Semua daerah di Sumatera Barat berencana membuka sekolah tatap muka mulai Januari 2021. Sejumlah persiapan dilakukan, mulai dari pemeriksaan Covid-19 terhadap guru hingga penerapan protokol kesehatan di sekolah.
Oleh
YOLA SASTRA
·6 menit baca
PADANG, KOMPAS — Semua daerah di Sumatera Barat yang terdiri atas 19 kabupaten/kota berencana membuka sekolah tatap muka mulai Januari 2021. Sejumlah persiapan dilakukan, mulai dari tes usap atau tes cepat antigen hingga penerapan protokol kesehatan di sekolah. Tim pengawas juga dibentuk untuk memastikan sekolah menerapkan protokol kesehatan.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Senin (28/12/2020), mengatakan, semua daerah di Sumbar sudah menyatakan akan membuka sekolah pada semester genap 2021. Pemerintah daerah dan sekolah sedang bersiap untuk memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait panduan pembelajaran tahun ajaran 2020/2021.
“Semua daerah menyatakan membuka sekolah tatap muka. Namun, teknisnya diserahkan ke kepala daerah masing-masing. Namun, yang diatur dalam SKB 4 Menteri harus diikuti,” kata Irwan, seusai rapat koordinasi dengan kepala daerah dan kepala dinas pendidikan terkait persiapan sekolah tatap muka, Senin.
Menurut Irwan, awal sekolah secara umum dimulai pada 4 Januari 2020. Walaupun demikian, kepala daerah diberikan kewenangan mengatur kapan sekolah dimulai dan bagaimana teknisnya, apakah dibuka bertahap atau sekaligus. Selain SD dan SMP yang dikelola oleh pemda, pembukaan SMA dan SMK yang dikelola pemprov dan madrasah yang dikelola Kementerian Agama juga berdasarkan rekomendasi pemda setempat.
Irwan menjelaskan, sekolah yang membuka pembelajaran tatap muka mesti memenuhi persyaratan tertentu. Sekolah harus menyediakan antara lain sarana prasarana cuci tangan, masker medis, dan pistol termometer. Jumlah siswa satu lokal maksimal 50 persen dari kapasitas atau maksimal 18 orang per lokal dengan jarak 1,5 meter antarsiswa dan durasi belajar 3,5 jam.
Selain itu, kata Irwan, guru dan tenaga pendidikan juga mesti dites usap PCR atau tes cepat antigen. Penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab pengelola, misalnya SD dan SMP oleh pemda serta SMA dan SMK oleh pemprov. Kemudian, pembelajaran tatap muka mesti mendapatkan izin dari orangtua siswa dan persetujuan dari komite sekolah.
”Penentu kebijakan sekolah dibuka atau ditutup adalah bupati dan wali kota. Kepala daerah harus berkoordinasi dengan instansi terkait, antara lain satgas percepatan penanganan Covid-19, kantor wilayah Kemenag, provinsi, dan yayasan. Satgas Covid-19 bisa menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan,” ujar Irwan.
Irwan menambahkan, di setiap daerah juga perlu dibentuk tim pengawas yang terdiri atas polisi, TNI, satpol PP untuk memantau sekolah tetap ikuti protokol kesehatan. Tujuannya untuk mengurangi risiko munculnya kluster penularan Covid-19 di sekolah akibat protokol kesehatan yang tidak dipatuhi.
Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi mengatakan, berdasarkan SKB 4 Menteri, juga harus ada tim kesehatan di setiap sekolah. Dinas pendidikan kabupaten/kota diminta untuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk menyiapkan tim kesehatan itu.
Selain itu, Arry juga meminta dukungan Dinas Perhubungan untuk mengatur penerapan protokol kesehatan di angkutan umum. Menurut Arry, meskipun orangtua diminta untuk mengantar jemput anaknya, tetap akan ada siswa yang menggunakan kendaraan umum ke sekolah.
”Kendaraan umum ini berisiko tinggi (sebagai tempat penularan Covid-19 apabila tidak menerapkan protokol kesehatan). Karena itu, perlu diatur agar tidak terjadi tumpukan siswa di dalam angkutan umum. Mari kita antisipasi bersama,” kata Arry.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengatakan, dinas sudah melakukan persiapan untuk pembelajaran tatap muka. Dinas mengecek kesiapan sekolah dalam penerapan protokol kesehatan, baik dari sisi sarana, prasarana, dan sosialisasi kepada orangtua siswa. Selain itu, semua guru SD dan SMP di Padang, sekitar 12.000 orang dites usap.
”Guru yang positif Covid-19, kami beri kesempatan untuk isolasi. Data terakhir ada sekitar 64 positif Covid-19 yang tersebar di banyak sekolah. Jumlah yang positif itu sekitar 0,5 persen dari populasi. Dari sekitar 12.000 guru, sebanyak 85 persen sudah selesai dites usap,” kata Habibul.
Data terakhir ada sekitar 64 positif Covid-19 yang tersebar di banyak sekolah. Jumlah yang positif itu sekitar 0,5 persen dari populasi. (Habibul Fuadi)
Habibul melanjutkan, dinas mulai membuka pembelajaran tatap muka pada 4 Januari 2020. Pembukaan sekolah bertahap mulai dari kelas tertinggi, misalnya kelas VI untuk SD dan kelas IX untuk SMP. Sepekan kemudian baru kelas yang lebih rendah dibuka. Tujuannya agar sekolah punya waktu untuk masa konsolidasi, sebab yang datang ke sekolah tidak hanya siswa, tetapi juga orangtua yang mengantar anaknya.
Menurut Habibul, keamanan dan penerapan protokol kesehatan di sekolah relatif dapat dikendalikan. Namun, perjalanan siswa ke sekolah sulit untuk dipantau sehingga berisiko dan sulit dilacak kontak eratnya. Oleh sebab itu, bantuan orangtua untuk mengantar jemput anaknya dari rumah ke sekolah sangat diharapkan.
”Kami buat surat pernyataan dengan materai terkait kesanggupan orangtua untuk mengantar jemput anak-anak mereka ke sekolah, selain juga pernyataan izin sekolah tatap muka. Sementara itu, bagi sekolah yang belum mampu menerapkan pembelajaran tatap muka tetap menggunakan pembelajaran daring. Bagi siswa yang orangtuanya tidak memberikan izin sekolah tatap muka tetap dilayani untuk belajar secara daring,” ujar Habibul.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam, Isra, mengatakan, sekolah tatap muka di Kabupaten Agam juga dimulai pada 4 Januari 2020. Minggu pertama merupakan masa transisi dan sosialisasi. Sekolah dibuka untuk semua kelas dari kelas rendah hingga kelas tinggi.
”Kami sudah rapat dengan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, jajaran kantor wilayah Kemenag, kepala cabang pendidikan. Intinya kami sudah siap untuk pembelajaran tatap muka di sekolah pada Januari 2021,” kata Isra.
Menurut Isra, semua sekolah sudah diverifikasi. Dinas sudah mengumpulkan surat pernyataan izin orangtua, rekomendasi komite sekolah, dan pernyataan kepala sekolah. Semua sekolah sudah siap menjalankan protokol kesehatan. Pemkab juga menyusun tim pengawasan untuk mengecek kesiapan sekolah sesuai protokol kesehatan.
”Tidak ada orangtua yang tidak mengizinkannya. Malah orangtua yang mendesak guru dan kepala sekolah agar anak mereka bisa sekolah tetap muka. Mereka sudah kewalahan. Orangtua harus bekerja ke kebun, beternak, atau menarik ojek sehingga tidak bisa mendampingi anaknya belajar,” ujar Isra.
Terkait pemeriksaan Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan, Isra mengatakan, dinas sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19. Dinas berkomitmen, sesuai anggaran tersedia, agar sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan diperiksa dengan tes cepat antigen. Isra mengakui, anggaran dinas tidak mencukupi untuk memeriksa 5.300-an guru, belum termasuk guru honorer. ”Kalaupun tidak semuanya, minimal ada sampel (perwakilan) dari setiap sekolah,” ujarnya.
Berdasarkan data Satgas Percepatan Penangan Covid-19 Sumbar, Senin (28/12/2020), tidak ada kabupaten/kota yang berstatus zona merah dan zona hijau. Sepuluh kabupaten/kota, termasuk Agam, berstatus zona oranye sedangkan sembilan kabupaten/kota, termasuk Padang, berstatus zona kuning. Beberapa hari terakhir jumlah tambahan kasus positif Covid-19 di Sumbar belasan orang hingga seratusan orang per hari.
Hingga Senin sore, total kasus positif Covid-19 di Sumbar mencapai 23.120 orang (sejak 26 Maret 2020). Dari jumlah tersebut, 514 orang meninggal, 21.204 orang sembuh, dan sisanya sedang dirawat atau diisolasi. Sejauh ini jumlah orang diperiksa sebanyak 297.094 orang dengan rasio positif (positivity rate) Covid-19 sebesar 7,78 persen atau melebihi rekomendasi WHO maksimal sebesar 5 persen.