Penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus berlangsung di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, salah satunya ruang kerja Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.
Oleh
KOMPAS/DEFRI WERDIONO
·2 menit baca
BATU, KOMPAS — Penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus berlangsung di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur. Pada hari ketiga, Jumat (8/1/2021), KPK kembali memeriksa dua ruang, salah satunya ruang kerja Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.
Dengan penjagaan aparat dari Kepolisian Resor Batu, penggeledahan di ruang lantai lima gedung Balai Kota itu dilakukan secara tertutup. Penyidik baru keluar dari ruang kerja Dewanti sekitar pukul 13.00 dengan membawa beberapa koper.
Selain ruang Wali Kota, penyidik juga menggeledah ruang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dari pengamatan Kompas, penyidik baru keluar dari ruang di lantai empat itu sekitar pukul 14.00 dengan membawa sejumlah koper.
Dari catatan Kompas, setidaknya sudah ada delapan ruang satuan kerja perangkat daerah di Balai Kota Among Tani yang digeledah KPK. Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi perkara gratifikasi di Pemerintah Kota Batu periode 2011-2017.
Dari Jakarta, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri, Jumat sore, membenarkan penyidik menggeledah dua ruang. Hasil penggeledahan akan disampaikan lebih lanjut.
Pada Jumat pagi, Ali mengatakan, selama dua hari melakukan penggeledahan di Batu, tim menemukan sejumlah dokumen terkait kegiatan proyek-proyek pekerjaan dan dokumen perizinan tempat wisata. Dokumen itu ditemukan di ruang Dinas Pariwisata (penggeledahan hari pertama).
Begitu pula pada penggeledahan hari kedua, menurut Fikri, penyidik menyita berbagai dokumen, antara lain perizinan usaha dan catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kasus gratifikasi yang tengah didalami.
Tiga ruang yang digeledah pada hari kedua adalah Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Penanggulangan Kebakaran, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
”Penyidik akan melakukan penyitaan setelah melakukan analisis terhadap dokumen hasil geledah dimaksud,” katanya.
Terkait penggeledahan di ruang kerjanya, Dewanti Rumpoko mengatakan, penyidik KPK mencari berkas tahun 2011-2017. Sementara dirinya menjabat sebagai Wali Kota sejak 2017.
”Gak ada, dokumen apa? Saya ini, kan, wali kota 2017-2022. Sementara mereka (KPK) mencari dokumen tahun 2011-2017,” ujarnya saat ditanya perihal dokumen apa yang dicari penyidik dari ruangannya.
Menurut Dewanti, saat menggeledah ruang kerjanya, penyidik hanya ngobrol dengan dirinya, bukan memberikan pertanyaan (layaknya pemeriksaan).
Dewanti menambahkan, penggeledahan beberapa hari terakhir tidak mengganggu jalannya pemerintahan, termasuk persiapan Batu melaksanakan pembatasan sosial berskala besar.