Belajar Tatap Muka di Sultra Ditunda, Pemprov Harap Daerah Ikuti Aturan
Proses pembelajaran tatap muka di Sulawesi Tenggara ditunda untuk sementara waktu. Tingginya kasus menjadi pertimbangan utama. Namun, di Kendari, pembelajaran dalam jaringan masih menemui kendala.
Oleh
SAIFUL RIJAL YUNUS
·3 menit baca
KENDARI, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menunda pembelajaran tatap muka di semua wilayah. Hal tersebut seiring pertimbangan penyebaran Covid-19 yang semakin tinggi dengan rasio positif bahkan mencapai 50 persen. Meski demikian, sejumlah daerah masih melaksanakan pembelajaran secara langsung ini.
Gubernur Sultra Ali Mazi, Senin (11/1/2021), menerangkan, berdasarkan pemantauan kondisi Covid-19, situasi di wilayah belum layak untuk melangsungkan pembelajaran tatap muka. Hal tersebut seiring terus bertambahnya angka penyebaran virus di semua wilayah.
”Kami juga melakukan survei, jadi ada beberapa orangtua yang keberatan lakukan pembelajaran tatap muka. Menteri juga memberikan kewenangan di daerah. Daripada muncul kluster baru, lebih baik kami tunda dulu dan lakukan seperti sebelumnya,” kata Ali.
Pemprov Sultra telah mengeluarkan surat edaran tentang penundaan pembelajaran tatap muka pada semester genap 2020/2021 sejak akhir pekan lalu. Surat edaran yang ditujukan ke semua pemerintah kabupaten dan kota tersebut berisi arahan untuk menunda proses belajar-mengajar tatap muka di semua tingkatan. Pembelajaran dialihkan menjadi secara jarak jauh.
Daerah, menurut Ali, harus mengikuti aturan yang telah dikeluarkan. Sebab, imbauan tersebut diedarkan ke semua daerah dan di semua tingkatan. Terlebih lagi, saat ini belum diketahui daerah mana yang aman untuk lakukan pembelajaran.
”Semua daerah masih (zona) oranye. Jadi, daripada muncul kasus baru, kami imbau untuk berhenti. Jika tetap laksanakan, kami akan tegur,” ujarnya.
Hingga Minggu (10/1/2021), kasus positif Covid-19 di Sultra terus bertambah, dengan total kasus mencapai 8.280. Dari jumlah itu, sebanyak 162 orang meninggal dan 947 orang masih dalam perawatan. Jumlah rasio kepositifan Covid-19 di Sultra berada pada level yang sangat tinggi, yaitu sekitar 50 persen. Angka ini sepuluh kali lipat dari ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 5 persen.
Kepala Dinas Pendidikan Sultra Asrun Lio menyampaikan, dengan terbitnya aturan baru ini, semua pembelajaran diarahkan dengan metode jarak jauh, baik itu dalam jaringan maupun luar jaringan. Tingkatan SMA dan SMK yang di bawah provinsi otomatis mengikuti aturan ini.
Untuk daerah yang telah laksanakan pembelajaran tatap muka, Asrun berharap pemerintah segera mengambil kebijakan baru. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan arahan yang ada, yaitu mengikuti proses pembelajaran jarak jauh.
”Kami tetap berprinsip bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, juga tenaga pengajar, adalah hal yang utama. Oleh sebab itu, daerah diharapkan mengikuti aturan ini dan segera mengevaluasi apa yang telah berlangsung,” ujarnya.
Di Sultra telah ada beberapa daerah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka, yaitu Buton Tengah dan Kendari. Pembelajaran berlangsung sejak pekan pertama Januari atau telah lebih dari sepekan.
Di Kendari ada tiga SMP yang telah lakukan proses belajar tatap muka, yaitu SMPN 19, SMPN 21, dan SMP Frater. Ketiga sekolah ini melakukan pembelajaran dengan protokol kesehatan.
Kepala SMPN 19 Mansur Mokuni menyampaikan, hingga Senin ini, proses pembelajaran tetap berlangsung seperti pekan sebelumnya. Tingkatan kelas IX bahkan mulai pekan ini belajar rutin selama satu pekan, dari hanya dua kali pelajaran tatap muka pada minggu sebelumnya.
”Minggu ini kami coba untuk kelas IX mengingat pelajaran mereka tambah berat. Dalam sehari ada empat kelas yang belajar, yaitu dua ruangan kelas IX dan dua ruangan kelas VII dan VIII yang bergantian setiap hari,” ucapnya.
Sejauh ini, ia menambahkan, pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemerintah Kota Kendari terkait kelanjutan pembelajaran tatap muka. Jika ditunda, ia segera menindaklanjuti dan mengikuti pembelajaran jarak jauh.
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menjelaskan, pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran tatap muka yang sedang berlangsung. Sebab, ada satu sekolah yang sangat sulit dilakukan secara dalam jaringan.
”Kami lihat situasi dan kondisinya karena instruksi menterinya diatur sesuai apa yang terjadi di lapangan. Untuk SMPN 21, itu sangat susah belajar daring, dan jumlah siswa yang terbatas,” katanya.