Sekolah di Palembang Belum Siap Gelar Pembelajaran Tatap Muka
Sebanyak 96 persen sekolah di Palembang belum siap mengadakan pembelajaran tatap muka. Itu karena kondisi pandemi yang belum membaik bahkan cenderung meningkat.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·3 menit baca
PALEMBANG,KOMPAS—Sebanyak 96 persen sekolah di Palembang belum siap mengadakan pembelajaran tatap muka karena kondisi pandemi yang belum membaik bahkan cenderung meningkat. Pemerintah diminta untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto, Senin (28/12/2020) menyebut sekitar 96 persen dari 374 sekolah dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Palembang, belum siap mengadakan pembelajaran tatap muka (PTM). Penyebabnya, lingkungan di sekitar sekolah yang masih berisiko.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang yang telah memetakan penyebaran Covid-19 di 107 kelurahan menunjukan, sebagian besar kelurahan masih ada di zona merah dan jingga. Hanya beberapa yang zona kuning. Tentu hal ini menjadi pertimbangan bagi satgas dalam menerbitkan izin.
Zulinto menuturkan, hingga kini baru enam sekolah (2 TK,2 SD, dan 2 SMP) yang masih mencoba untuk menggelar PTM. Karena itu, pada Senin (4/1/2021), Satgas Penanggulangan Covid-19 Kota Palembang akan melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersedia.
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudhi Setiawan menerangkan, untuk mengantisipasi penularan pada saat pembukaan sekolah, pihaknya sudah memetakan risiko penyebaran covid-19 secara lebih rinci yakni per kelurahan. Tujuannya agar satgas memiliki pedoman dalam meberikan izin pembukaan sekolah.
Menurutnya, oleh karena jumlah kasus positif Covid-19 di Palembang masih tinggi, pembukaan sekolah tidak direkomendasikan. “Lebih baik tetap menjalankan pembelajaran secara daring,” ucapnya. Walau ada kelurahan yang zona kuning atau hijau tetapi dengan jarak antarkelurahan yang sangat dekat dan mobilitas warga yang cukup tinggi, tentu risiko penularan masih tetap ada.
Lebih baik tetap menjalankan pembelajaran secara daring. (Yudhi Setiawan)
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Riza Pahlevi berpendapat, mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) empat menteri, pembukaan sekolah juga harus melihat kesiapan pemerintah daerahnya masing-masing. Ada beberapa daerah sudah melakukan tatap muka sebelum keputusan ini dibuat seperti Kabupaten Banyuasin. “Selama sekolah dibuka belum pernah terdengar ada kluster di sana,” ucapnya.
Menurutnya, izin pembukaan sekolah tentu akan membantu daerah yang secara geografis sulit untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena terkendala sinyal. “Dengan ini diharapkan siswa tidak ketinggalan pelajaran,” ucap Riza.
Namun demikian, pembukaan sekolah harus didasari dengan komitmen bersama dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat. “Jika ada ditemukan kasus positif di sekolah itu, tanpa harus meminta izin,PTM di sekolah itu bisa dihentikan ,” ucap Riza.
Daerah yang sudah mengajukan diri untuk membuka sekolah adalah Kabupaten Empat Lawang dan Ogan Komering Ulu Timur. Nantinya, proses pembelajaran akan dilakukan secara pararel yakni pembelajaran daring dan luring dilakukan bersamaan. Pembelajaran dilakukan dengan berpegang pada pedoman yang sudah disekapati sebelumnya.
Epidemiolog dari Univerisitas Sriwijaya Iche Andiyani Liberty memaparkan, saat ini kondisi Covid-19 di Sumatera Selatan masih tinggi bahkan cenderung meningkat. Angka positivity rate atau perbandingan jumlah pemeriksaan dengan angka kasus positif Covid-19) di Sumselberkisar 25,93 persen. Angka itu masih jauh dari angka standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni dibawah 5 persen.
Selain itu, lanjut Iche, rentan waktu per seribu kasus juga semakin sempit. Kini angka per seribu kasus hanya membutuhkan waktu 12 hari. Padahal di periode sebelumnya untuk mencapai 1.000 kasus butuh waktu 17 hari. “Ini menandakan kasus Covid-19 di Sumsel sudah cukup mengkhawatirkan,” ucap Iche.
Untuk itu, Iche berharap pemerintah tidak terburu-buru membuka sekolah jika daerah itu belum aman. “Jangan sampai kita mengorbankan guru dan masa depan siswa,”tegasnya.