Registrasi ke Aplikasi Jadi Kendala Vaksinasi Tenaga Kesehatan di Pontianak
Sebanyak 345 tenaga kesehatan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sejauh ini sudah divaksin. Proses vaksinasi terhadap tenaga kesehatan pun terus dilakukan dan sejauh ini secara umum berjalan lancar.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·4 menit baca
KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA
Simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Kampung Bali, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (8/1/2021).
PONTIANAK, KOMPAS – Sebanyak 345 tenaga kesehatan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat sudah divaksin Covid-19 dari rencana 5.000 tenaga kesehatan yang akan divaksin. Namun demikian, masih ditemukan kendala registrasi untuk mendaftarkankan diri ke aplikasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidiq Handanu, Selasa (19/1/2021), mengungkapkan, sebanyak 345 tenaga kesehatan di Kota Pontianak sudah divasin sejak Kamis (14/1) hingga Senin (18/1). Namun demikian, masih ada tenaga kesehatan yang tidak hadir dimungkinkan karena ada kendala saat mendaftarkan diri ke aplikasi.
“Tidak connected (terhubung) antara undangan yang disampaikan dengan aplikasi. Kendala masih di pendaftaran," kata Handanu.
Kendala yang ditemui oleh tenaga kesehatan biasanya adalah kesulitan melakukan registasi ke aplikasi yang mensyaratkan memasukkan nomor induk kependudukan dan nomor telepon seluler. “Sangat lama masuknya (ke aplikasi). Kan harus masuk aplikasi (dengan) memasukkan nomor NIK dan HP. Kadang-kadang tertolak saat data dimasukan. Kendala di lapangan begitu. Sehingga banyak fasilitas kesehatan dibuka, ternyata belum ada yang mendaftar,” ungkap Handanu.
Handanu mengatakan, pendaftaran tenaga kesehatan yang akan divaksin dilakukan oleh pemerintah pusat. Pihaknya hanya menerima undangan dari Komite Penanganan Covid-19. Untuk dapat divaksin, tenaga kesehatan harus melakukan registrasi ke aplikasi.
Di Pontianak terdapat 37 faskes yang melayani vaksinasi. Sedangkan jumlah vaksinatornya rata-rata dalam satu faskes satu orang. Sejauh ini baru 345 tenaga kesehatan yang telah divaksin. Namun perkembangan jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksin terus dipantau.
KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA
Pangdam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal Muhammad Nur Rahmad saat divaksin pada Kamis (14/1/2021) di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.
Handanu mengatakan dari total 5.000 tenaga kesehatan yang akan divaksin di Pontianak, tidak ada yang menolak (kontraindikasi). Namun demikian, belum tentu semuanya bisa divaksin. Sebab, mereka harus melalui proses penapisan (skrining) untuk mengetahui seseorang sehat atau tidak. Jika tidak sehat, tenaga kesehatan tidak diperkenankan mendapatkan vaksin Covid-19. “Proses masih berjalan,” ungkap Handanu.
Kementerian Kesehatan harus merespons cepat terkait update laporan yang pengaruhnya mungkin nanti pada logistik vaksin. (Agus Fitriangga)
Kepala Departeman Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak Agus Fitriangga, menuturkan, kendala memasukkan data ke aplikasi kemungkinan akan mengakibatkan laporan vakinasi tidak real time. Sehingga, cakupan tenaga kesehatan yang telah divaksin laporannya tidak update.
“Secara umum kegiatan vaksin saya pikir tidak masalah. Hanya kendala di laporan saja. Namun, Kementerian Kesehatan harus merespons cepat terkait update laporan yang pengaruhnya mungkin nanti pada logistik vaksin,” ujar dia.
Hingga 17 Januari 2020, Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar melaporkan sebanyak 13 kabupaten/kota dari 14 total kabupaten/kota di Kalbar berada di zona orange (risiko sedang) penularan Covid-19. Hanya satu kabupaten, yakni Mempawah yang berada di zona kuning (risiko rendah).
Kepala Dinkes Provinsi Kalbar Harisson, menjelaskan, zona tersebut terjadi karena di sebagian daerah terjadi peningkatan tes dan pelacakan kasus sehingga terjadi peningkatan kasus. Kabupaten Bengkayang, misalnya, adalah salah satu kabupaten yang rajin melakukan tes dan pelacakan.
“Pada minggu-minggu awal mereka tes dan melakukan pelacakan, kasusnya melonjak. Setelah melakukan isolasi dan penanganan terhadap pasien positif, kasus di Bengkayang sekarang sudah mulai melandai. Beberapa sampel yang diperiksa sudah sedikit yang positif,” kata Harisson.
Di samping itu, ada juga daerah yang sedikit sekali melakukan tes dan pelacakan, yakni Kabupaten Kayong Utara, Melawi dan Kapuas Hulu. Harisson berharap tiga kabupaten itu agar lebih aktif melakukan tes dan pelacakan jika ingin menyelamatkan warganya dari ketertularan Covid-19.
“Para kepala dinas kesehatan di daerah itu hendaknya lebih aktif. Jangan sampai tidak berbuat untuk masyarakatnya,” ungkap dia.
HUMAS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
Aparat keamanan mengawal vaksin Covid-19 dari Bandara Supadio Pontianak menuju tempat penyimpanan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (5/1/2021).
Terkait kasus Covid-19, data per Senin (18/1) menunjukkan secara kumulatif terdapat 3.557 orang terkonfirmasi Covid-19 di Kalbar. Sebanyak 3.198 orang di antaranya sembuh dan 28 orang meninggal dunia. Kemudian, 331 orang masih diisolasi.
Harisson, menambahkan, agar tidak terjadi pemalsuan hasil tes usap (PCR) maka mulai 1 Februari setiap penumpang yang akan berangkat maupun datang ke Kalbar harus mengakses aplikasi eHAC Indonesia yang dibuat Kementerian Kesehatan. Bila warga akan bepergian dan melakukan pemeriksaan, maka harus mengakses eHAC terlebih dahulu.
Di aplikasi tersebut sudah tercantum laboratorium yang kredibel untuk pemeriksaan tes usap. Laboratorium akan mengirimkan hasil pemeriksaannya ke aplikasi eHAC, sehingga di bandara para penumpang tinggal menunjukkan barcode yang ada di eHAC. Di Kalbar ada 78 laboratorium yang terdaftar di eHAC termasuk laboratorium kesehatan milik pemerintah.
