Banjir melanda sejumlah wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 ini. Selain karena faktor tingginya curah hujan, kerusakan lingkungan turut memperparah kondisi banjir di Kalimantan Selatan.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·2 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS — Banjir melanda sejumlah wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 ini. Selain karena tingginya curah hujan, kerusakan lingkungan juga turut memperparah kondisi banjir.
Azidin Noor, operator radio dan pendataan di Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial Kalsel, menyampaikan, banjir cukup parah melanda Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, dan Kota Banjarbaru pada Selasa (12/1/2021). ”Ketinggian air di beberapa lokasi banjir mencapai 1 meter,” ujarnya.
Di Kabupaten Banjar, banjir melanda wilayah Kecamatan Pengaron, Martapura, Mataraman, dan Sungai Tabuk. Di Tanah Laut, banjir terjadi di Kecamatan Tambang Ulang, Bati Bati, dan Kecamatan Kurau. Di Tapin, banjir melanda wilayah Kecamatan Binuang, kemudian di Kota Banjarbaru melanda wilayah Kecamatan Cempaka.
Beberapa daerah yang dilanda banjir tersebut merupakan daerah pertambangan batubara, intan dan emas, serta perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data Dinas Sosial Kalsel, banjir kali ini berdampak pada 5.771 keluarga atau 21.195 jiwa. ”Di beberapa lokasi telah didirikan posko pengungsian dan posko dapur umum,” kata Azidin.
Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono, Kalsel dengan luas wilayah 3,7 juta hektar memang sudah darurat ruang dan darurat bencana ekologis karena separuh ruang wilayahnya sudah dibebani dengan perizinan tambang (33 persen) dan perkebunan kelapa sawit (17 persen).
Kondisi itu menimbulkan sejumlah dampak yang terus berulang. Salah satunya adalah banjir yang menimbulkan kerugian harta benda. Ia mencontohkan, banjir di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, sampai merusak bibit padi yang sudah siap ditanam ke sawah.
”Selain soal carut-marut tata kelola lingkungan dan sumber daya alam, banjir kali ini sebetulnya sudah bisa diprediksi. Namun, pemerintah lagi-lagi tidak siap dan akhirnya rakyatlah yang menanggung akibatnya,” tutur Kisworo.
Karena itu, Walhi Kalsel mendesak pemerintah daerah, terutama gubernur, bupati, dan wali kota, segera turun tangan untuk membantu warga terdampak banjir. Untuk petani, misalnya, pemerintah harus segera menyiapkan bibit padi secara gratis agar musim tanam padi tidak terganggu.
”Untuk memastikan banjir tidak terulang lagi, pemerintah harus tanggap bencana (sebelum, pada saat, dan pascabencana), meninjau kembali perizinan industri ekstraktif, serta memperbaiki atau memulihkan kerusakan lingkungan sungai dan drainase,” kata Kisworo.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel Mujiyat mengatakan, rekayasa penanganan warga terdampak banjir sudah dilakukan. Posko pengungsian juga disiapkan bagi daerah yang terdampak cukup dalam. ”BPBD bersama dinas sosial juga turut menyokong dapur umum yang didirikan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.