Pembangunan Danau Toba Harus Kedepankan Ekonomi Rakyat

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta pembangunan kawasan Danau Toba agar mengedepankan ekonomi masyarakat. Pembangunan juga harus mengedepankan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang kini terus menurun.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Masyarakat bertani di dinding Kaldera Toba di Desa Janji Matogu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Selasa (16/7/2019). Kaldera Toba menyimpan kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan kebudayaan.

MEDAN, KOMPAS — Berbagai pihak mendukung langkah Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang meminta  pembangunan kawasan Danau Toba agar mengedepankan ekonomi masyarakat. Hal itu sejalan dengan status Kaldera Toba sebagai anggota UNESCO Global Geopark. Pembangunan juga harus mengedepankan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang kini terus menurun.

Koordinator Bidang Edukasi dan Penelitian Pengembangan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP-TCUGG) Wilmar Simanjorang menjelaskan, pihaknya menyambut baik keinginan Gubernur Sumut untuk membangun kawasan Danau Toba berbasis ekonomi masyarakat dan konservasi lingkungan hidup. ”Hal ini harus menjadi semangat semua pemangku kepentingan di kawasan Danau Toba,” kata Wilmar, Kamis, (21/1/2020).

Sebelumnya, Edy saat menerima pengurus (BP-TCUGG), di Medan, Rabu (20/1/2021), menyatakan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat harus didahulukan. ”Prioritaskan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terlebih dahulu. Masyarakat harus terlibat dalam pembangunan Danau Toba, jangan sampai hanya menjadi penonton,” kata Edy.

Edy pun meminta BP-TCUGG yang merupakan lembaga bentukan Pemerintah  Provinsi Sumut itu agar segera bekerja untuk membangun kawasan Danau Toba sesuai prinsip UNESCO Global Geopark (UGG). Konsep UGG mencakup tiga pilar utama, yakni pemberdayaan masyarakat lokal, edukasi, dan konservasi. Pembangunannya memadukan unsur geologi, keanekaragaman hayati, dan kebudayaan.

Baca juga : Masuk Anggota UNESCO, Momentum Pembangunan Kaldera Toba

Kompas

Warga menjemur benang untuk tenun ulos di Meat, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.

Konsep pembangunan UGG harus dilaksanakan mengingat UNESCO telah menerima Kaldera Toba menjadi anggota UGG pada 2020. ”Selain menghidupkan ekonomi masyarakat lokal, konservasi lingkungan hidup Danau Toba juga mutlak dilakukan,” kata Edy.

Ketua Harian BP-TCUGG Mangindar Simbolon mengatakan, pihaknya akan menggandeng pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba untuk melaksanakan pembangunan berbasis pada ekonomi masyarakat. ”Kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan kebudayaan di kawasan Danau Toba menjadi modal utama membangun kawasan Danau Toba,” katanya.

Pembangunan Zona Otorita Danau Toba seluas 386,72 hektar di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis UGG.

Menurut Wilmar, pembangunan Zona Otorita Danau Toba seluas 386,72 hektar di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis UGG. Pembangunan itu mengalihfungsikan kawasan hutan, konflik dengan lahan masyarakat adat, dan pendekatannya hanya berbasis modal.

Baca juga : Strategi Pendidikan dalam Geopark Kaldera Toba

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Tenda-tenda premium berjajar di The Kaldera Toba Nomadic Escape yang terletak di hutan pinus perbukitan Danau Toba, Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Kamis (4/4/2019).

Pembangunan yang dikerjakan oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba itu pun dinilai hanya mengincar investor asing. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah beberapa kali membawa investor asing meninjau kawasan itu. ”Prinsip pembangunan seperti ini sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip UGG. Masyarakat hanya bisa jadi penonton,” katanya.

Wilmar mengatakan, salah satu yang sangat darurat saat ini adalah penurunan kualitas lingkungan hidup Danau Toba. Kerusakan lingkungan terjadi mulai dari hulu sampai hilir. Di hulu, hutan di daerah tangkapan air Danau Toba terus menyusut. Akibatnya, ratusan sungai yang bermuara di Danau Toba pun mengalami kekeringan saat musim kemarau dan banjir saat musim hujan. Tinggi permukaan air Danau Toba pun turun 2,5 meter. Garis pantai pun mundur hingga 80 meter.

Di hilir, kualitas air terus menurun dari oligotropik (unsur hara rendah dan oksigen terlarut tinggi) menjadi eutrofik (unsur hara tinggi, oksigen terlarut rendah, dan fitoplankton besar). Penurunan kualitas air karena limbah rumah tangga, keramba jaring apung perusahaan dan masyarakat, dan kandungan fitopplankton besar.

Baca juga : Menlu China Berkunjung ke Danau Toba

Wilmar mengatakan, pemerintah seharusnya mempunyai peta jalan untuk memperbaiki kembali kualitas lingkungan hidup. Nilai jual utama kawasan Danau Toba adalah lingkungan hidup, kekayaan geologi, dan kebudayaan masyarakatnya.

Pengelola Geosite Simanindo-Hutabolon-Batuhoda Ombang Siboro mengatakan, kemajuan Geopark bisa terlihat dari perkembangan geosite-nya. Menurut dia, masyarakat adalah pelaku yang harus dilibatkan dalam pengembangan geosite.

Kaldera Toba memiliki 16 geosite yang tersebar di seluruh kawasan Danau Toba. Karena itu, Sekretaris Daerah Pemprov Sumut R Sabrina mengatakan, pengembangan Geopark Kaldera Toba harus dimulai oleh setiap geosite.

Baca juga : Macadamia untuk Konservasi Danau Toba