Profesor Muladi Dikenang sebagai Sosok Demokratis dan Egaliter

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Profesor Muladi meninggal di Jakarta pada Kamis (31/12/2020) pukul 06.45. Mantan Menteri Kehakiman itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua Tim Perumus RKUHP Muladi

SEMARANG, KOMPAS — Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Profesor Muladi (77) meninggal di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (31/12/2020) pukul 06.45. Semasa hidup, Rektor Undip periode 1994-1998 yang juga mantan Menteri Kehakiman tersebut dikenal sebagai sosok yang demokratis, egaliter, dan berjiwa kebapakan.

”Telah meninggal Prof Dr H Muladi SH pada Kamis, 31 Desember 2020 pukul 06.45. Jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Semoga almarhum husnul khotimah,” demikian disampaikan Kepala Subbagian UPT Humas dan Media Undip Utami Setyowati, Kamis.

Saat menjadi rektor, bahkan menteri, hubungan secara pribadi dengan kami semua (anak didiknya) sangat baik dan tidak berjarak. Juga saat beliau memberi bantuan dan dorongan selalu total. Kami semua murid-muridnya di FH Undip kehilangan figur pendidik.

Kompas

Pakar hukum perguruan tinggi ilmu kepolisian, R Abdussalam; mantan Menteri Kehakiman Muladi; dan pakar hukum Universitas Indonesia, Ferdinand Andi Lolo (kiri ke kanan), dimintai pendapatnya oleh Komisi III DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (29/9/2015). Mereka dimintai masukan terkait pembahasan RUU tentang KUHP.

Guru Besar Bidang Hukum Pidana FH Undip Prof Pujiyono mengatakan, almarhum merupakan sosok yang tak pernah berhenti mencurahkan perhatian untuk pengembangan ilmu hingga sekarang. Itu ditunjukkan Muladi saat masih menjabat sebagai dosen, dekan, rektor, bahkan saat menjadi menteri di Jakarta.

Muladi, yang lahir di Solo, Jawa Tengah, 26 Mei 1943, dikenang sebagai sosok demokratis, egaliter, dan kebapakan. ”Saat menjadi rektor, bahkan menteri, hubungan secara pribadi dengan kami semua (anak didiknya) sangat baik dan tidak berjarak. Juga saat beliau memberi bantuan dan dorongan selalu total. Kami semua murid-muridnya di FH Undip kehilangan figur pendidik,” ujar Pujiyono.

Salah satu hal yang dikagumi Pujiyono ialah tidak pernah menyalahkan pendapat seseorang. Setiap ada pendapat berbeda, Muladi menganggapnya sebagai pengayaan keilmuan, bukan satu pertentangan pribadi atau individu dalam keilmuan. Hal-hal tersebut juga diajarkan kepada murid-muridnya.

Kompas

Sejumlah anggota poros muda Partai Golkar bertemu politikus senior yang juga Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi (tengah) di Jakarta, Selasa (5/1/2016). Poros muda Golkar dalam pertemuan tersebut meminta Mahkamah Partai, melalui Muladi, memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan konflik kepengurusan Partai Golkar setelah dicabutnya SK kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.

Satu pesan sederhana tetapi bermakna disampaikan Muladi kepada Pujiyono, yang diajaknya bergabung menjadi dosen, untuk membesarkan FH Undip. ”Menjadi dosen itu tidak kaya (harta), seperti pengusaha. Namun, dengan meningkatnya ilmu pengetahuan, rezeki akan mengikuti. Beliau mengajarkan untuk istiqomah,” katanya.

Moderat

Menurut Pujiyono, Muladi memiliki pandangan hukum yang sangat moderat dan progresif. Dalam konteks ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan warisan Belanda, perlu direvisi. ”Beliau berharap (revisi) KHUP itu bisa disahkan. KUHP baru sebagai wujud adaptasi dengan tatanan nilai di Indonesia,” katanya.

Pada Rabu (20/9/2019), Muladi, yang juga Tim Ahli Pemerintah dalam Perumusan RKUHP, menulis di rubrik Opini harian Kompas bahwa misi utama Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah dekolonialisasi.

Kompas

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin (kedua dari kanan) berbincang bersama anggota tim perumus revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu (dari kanan) Teuku Nasrullah, Andi Hamzah dan Muladi, di Ruang Supomo, kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2014).

”Proses dekolonialisasi harus dimaknai sebagai proses untuk membongkar dan meniadakan karakter kolonial KUHP yang secara mendasar ditanamkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang  secara terstruktur, sistematis, dan masif memberlakukan kopi KUHP Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) 1886 di wilayah Hindia Belanda,” tulisnya.

Muladi, yang juga Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, sebelumnya dikabarkan ke rumah sakit pada Jumat (11/12/2020) malam. Sebagaimana dikutip dari laman Ikatan Alumni Undip, salah seorang putrinya membenarkan bahwa kedua orangtuanya terinfeksi Covid-19. Muladi tanpa gejala (OTG), sedangkan istrinya bergejala.