Bupati Minta Kebocoran Gas Beracun PLTP Sorik Marapi Diusut Tuntas
Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution meminta agar penyelidikan tentang bocornya gas beracun di PLTP Sorik Marapi yang membuat lima warga meninggal dan puluhan dirawat diusut tuntas.
Oleh
NIKSON SINAGA
·3 menit baca
PANYABUNGAN, KOMPAS — Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution meminta agar penyelidikan tentang bocornya gas beracun di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sorik Marapi diusut tuntas. Kebocoran gas itu menyebabkan 5 warga meninggal, 29 dirawat di rumah sakit, dan lebih dari 200 warga mengungsi.
”Sebelum kejadian kebocoran gas beracun, pada 18 Januari, saya sudah minta jajaran saya memeriksa pembuangan limbah PLTP karena ada keluhan warga, tetapi tidak diizinkan oleh perusahaan karena katanya itu wewenang pemerintah pusat,” kata Dahlan, Selasa (26/1/2021).
Kebocoran gas beracun terjadi pada Senin (25/1/2021) di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi, Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal. Lima warga yang sedang berada di ladang meninggal karena menghirup gas beracun itu adalah Suratmi (46), Syahrani (14), Dahni, Laila Zahra (5), dan Yusnidar (3).
Dahlan mengatakan, ia sangat kecewa dengan sikap perusahaan yang sangat tertutup terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk kepada pemerintah daerah.
Dahlan menyebut, pihaknya ingin memeriksa pembuangan limbah dan dampak lingkungan perusahaan itu karena ada keluhan warga, termasuk munculnya bau gas. Menurut Dahlan, tidak mungkin pengawasan yang membutuhkan langkah cepat harus menunggu pemerintah pusat dari Jakarta. Padahal, desa itu sendiri berjarak 480 kilometer dari Medan dengan 15 jam perjalanan darat.
”Namun, saya tidak mau cepat-cepat mengambil kesimpulan. Yang penting harus diselidiki secara transparan apakah ada unsur kelalaian dan pelanggaran prosedur standar operasi,” kata Dahlan.
Harus diselidiki secara transparan apakah ada unsur kelalaian dan pelanggaran prosedur standar operasi.
Lebih dari 200 warga dari sekitar PLTP Sorik Marapi pun mengungsi ke Masjid Agung Panyabungan. Mereka khawatir dampak gas beracun meluas ke permukiman warga.
Adapun pengembang PLTP itu adalah PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Pemegang saham mayoritasnya (95 persen) adalah KS Orka Renewables Pte Ltd, perusahaan pengembang dan operator panas bumi yang berbasis di Singapura.
Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Besar Hadi Wahyudi mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus kebocoran gas beracun itu. Kepolisian pun belum ada menetapkan tersangka atas kasus tersebut. ”Kami masih memintai keterangan dari sejumlah pihak,” katanya.
Berdasarkan informasi awal yang didapat kepolisian, pekerja SGMP awalnya membuka keran untuk uji coba mengalirkan uap dari sumur panas bumi. Saat keran itu dibuka, gas beracun diduga bocor dari pipa tersebut. Warga yang berada di sekitar lokasi pun datang dan meminta agar keran itu ditutup.
Beberapa saat kemudian, puluhan warga pingsan. Warga lainnya langsung menyelamatkan mereka dan membawa ke rumah sakit. ”Namun, lima di antaranya tidak terselamatkan,” kata Hadi.
Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ida Nuryanti Finahari mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat penghentian sementara seluruh kegiatan pengeboran dan operasional PT Sorik Marapi. ”Investigasi akan dilakukan Inspektur Panas Bumi dan akan berangkat ke lokasi,” kata Ida.
Ida menyebut, gas beracun tersebut diduga merupakan hidrogen sulfida yang berasal dari kegiatan pembukaan sumur baru. Saat uap dari sumur dialirkan ke PLTP, dilaporkan ada warga yang pingsan di sawah berkisar 300-500 meter dari sumur.
Krishna Handoyo dari Humas PT SMGP mengatakan, pihaknya melakukan uji pengoperasian sumur uap panas bumi sesuai dengan standar dan prosedur baku yang berlaku. ”Namun, sempat terjadi paparan gas yang kemungkinan merupakan hidrogen sulfida,” katanya.
Krishna mengatakan, perusahaan juga melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut dan akan menyampaikan infomasi lebih lanjut.