Mengapa vaksin sudah didistribusikan dan siap disuntikkan pada 14 Januari 2021? Padahal, belum ada otorisasi penggunaan darurat dari BPOM.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·4 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS — Tenaga Kesehatan di Sumatera Selatan masih menunggu kepastian uji klinis dan keamanan vaksin Covid-19 Sinovac. Mereka menunggu publikasi uji klinis vaksin dan rekomendasi dari otoritas terkait agar tenaga kesehatan terlindungi dari risiko.
Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumsel Subhan, Selasa (5/1/2021), menuturkan, perawat di Sumsel telah bersepakat untuk menunggu terbitnya rekomendasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan otoritasasi penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). ”Jika keduanya sudah terbit, kami baru mau divaksinasi. Bahkan saya akan menawarkan diri jadi yang pertama untuk mewakili perawat di Sumsel,” kata Subhan.
Setiap tenaga kesehatan memiliki keyakinan bahwa niat pemerintah itu baik, yakni melindungi setiap tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Meskipun demikan, perlu ada jaminan bahwa vaksin yang digunakan benar-benar aman dan halal. ”Jika sudah ada jaminan tersebut, akan muncul kepercayaan diri,” kata Subhan.
Kepercayaan diri itu berpengaruh besar pada sistem kekebalan tubuh. Sama halnya dengan vaksin. Jika secara klinis sudah teruji, setelah divaksin akan muncul rasa percaya diri bahwa tubuh si penerima vaksin telah terlindungi. Walau sebenarnya vaksin tidak menghilangkan Covid-19, vaksin bisa mencegah agar Covid-19 tidak terus mewabah.
Menurut dia, keberadaan vaksin sangat penting bagi tenaga kesehatan karena merekalah yang paling berisiko terpapar Covid-19. Tercatat ada lima perawat di Sumsel yang meninggal akibat Covid-19. ”Tentu dengan keberadaan vaksin, setidaknya akan memberikan rasa aman,” ujarnya.
Perawat di Sumsel telah bersepakat untuk menunggu terbitnya rekomendasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan otoritasasi penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sampai saat ini, para perawat di Sumsel sudah terdaftar menjadi penerima vaksin di dalam situs PeduliLindungi.id. ”Saya pun juga telah terdaftar,” ujarnya.
Ada sekitar 19.000 perawat yang terdaftar di PPNI Sumsel yang akan menerima vaksin. Namun, ada perawat yang didaftarkan melalui institusinya. ”Secara keseluruhan jumlah perawat di Sumsel ada 27.000 orang. Keberadaan mereka tentu harus dilindungi sehingga lebih aman dalam melaksanakan tugasnya,” kata Subhan.
Kepastian uji klinis
Hal serupa disampaikan Direktur RS Pusri Palembang Yuwono yang enggan menjalani vaksinasi jika belum ada kepastian uji klinis. Sesuai dengan sumpah profesi dokter, ujar Yuwono, yang paling utama adalah jangan bikin celaka.
”Sebenarnya, saya bersedia untuk disuntik ataupun menyuntik. Namun, perlu bukti ilmiah jika vaksin tersebut benar-benar aman bagi masyarakat,” ujarnya.
Ahli mikrobiologi Universitas Sriwijaya itu mencontohkan keberadaan vaksin Pfizer yang telah lulus uji di Amerika dan Inggris. Secara klinis vaksin itu memiliki tingkat efektifitas 95 persen. Sementara Sinovac belum teruji di Indonesia.
Menurut Yuwono, penggunaan vaksin tidak bisa disamaratakan karena secara genetika kondisi tubuh orang Indonesia dengan orang dari negara lain berbeda. Oleh karena itu, sebelum hasil pengujian ilmiah diumumkan, Yuwono meminta agar proses vaksinasi ditunda.
Yuwono juga mempertanyakan alasan mengapa vaksin sudah didistribusikan dan siap disuntikkan pada 14 Januari 2021, padahal belum ada otorisasi penggunaan darurat dari BPOM. Dia pun menyarankan agar hasil uji klinis diumumkan supaya bisa dijadikan dasar oleh tenaga kesehatan dalam melakukan vaksinasi.
Agar hasil uji klinis diumumkan supaya bisa dijadikan dasar oleh tenaga kesehatan dalam melakukan vaksinasi.
Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Lesty Nurany menerangkan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat untuk mendistribusikan vaksin. ”Kami juga masih menunggu EUA dari BPOM,” ucapnya. Ketika pemerintah pusat sudah memperbolehkan untuk mendistribusikan vaksin, pemerintah kabupaten/kota bisa mengambil langsung dari gudang vaksin.
Di tahap pertama, ujar Lesty, Sumsel telah menerima 30.000 dosis vaksin dari 58.000 dosis yang diusulkan. Adapun jumlah tenaga kesehatan di Sumsel sekitar 50.000 orang. Nantinya proses vaksinasi akan dilakukan secara bertahap tergantung pada ketersediaan vaksin.
Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, vaksin yang disalurkan ke Palembang berjumlah 19.000 dosis. Vaksin diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang berjumlah 13.000 orang. Sisanya akan disalurkan kepada orang yang bekerja di area pelayanan publik atau yang banyak berurusan dengan masyarakat.
Dia berharap agar masyarakat tidak takut untuk divaksinasi. Untuk mengajak masyarakat, setiap kepala daerah akan divaksinasi pertama kali. ”Mungkin nanti saya dan gubernur akan divaksin secara serentak,” ucapnya. Namun, lanjut Harnojoyo, memang sampai saat ini vaksin masih dalam tahap pengujian di BPOM.