Penambahan aksesibilitas masyarakat terus dilakukan. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak meletakkan batu pertama pembangunan jembatan Ar-Rahman, Kota Blitar, yang menghubungkan sarana ibadah dengan jalan utama.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·3 menit baca
BLITAR,KOMPAS — Sejumlah infrastruktur pendukung transportasi diandalkan Pemerintah Jawa Timur untuk menekan kesenjangan masyarakat. Harapannya, kemudahan itu bisa berperan meningkatkan kesejahteraan daerah dan warganya.
Pada Jumat (25/12/2020), Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak meletakkan batu pertama pembangunan jembatan Ar-Rahman yang menghubungkan sarana ibadah dan jalan utama di Kota Blitar. Selain menambah aksesibilitas, jembatan sepanjang 40 meter di sisi timur Masjid Ar-Rahman dengan Jalan Raung Kota Blitar itu juga menjadi bentuk sinergi masyarakat dengan dunia usaha.
”Ini contoh peran serta masyarakat dan dunia usaha membangun fasilitas yang tidak saja memiliki aspek keagamaan, tetapi juga pembangunan karakter dan peradaban yang berdampak luas,” ujar Emil.
Jembatan Ar-Rahman dibangun di dalam kompleks Hariyanto Islamic Center (HIC). HIC merupakan wakaf dari keluarga pemilik Mayangkara Grup. Selain Emil, acara itu juga dihadiri, antara lain, Komisaris Mayangkara Grup Hariyanto, Wali Kota Blitar Santoso, dan Bupati Blitar Rijanto.
Sebelumnya, untuk tujuan yang sama, pemerintah telah mengoperasikan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) pada pertengahan bulan ini. Selain memperlancar mobilitas masyarakat, tol yang dibangun sejak 2017 ini juga diharapkan menjadi daya tarik masuknya investasi dan menggeliatkan sektor pariwisata.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, tol sepanjang 29 kilometer itu merupakan solusi bagi konektivitas Jatim, terutama daerah ring satu industri di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Menurut rencana, tol ini tersambung sampai Manyar-Tuban.
Pengguna Tol KLBM dikenai biaya Rp 29.000 untuk jarak tempuh 29 km. Biaya itu diyakini lebih murah dari operasional kendaraan logistik, baik dari sisi waktu tempuh, jarak tempuh, maupun penggunaan bahan bakarnya. Hal itu diyakini akan menjadi daya tarik besar bagi dunia usaha, terutama sektor transportasi.
Sementara itu, terkait upaya memperkuat konektivitas daerah-daerah di bagian barat dan selatan, Pemprov Jatim bakal mengandalkan jalan lintas selatan (JLS). Bahkan, pembangunan JLS ini masuk dalam program unggulan untuk pemerataan pembangunan daerah.
Berdasarkan data November 2020, jalan yang sudah terbangun sepanjang 383,10 km atau setara 56,73 persen dari total panjang JLS di Jatim yang sepanjang 675 km. Pembangunan jalan ini lebih cepat dari perkiraan, apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
Sesuai rencana, JLS dibangun melintasi delapan kabupaten, yakni Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Pembangunan JLS ini untuk mengurangi disparitas antara wilayah utara dan wilayah selatan. Selama ini pengembangan infrastruktur di wilayah selatan masih terbatas.
”Dengan fakta 40 persen wilayah Jatim masuk kawasan pantai selatan Jawa, kehadiran JLS sangat signifikan bagi pengembangan wilayah, baik dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusianya maupun kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” ucap Khofifah.
Pembangunan wilayah selatan ini diharapkan bisa membuka peluang kegiatan ekonomi produktif, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan perluasan sentra-sentra produksi. Selain itu, infrastruktur itu diharapkan bisa meningkatkan aksesibilitas pada koridor dan kawasan produktif.
JLS juga berperan penting sebagai jembatan bagi terbukanya kawasan wisata potensial di wilayah selatan Jatim. Wilayah ini menyimpan kekayaan potensi wisata alam berupa pantai eksotik, goa, dan air terjun yang menawan karena masih alami.