Pandemi, Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Cirebon Meningkat
Angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Cirebon, Jawa Barat, meningkat selama pandemi Covid-19 pada 2020. Pemkot Cirebon pun memprioritaskan pemulihan ekonomi pada 2021.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
·2 menit baca
CIREBON, KOMPAS — Angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Cirebon, Jawa Barat, meningkat selama pandemi Covid-19 pada 2020. Pemerintah Kota Cirebon pun memprioritaskan pemulihan ekonomi pada 2021.
Hal ini terungkap dalam rapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon, Jumat (22/1/2021), di kantor DPRD setempat. Turut hadir Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon Iing Daiman, serta pimpinan dan anggota Dewan.
Berdasarkan data BP4D Kota Cirebon, persentase kemiskinan di daerah berpenduduk sekitar 320.000 jiwa itu meningkat dari 8,41 persen pada 2019 menjadi 9,52 persen tahun lalu. Artinya, terdapat lebih dari 30.000 orang miskin di Cirebon.
Padahal, pada 2020, Pemkot Cirebon menargetkan tingkat kemiskinan turun jadi 8,18 persen. Tingkat kemiskinan juga menurun terus setidaknya sejak 2015 yang mencapai 10,36 persen.
Di tengah kenaikan angka kemiskinan itu, pengeluaran per kapita warga Kota Cirebon juga menurun dari Rp 11,93 juta menjadi Rp 11,8 juta. Padahal, pengeluaran per kapita warga melonjak pada 2017 yang hanya Rp 11,1 juta.
Ini semua karena dampak Covid-19. Perekonomian menurun. Semua daerah juga mengalaminya.
Tingkat pengangguran terbuka juga meningkat dari 9,4 persen pada 2019 menjadi 10,97 persen tahun lalu. ”Ini semua karena dampak Covid-19. Perekonomian menurun. Semua daerah juga mengalaminya,” kata Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, terdapat 41.572 warga terdampak Covid-19. Angka ini terdiri dari 3.601 orang yang menganggur karena Covid-19, sebanyak 1.871 orang tidak bekerja karena Covid-19, dan 34.465 orang mengalami pengurangan jam kerja.
Menurut Azis, pihaknya akan memprioritaskan pemulihan sektor ekonomi tahun ini. ”Kami konsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk (insentif terhadap pelaku usaha). Kami akan membantu masyarakat terdampak ekonomi,” katanya.
Kepala BP4D Iing Daiman menambahkan, sejumlah rencana strategis disiapkan untuk memulihkan perekonomian daerah. Salah satunya adalah tidak mengubah fokus alokasi anggaran detail engineering design (DED) Kota Pusaka sekitar Rp 400 juga demi mengungkit pariwisata Cirebon.
Sektor pariwisata di kota dengan tiga keraton berusia ratusan tahun itu terpukul saat pandemi. Tingkat hunian dari 100 hotel, misalnya, kurang dari 50 persen akibat pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan pariwisata pun dibatalkan.
Anggota DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno, menilai, Pemkot Cirebon perlu membuat kebijakan akselerasi pembangunan, seperti memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk menekan pengangguran. ”Pengusaha juga kesulitan karena Covid-19. Mau tidak mau mereka harus mengurangi jumlah tenaga kerja atau jam kerja karyawannya,” ujarnya.