Siaga Tanpa Jeda Penularan Korona di Indonesia Tengah dan Timur

Gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah positif Covid-19 tanpa gejala di tengah kasus penularan yang semakin tinggi. Pembatasan sosial yang ketat juga diusulkan di luar Jawa untuk memotong rantai penularan.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (7/1/2021) pagi. Gubernur Sulteng Longki Djanggola terkonfirmasi Covid-19. Ia bekerja dari rumah diikuti sebagian besar pegawai di kantornya untuk memutus penularan wabah.

PALU, KOMPAS — Kewaspadaan penularan Covid-19 mensyaratkan keseriusan tanpa jeda, termasuk di luar Pulau Jawa. Di Sulawesi Tengah, pasangan kepala daerah terpapar virus korona secara bersamaan, sedangkan di Papua jumlah kasus terus melonjak hingga wilayah dengan fasilitas kesehatan minim.

Pada bulan ke-10 pandemi Covid-19, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan Wakil Gubernur Sulteng Rusli Baco D Palabbi positif terinfeksi virus korona. Keduanya tanpa gejala klinis dan diisolasi bersama di rumah dinas gubernur. Adapun istri gubernur dan wakil gubernur negatif Covid-19 dan berada di rumah pribadi.

Baca Juga: Gubernur dan Wagub Sulteng Positif Covid-19, Opsi PSBB Mesti Dikaji

Longki dan Rusli dinyatakan positif Covid-19 pada Selasa (5/1/2021). Sampel usap tenggorokan (swab) mereka diambil pada Senin dalam deteksi rutin. ”Kondisi keduanya sehat secara medis. Mereka tak merasakan sakit atau keluhan apa pun,” kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Sulteng Haris Kariming di Palu, Kamis (7/1).

Dalam video yang beredar di grup percakapan untuk penanganan Covid-19, Longki dan Rusli tampak berolahraga pagi secara terpisah. Keduanya lari santai di sekitar rumah dinas dengan memakai masker.

DOKUMENTASI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA SULTENG

Gunernur Sulteng Longki Djanggola berolahraga di sekitar rumah jabatan pada Kamis (7/1/2021) pagi. Longki positif Covid-19 tanpa gejala.

Terkait roda pemerintahan, Haris menyatakan, Longki dan Rusli masih bekerja penuh. Keduanya bekerja dari rumah. ”Semuanya tetap berjalan baik. Roda pemerintahan dijalankan secara virtual,” ujarnya.

Semua pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Sulteng sudah menjalani tes cepat antigen dengan hasil nonreaktif. Atas hasil itu, semuanya beraktivitas normal. Mayoritas bekerja dari rumah, terutama yang berusia 50 tahun ke atas. Hanya 25 persen pegawai bekerja di kantor.

Longki dan Rusli sekaligus menambah jumlah kasus penularan di Sulteng. Jumlah per Rabu lalu sebanyak 4.038 kejadian. Dari jumlah itu, 2.312 orang dinyatakan sembuh atau 57 persen dan 118 meninggal (2,9 persen). Sebanyak 1.628 orang dirawat di rumah sakit dan fasilitas karantina/isolasi yang disediakan pemerintah.

Akhir September 2020, baru tercatat 344 kasus. Secara harian, tambahan kasus tak pernah kurang dari 50 kejadian.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Palu, Sulawesi Tengah, memeriksa suhu tubuh penumpang pesawat di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Sulteng, Selasa (28/1/2020), dengan alat pengukur suhu tubuh.

Kasus-kasus itu menyebar hampir di seluruh wilayah Sulteng dengan episentrum Palu, Morowali, Banggai, Poso, dan Parigi Moutong. Kelima daerah itu zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19.

Perlu respons

Kepala Ombudsman  RI Perwakilan Sulteng Sofyan F Lembah menyatakan, PSBB ketat untuk wilayah Jawa dan Bali semestinya bisa dijadikan peluang daerah lain untuk menerapkan kebijakan serupa. ”Pemerintah Provinsi Sulteng berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang kasusnya tinggi. PSBB ini penting untuk menekan kasus karena ada pembatasan aktivitas dan mobilitas warga,” katanya.

Baca Juga: Penularan Belum Terkendali, Tiga Daerah di Sulteng Diminta Terapkan PSBB

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Palu Rachmat Yasin menyatakan, kasus-kasus di Palu merebak karena warga belum disiplin menerapkan protokol kesehatan. Banyak pengendara motor dan pedagang kios di pinggir jalan tak memakai masker.

SATGAS COVID-19 KENDARI

Sebaran kasus Covid-19 di Kendari, Sulawesi Tenggara, hingga Rabu (6/1/2021). Pemerintah Kota Kendari mengklaim laju paparan virus melandai di awal Januari ini. Meski demikian, dari data yang ada, tingkat ”positivity rate” mencapai 31 persen atau enam kali lipat dari standar WHO.

Sementara itu, hingga pekan pertama Januari 2021, tingkat rasio positif Covid-19 di Kendari, Sulawesi Tenggara, mencapai 31 persen atau di atas angka nasional, yakni 29 persen. Itu menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan warga yang beraktivitas  normal, bahkan pemerintah yang mulai membuka sekolah tatap muka.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Sultra, hingga Selasa lalu, jumlah pasien positif korona di Kendari sebanyak 3.921 orang. Sebanyak 53 orang meninggal.

Epidemiolog Universitas Halu Oleo, Ramadhan Tosepu, berpendapat, dengan angka rasio positif 31 persen, berarti setiap tiga orang yang diuji tes PCR, ada satu orang positif Covid-19.

”Angka ini sudah sangat tinggi dan saya belum menemukan kata yang tepat selain menakutkan. Virus ini sudah ada di sekitar kita meski mungkin banyak yang tanpa gejala,” kata Ramadhan.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Tanpa masker dan protokol kesehatan, awak kapal memperbaiki jaring di pesisir Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (4/9/2020). Data GTPP Covid-19 Sultra, usia produktif mendominasi pasien positif Covid-19 di wilayah ini, dengan mencapai 63 persen dari total 3.062 pasien.

Menurut dia, sejak beberapa bulan lalu, pelacakan kasus pasien positif Covid-19 sudah sangat sulit. Kluster-kluster yang awalnya bisa dipetakan telah berubah menjadi kluster baru hingga keluarga.

Angka rasio positif di Kendari meningkat dari sebelumnya. Awal November 2020, rasio positif 29 persen.

Baca Juga: Rasio Positif Melebihi Nasional, Alarm Keras bagi Pemerintah Kota Kendari

Kepala Dinas Kesehatan Kendari Rahminingrum berpendapat, angka rasio positif yang tinggi itu disebabkan jumlah pembaginya adalah mereka yang telah melalui uji usap PCR. Padahal, masyarakat yang termasuk kontak erat dan lainnya telah disaring dengan uji cepat atau tes usap antigen.

Terkait aktivitas sekolah menengah pertama di Kendari yang mulai melakukan tatap muka, Rahminingrum menjabarkan, hal itu telah melalui pertimbangan matang dan proses ketat. ”Hanya ada tiga SMP yang dibuka dari semua sekolah. Pelaksanaan di lapangan melalui kontrol dan pengawasan agar terhindar dari paparan Covid-19,” katanya.

DOKUMENTASI HUMAS POLDA PAPUA

Warga mengikuti pemungutan suara dengan protokol kesehatan Covid-19 dalam pemilu susulan di salah satu TPS, Kabupaten Boven Digoel, Papua, Senin (28/12/2020).

Kasus di Papua

Di Papua, kasus baru positif korona terus bertambah di perkotaan hingga pegunungan. Kondisi ini terkait liburan Natal dan Tahun Baru.

Menurut  Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Papua Donald Aronggear, kasus baru juga ditemukan di daerah dengan kondisi fasilitas kesehatan belum memadai, seperti Jayawijaya, Mappi, dan Asmat.

Baca Juga: Liburan Usai, Kasus Covid-19 di Papua Bertambah

Berdasarkan data Satgas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Covid-19  Papua selama lima hari terakhir, ada 349 kasus baru dan enam orang meninggal. Hingga Rabu, jumlah kematian akibat Covid-19 sebanyak 246 orang. Sebanyak 974 dirawat dan 12.573 sembuh.

Donald berharap pemda di 28 kabupaten dan 1 kota di Papua lebih memperketat protokol kesehatan dan meningkatkan pemeriksaan Covid-19 dengan pemeriksaan antigen. ”Saat ini kami melihat akses masuk ke Papua sudah terbuka seperti biasanya dan minim pemeriksaan Covid,” ujarnya.

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19 PROVINSI PAPUA

Info grafis jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Papua pada Sabtu (26/9/2020).

Sekretaris Dinas Kesehatan Papua Arry Pongtiku mengatakan, berdasarkan analisis tim dinkes, sudah terjadi penurunan jumlah kasus jika dibandingkan dengan beberapa bulan lalu. Pemprov Papua telah menyiapkan sekitar 14.000 alat tes antigen untuk meningkatkan pemeriksaan Covid-19.

”Pemeriksaan dengan tes antigen akan terlaksana sebelum pemberian vaksin. Kami menargetkan 2,1 juta warga Papua yang divaksinasi,” ucapnya.

Baca Juga: Ketentuan Hasil Negatif PCR untuk Masuk Kalbar Diperpanjang

Di Kalimantan Barat, pemprov  memperpanjang aturan menunjukkan hasil tes usap PCR negatif Covid-19 bagi seluruh  warga yang masuk  dengan transportasi udara. Ketentuan yang sedianya berakhir 8 Januari itu diperpanjang hingga 28 Februari.

Kepala Dinkes Kalbar Harisson mengatakan, maskapai yang melanggar dikenai sanksi denda Rp 5 juta. Bagi penumpang yang melanggar, kewajibannya membayar denda biaya pemeriksaan tes usap PCR dan menjalani isolasi di Unit Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalbar. (VDL/JAL/FLO/ESA)

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tes cepat kepada penumpang dari Jakarta yang baru tiba di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (31/8/2020).