Demi Meyakinkan Publik, Vaksinasi Pejabat di Maluku Disiarkan Langsung

Sejumlah pejabat di Maluku akan divaksinasi pada 14 Januari. Satgas Covid-19 Maluku berjanji mendokumentasikan proses vaksinasi dalam siaran langsung secara daring.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku Dony Rerung memberikan pernyataan pers di Ambon, Selasa (12/1/2021).

AMBON, KOMPAS — Vaksin Covid-19 buatan Sinovac mulai diberikan kepada tenaga kesehatan di Maluku pada 15 Januari. Pada Rabu (13/1/2021), proses distribusi vaksin dari Kota Ambon ke 10 kabupaten/kota lainnya dilakukan menggunakan pesawat udara, kapal, dan angkutan darat. Untuk meyakinkan publik, pemberian vaksi kepada pejabat akan didokumentasikan dan disiarkan secara langsung.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Dony Rerung, di Ambon, Selasa (12/1), mengatakan, proses pendistribusian vaksin menjadi tanggung jawab PT Pos Indonesia. Pendistribusian dari Ambon akan dikawal oleh aparat kepolisian hingga proses pemberian vaksin di setiap fasilitas kesehatan yang telah ditentukan pemerintah.

Dony mengatakan, hingga saat ini sebanyak 14.845 tenaga kesehatan di seluruh Maluku terdaftar sebagai penerima vaksin Covid-19. Tenaga kesehatan terbanyak barada di Ambon, yakni 3.880 orang, disusul Maluku Tengah (2.098 orang), dan Seram Bagian Timur (1.326 orang). Tenaga kesehatan paling sedikit adalah Kota Tual, yakni sebanyak 521 orang, Buru Selatan (727 orang), dan Kepulauan Tanimbar (682 orang).

Menurut dia, pemberian vaksin akan dilakukan sebanyak dua kali dengan selisih waktu 14 hari. Saat ini, stok vaksin yang tersedia di Maluku sebanyak 15.120 dosis. Pemberian vaksin itu dilakukan di 230 fasilitas kesehatan. Adapun petugas yang akan melakukan vaksinasi di seluruh Maluku sebanyak 1.300 orang.

Pada hari pertama pelaksanaan vaksin nanti, lanjut Dony, sebanyak 40 orang terdaftar untuk menerimanya. Mereka kebanyakan pejabat di Pemprov Maluku, termasuk Gubernur Maluku Murad Ismail. Pemberian vaksin akan disiarkan secara langsung melalui berbagai platform media. ”Ini dilakukan dengan tujuan agar publik percaya,” ujar Dony.

Terkait dengan beredarnya informasi bahwa banyak tenaga kesehatan menolak divaksin, Dony mengimbau agar tenaga kesehatan memberi contoh bagi masyarakat. Menurut penelusuran Kompas, penolakan vaksin oleh petugas kesehatan itu dilakukan secara tertutup. Mereka khawatir dikenai sanksi oleh institusi tempat mereka bekerja.

Galeri foto: Simulasi Pemberian Vaksin Covid-19

”Hati kecil saya belum mau terima vaksin. Keluarga juga menolak. Bukan kami tidak percaya pada vaksin, tetapi berita-berita yang kami dapatkan lebih banyak buruknya. Kami takut akan terjadi apa-apa nanti. Namun, terpaksa saya akan terima sambil berdoa tidak terjadi sesuatu,” kata seorang tenaga kesehatan yang meminta namanya tidak disebutkan.

Sementara itu, Kepala Polda Maluku Inspektur Jenderal Refdi Andri, dalam siaran pers yang diterima Kompas, mengatakan, polisi akan membantu menyosialisasikan program vaksinasi kepada masyarakat. Menurut dia, semua pemangku kepentingan terkait telah menyatakan bahwa pemberian vaksin tersebut aman.

SATGAS COVID-19 MALUKU

Pemakaman korban Covid-19 di Kota Ambon, Maluku, Senin (11/1/2021).

Sementara itu, jumlah kasus Covid-19 meledak di hampir seluruh wilayah Maluku. Menurut data yang dihimpun dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, hingga Selasa (12/1), total kasus mencapai 5.951 orang dengan jumlah korban meninggal 90 orang. Kota Ambon, yang menjadi episentrum penyebaran di Maluku, memberlakukan pengetatan sosial.

Kenaikan kasus secara signifikan dan merata itu langsung diikuti dengan penambahan ruang perawatan. Secara keseluruhan, total ruang perawatan Covid-19 di Provinsi Maluku 829 dengan kapasitas yang terisi sebanyak 109. Sebagian besar pasien menjalani karantina mandiri di rumah.

Baca juga: Covid-19 Meledak di Hampir Seluruh Maluku

Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Maluku Kasrul Selang mengatakan, pihaknya belum memberlakukan pembatasan perjalanan orang sebagaimana yang diberlakukan di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Namun, dokumen perjalanan, seperti hasil tes cepat, wajib dikantongi bagi mereka yang bepergian antarkabupaten/kota.

Menurut pantauan Kompas di Pasar Mardika, Kota Ambon, hampir semua pedagang kini tidak lagi menggunakan masker dan mengabaikan jarak. Di jalanan, banyak orang menggunakan masker sekadar menutup dagu atau mulut saja. Di sejumlah rumah kopi, pengunjung tidak lagi menjaga jarak aman minimum 1,5 meter. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyebaran virus.