaten Bekasi, Bogor, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Tasikmalaya, dan Karawang. Daerah tersebut dipilih berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya jumlah kasus Covid-19, probable, kontak erat, dan rasio tenaga kesehatan.
Penambahan sukarelawan di puskesmas diharapkan memaksimalkan pencegahan penularan Covid-19. Sebab, selama ini tenaga kesehatan juga disibukkan tugas rutin dalam melayani pasien yang mengidap penyakit lainnya.
Tugas utama sukarelawan Puspa tersebut adalah meningkatkan kapasitas pelacakan kontak pasien Covid-19. Selain itu, juga menambah jumlah tes untuk mengantisipasi penularan lebih luas.
Kamil mengatakan, rasio pelacakan kontak pasien Covid-19 di Jabar 1:4. Artinya, dalam satu kasus, pelacakan hanya dilakukan kepada empat orang terdekat. Padahal, rasio pelacakan yang ideal 1:30.
”Dengan lima orang baru di puskesmas, seharusnya rasio pelacakan kontak meningkat menjadi 1:10, 1:15, syukur kalau bisa 1:30,” ucapnya.
Pengendalian Covid-19 di hulu dinilai lebih efektif untuk mencegah penularan Covid-19. Oleh karenanya, selain meningkatkan tes dan pelacakan kontak, penerapan protokol kesehatan juga harus lebih disiplin.
”Di 2021, perkuat benteng di puskesmas. Perang melawan Covid-19 tidak lagi di hilir, tetapi bergeser ke hulu (puskesmas),” ujarnya.
Karena anggaran terbatas, penambahan 500 sumber daya manusia baru bisa dilakukan pada 100 puskesmas di 12 kabupaten/kota. Setiap puskemas akan diperkuat lima sukarelawan. Padahal, Jabar mempunyai 1.069 puskesmas yang tersebar di 27 daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jabar Dewi Sartika menyebutkan, hingga Minggu (31/1), sejumlah 4.321 orang telah mendaftar menjadi sukarelawan Puspa. Pendaftaran dibuka hingga Minggu (7/2) di situs Jabarprov.go.id.
Pihaknya akan merekrut 300 orang melalui seleksi terbuka dan 200 orang dari internal puskesmas. ”Program ini mendorong keterpaduan antara dukungan sistem kesehatan, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Dalam sambutannya melalui konferensi video, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, puskesmas punya peran strategis dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Dua peran utamanya adalah mengedukasi warga menerapkan protokol kesehatan serta mengintensifkan tes, pelacakan kontak, dan perawatan dini.
Menurut Budi, masa depan sistem kesehatan Indonesia berada di puskesmas. ”Kalau semuanya dilihat dari rumah sakit atau kuratif, ongkosnya mahal sekali. Oleh sebab itu, fokusnya saat ini bukan mengobati orang sakit, tetapi membuat orang sehat sehingga tidak masuk rumah sakit,” tuturnya.
Tambah puskesmas
Dengan penduduk sekitar 50 juta jiwa, Jabar hanya mempunyai 1.069 puskesmas. Jika dirata-ratakan, setiap puskesmas melayani sekitar 46.700 warga. Jumlah itu dinilai belum ideal untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.
Kamil menuturkan, di Thailand, satu puskesmas melayani 7.000 warga. Artinya, jika berkaca pada rasio tersebut, setidaknya Jabar membutuhkan sekitar 7.000 puskesmas untuk memaksimalkan layanan kesehatan di tingkat dasar.
”Sekarang baru ada 1.000-an puskesmas. Ini sebuah mimpi dan akan diupayakan untuk dicicil,” ujarnya.
Kamil mengajak pemerintah kabupaten/kota berkolaborasi menambah jumlah puskesmas. Pemerintah daerah diminta menyediakan lahan. Pembangunan puskesmas akan dikerjakan oleh PT Jasa Sarana, badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Jabar.
”Jika sudah ada lahannya, laporkan ke saya. Tahun ini akan dibangun (puskesmas) dengan pola seperti itu (kolaborasi),” ujarnya.