Tiga Bupati Petahana Tumbang dalam Pilkada 2020 di Kalimantan Barat
Bupati petahana Melawi, Sekadau, dan Sambas di Kalimantan Barat tumbang. Penyebabnya diduga selain terkait rendahnya kinerja selama menjabat, juga situasi di tengah pandemi Covid-19 berdampak pada komunikasi politik.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·5 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Penghitungan Sirekap Komisi Pemilihan Umum, Rabu (16/12/2020) pukul 15.00, menunjukkan bupati petahana Melawi, Sekadau, dan Sambas di Kalimantan Barat tumbang. Penyebabnya, diduga selain terkait rendahnya kinerja selama menjabat, juga situasi di tengah pandemi Covid-19 berdampak pada komunikasi politik.
Ada tujuh kabupaten di Kalimantan Barat yang menggelar Pilkada 2020, yaitu Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Bengkayang, Sambas, dan Ketapang.
Wakil Bupati Melawi petahana Dadi Sunarya Usfa Yursa, yang berpasangan dengan Kluisen dan diusung PAN, PDI-P, PPP, Perindo, PKB, dan PKS, unggul dengan meraih 56.549 suara atau 43,6 persen. Sementara itu, Bupati Melawi petahana Panji yang berpasangan dengan Abang Ahmaddin dan diusung Partai Golkar dan Nasdem memperoleh 51.729 suara atau 39,8 persen.
Pasangan lainnya, Henny Dwi Rini-Mulyadi, yang diusung Gerindra, Hanura, dan Demokrat, meraih 21.537 suara atau 16,6 persen. Dalam beberapa kali pilkada di Melawi selama ini, petahana belum pernah bertahan. Suara yang masuk di Melawi sebanyak 99,46 persen dari total 556 tempat pemungutan suara (TPS).
Di Sambas, pasangan calon yang unggul adalah Satono-Fahrur Rofi yang diusung Gerindra dan PAN. Mereka meraih 47.404 suara atau 30,6 persen. Pasangan tersebut menumbangkan Bupati dan Wakil Bupati Sambas petahana Atbah Romin Suhaili-Hairiah yang diusung PKS, PPP, Demokrat, dan Partai Hanura yang meraih 38.308 suara atau 24,7 persen.
Pasangan lainnya di Pilkada Sambas, Heroaldi Djuhardi Alwi-Rubaeti Erlita, yang diusung PKB dan Partai Golkar, memperoleh 40.141 suara atau 25,9 persen. Pasangan Helman Fachri-Darso yang diusung Nasdem, PDI-P, dan Perindo meraih 28.949 suara atau 18,7 persen. Suara yang masuk sebanyak 55,67 persen dari total 1.297 TPS.
Pada pilkada di Sekadau, pasangan Aron-Subandrio yang diusung Gerindra, Demokrat, Nasdem, dan PKPI unggul dengan meraih 58.123 suara atau 50,8 persen. Sementara Bupati dan Wakil Bupati Sekadau petahana Rupinus-Aloysius yang diusung PDI-P, Partai Golkar, Hanura, PAN, dan Perindo tumbang dengan perolehan 56.398 suara atau 49,2 persen. Suara yang masuk di Sirekap sudah 100 persen.
Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, Erdi, menilai, kekalahan petahana salah satunya dipicu ketidakmampuan mengelola potensi di daerah. Akhirnya, masyarakat melakukan manuver.
Selain itu, program-program inovasi tidak tercipta selama kepemimpinan mereka sehingga masyarakat menganggap pemimpin daerah tidak memiliki prestasi. Akibatnya, masyarakat berkeinginan memilih figur lain yang mungkin bisa membuat kebijakan lebih baik.
”Koalisi partai politik sangat besar pula pengaruhnya. Di beberapa daerah, karena merasa koalisinya besar, ada calon yang terlalu percaya diri akan menang. Akibatnya, mereka tidak maksimal mendulang suara,” tutur Erdi.
Peta politik lawan juga tidak dibaca oleh petahana. Para pemenang pilkada yang berhasil mengalahkan petahana ada yang pernah mengikuti pemilihan legislatif. Kedekatan dengan konstituen terus terpupuk sehingga pada pemilihan bupati bisa terpilih.
Ketika menjabat, para pemenang pilkada diharapkan fokus pada persoalan-persoalan kritis bangsa, antara lain pendidikan, layanan kesehatan, serta kematian ibu dan anak, karena hal itu memengaruhi indeks pembangunan manusia.
Infrastruktur juga perlu mendapat perhatian. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19, persoalan infrastruktur hampir terabaikan. Jika infrastruktur diperbaiki, nilai tukar petani juga akan bagus sehingga berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Program calon bupati yang kalah bisa diakomodasi jika baik untuk kemajuan daerah.
”Bupati yang terpilih juga harus memberantas korupsi. Jangan menjadi bagian dari korupsi,” ujar Erdi.
Bupati yang terpilih harus memberantas korupsi. Jangan menjadi bagian dari korupsi. (Erdi)
Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Jumadi, menuturkan, konstelasi politik di daerah berbeda dibandingkan lima tahun lalu. Media sosial juga kemungkinan berpengaruh.
”Apalagi di tengah Covid-19 kampanye terbuka dan pertemuan dibatasi. Pemilih milenial juga memiliki pertimbangan berbeda,” ujarnya.
Tak tergoyahkan
Sebaliknya, bupati petahana di Kabupaten Ketapang dan Sintang tak tergoyahkan berdasarkan Sirekap KPU hingga pukul 15.00. Bupati Ketapang petahana Martin Rantan yang berpasangan dengan Farhan dan diusung Partai Golkar dan Hanura meraih 41.589 suara atau 37,0 persen. Pasangan tersebut mengungguli pasangan lainnya.
Sementara itu, pasangan Junaidi-Sahrani yang diusung Nasdem, PPP, PKS, dan PKB meraih 38.090 suara atau 33,9 persen. Pasangan Eryanto-Mateus Yudi yang diusung PAN dan PDI-P memperoleh 26.064 suara atau 23,2 persen. Iin Solinar-Rahmad Sutoyo yang diusung Gerindra, Demokrat, dan Perindo mendapat 6.717 suara atau 6,0 persen. Suara yang masuk sebanyak 45,10 persen dari total 1.142 TPS.
Di Kabupaten Sintang, bupati petahana Jarot Winarno yang berpasangan dengan Sudiyanto dan diusung Nasdem, PKB, Golkar, PPP, dan PKPI unggul dengan meraih 89.853 suara atau 50,1 persen. Pasangan Yohanes Rumpak-Syarifuddin yang diusung PDI-P, Gerindra, Perindo, dan PAN meraih 71.456 suara atau 39,8 persen.
Wakil Bupati Sintang petahana Askiman yang berpasangan dengan Hatta dan diusung Demokrat dan Hanura berada di posisi bawah dengan perolehan 18.046 suara atau 10,1 persen. Suara yang masuk di Sintang sudah 74,45 persen dari total 1.186 TPS.
Jumadi menilai, di beberapa wilayah yang menggelar pilkada, termasuk di Sintang dan Ketapang, faktor fragmentasi calon cukup berpengaruh. Fragmentasi calon di kedua wilayah itu berdampak pada peta dukungan secara sosiologis sehingga petahana menang.
Ketua KPU Provinsi Kalbar Ramdan menjelaskan, hingga Rabu pukul 14.36, rekapitulasi suara di sejumlah daerah ada yang belum selesai. Dari tujuh kabupaten yang menggelar pilkada, proses rekapitulasi di tingkat kabupaten yang belum selesai hingga pukul 14.36 adalah Kapuas Hulu, Ketapang, Sambas, dan Sintang.