Ketua KPU Sleman Terpapar Covid-19, Sumber Penularan Sulit Dideteksi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Sleman Trapsi Haryadi dilaporkan terpapar Covid-19. Penyebab penularannya tidak dapat dipastikan karena tingginya aktivitas yang bersangkutan selama hajatan Pilkada 2020.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Ketua Komisi Pemilihan Umum Sleman Trapsi Haryadi diwawancarai mengenai penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020 di kompleks Gedung Serba Guna Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (24/9/2020). Pasangan calon telah diimbau untuk tidak membawa massa pendukung sebelumnya.

SLEMAN, KOMPAS — Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trapsi Haryadi dilaporkan terpapar Covid-19. Penyebab penularannya hingga kini belum dapat dipastikan. Saat ini, yang bersangkutan menjalani isolasi di rumah sakit dan penapisan kontak erat telah dilakukan.

Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, Indah Sri Wulandari membenarkan informasi tentang dinyatakannya Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi menjadi pasien positif Covid-19. Dengan temuan itu, penapisan kesehatan dengan cara tes cepat pun dilakukan.

”Benar (Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi terpapar Covid-19). Namun, tepatnya kapan, kami kurang tahu. Ini sudah ditindaklanjuti dengan screening (penapisan). Beliau sudah tidak masuk ke kantor sejak 21 Desember 2020,” kata Indah saat dihubungi, Selasa (29/12/2020).

Baca juga : Protokol Kesehatan Disiapkan untuk Pilkada Serentak di Sleman

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Warga dari Dusun Kalitengah Lor sedang mencuci tangan sebelum melakukan pemungutan suara dalam Pilkada Sleman 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Glagaharjo, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (9/12/2020). TPS itu merupakan TPS yang dipindahkan karena lokasi aslinya berada dalam zona ancaman bahaya erupsi Merapi. Letak TPS darurat itu berada dalam kompleks pengungsian di Balai Desa Glagaharjo.

Indah menyampaikan, penapisan kesehatan dilakukan terhadap para anggota, sekretaris, dan petugas sekretariat KPU Sleman. Dari hasil penapisan kesehatan itu, tidak ada yang terpapar Covid-19.

”anya beliau (Trapsi) yang melakukan isolasi. Yang lain tetap masuk kantor. Operasionalisasi kantor berjalan seperti biasa. Sebab, yang lain hasilnya negatif setelah dilakukan tes,” kata Indah.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo menyampaikan, Trapsi dilaporkan menjadi pasien positif Covid-19 pada 22 Desember 2020. Pihaknya telah menindaklanjuti dengan pengambilan sampel usap untuk kontak erat keluarga. Pihaknya juga melakukan tes antigen terhadap rekan kerja Trapsi.

Baca juga : Mahfud MD: Risiko Penularan Covid-19 dalam Pilkada Bisa Diantisipasi

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Seorang warga dari Dusun Kalitengah Lor memasukkan surat suara dalam Pilkada Sleman 2020 di TPS 08 Glagaharjo, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (9/12/2020). TPS itu merupakan TPS yang dipindahkan karena lokasi aslinya berada dalam zona ancaman bahaya erupsi Merapi. Letak TPS darurat itu berada dalam kompleks pengungsian di Balai Desa Glagaharjo.

”Kontak erat keluarga, hasil swab PCR, negatif semua. Penelusuran ke tempat kerja juga sudah dilakukan dengan swab antigen. Yang di-tracing ada 87 orang. Hasilnya negatif semua,” kata Joko.

Joko menambahkan, awalnya, Trapsi mengalami gejala ringan. Setelah dilakukan tes usap mandiri, hasilnya menunjukkan positif Covid-19. Untuk itu, penelusuran kontak pun dilakukan. Sejauh pantauannya, kondisi kesehatan Trapsi cukup baik.

Lebih lanjut, Joko menjelaskan, semula Trapsi akan diisolasi di fasilitas kesehatan darurat Covid-19 milik Pemerintah Kabupaten Sleman, yakni di Asrama Haji Yogyakarta. Namun, rencana berubah setelah diketahui ada ruang isolasi yang kosong di salah satu rumah sakit rujukan Covid-19.

Baca juga : Politik Negara Pasca-Pilkada 2020

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Sejumlah warga dari Dusun Kalitengah Lor diukur suhu tubuhnya sebelum melakukan pemungutan suara dalam Pilkada Sleman 2020 di TPS 08 Glagaharjo, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (9/12/2020). TPS itu merupakan TPS yang dipindahkan karena lokasi aslinya berada dalam zona ancaman bahaya erupsi Merapi. Letak TPS darurat itu berada dalam kompleks pengungsian di Balai Desa Glagaharjo.

”Karena ada ruang isolasi yang pas kosong,  isolasi dilakukan di rumah sakit. Saat ini, kondisi pasien baik. Tinggal menyelesaikan masa isolasi saja,” kata Joko.

Terkait penyebab penularan, Joko mengatakan, pihaknya tidak dapat memastikan. Pasalnya, aktivitas Trapsi sebagai Ketua KPU Sleman tergolong padat. Terlebih lagi sempat ada gelaran politik pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman, awal Desember. Dalam ajang itu, banyak orang yang ditemui Trapsi.

”Dugaan sumber penularan sulit untuk dipastikan. Sebab, aktivitas menjelang dan selama tahapan pilkada, kan, berhubungan dengan banyak orang,” kata Joko.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Sejumlah warga dari Dusun Kalitengah Lor sedang menunggu giliran mencoblos dalam Pilkada Sleman 2020 di TPS 08 Glagaharjo, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (9/12/2020). TPS itu merupakan TPS yang dipindahkan karena lokasi aslinya berada dalam zona ancaman bahaya erupsi Merapi. Letak TPS darurat itu berada dalam kompleks pengungsian di Balai Desa Glagaharjo.

Sebelumnya, Riris Andono Ahmad, pakar epidemiologi Universitas Gadjah Mada, meyakini, hajatan pilkada serentak 2020 memunculkan kemungkinan tambahan kasus Covid-19. Namun, seberapa besar kasus tambahan yang dihasilkan tidak dapat dipastikan. Sebab, kondisi penularan Covid-19 di tengah masyarakat sudah terhitung tinggi.

”Saya yakin, Pilkada 2020 akan menghasilkan tambahan kasus. Seberapa besar tambahannya, itu yang menjadi sulit. Sebab, latar belakangtransmisinya sudah sangat besar dan penularan sangat luas,” kata Riris.

Saat ini, kata Riris, protokol kesehatan saja tidak lagi cukup membendung laju penularan Covid-19. Banyak orang yang mengaku sudah menerapkan protokol kesehatan ketat. Namun, faktanya penularan masih terus terjadi. Pihaknya menyarankan pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat di ruang publik guna menekan laju penularan.