Tidak Ada Lagi Zona Hijau Covid-19 di Sulawesi Selatan
Kasus positif Covid-19 di Sulawesi Selatan semakin meluas, baik melalui perkantoran maupun transmisi lokal. Kini, di provinsi itu, tidak ada lagi daerah yang berstatus zona hijau.
Oleh
Reny Sri Ayu
·2 menit baca
KOMPAS/RENY SRI AYU
Petugas Satpol PP Kota Makassar memegang spanduk anjuran memakai masker di kawasan jalan di depan Pantai Losari, Rabu (30/9/2020). Untuk memastikan protokol kesehatan dipatuhi pengunjung, Satpol PP rutin berjaga di kawasan itu.
MAKASSAR, KOMPAS — Kasus positif Covid-19 di Sulawesi Selatan semakin meluas, baik melalui perkantoran maupun transmisi lokal. Kini, di provinsi itu, tidak ada lagi daerah yang berstatus zona hijau.
Epidemiolog Universitas Hassanudin, Prof Ridwan Amiruddin, di Makassar, Rabu (16/12/2020), meminta pemerintah kabupaten/kota terus meningkatkan kewaspadaan, termasuk di perkantoran. Sebelumnya, hanya Makassar dan beberapa kabupaten yang oranye. Sekarang semua wilayah di Sulsel sudah oranye dan tidak ada lagi zona hijau.
”Aktifkan operasi yustisi untuk penegakan protokol kesehatan. Tiadakan acara yang berpotensi menyebabkan kerumunan, terutama pesta pergantian tahun,” kata Ridwan.
Petugas melakukan sterilisasi dan menyemprot cairan disinfektan di Kantor KPU Makassar, Sabtu (19/9/2020). Di KPU Sulsel, kantor ditutup mulai Sabtu setelah ketuanya dinyatakan positif Covid-19.
Dalam surat edaran tanggal 15 Desember 2020, Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat meminta pegawai di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Sulsel serta Badan Pendapatan Daerah Sulsel bekerja dari rumah. Hal itu dilakukan mulai Rabu hingga Jumat (16-18/12/2020) untuk sterilisasi kantor. Seluruh pegawai juga diminta mengikuti tes usap untuk memutus rantai penularan Covid-19.
Di Pengadilan Negeri Makassar, aktivitas perkantoran juga ditutup mulai Rabu hingga Minggu (16-27/12) setelah enam pegawai positif seusai tes usap. Baliho besar berisi pengumuman penutupan aktivitas kantor dipasang di depan PN Makassar, sejak Rabu pagi.
TIM MEDIA GUBERNUR SULSEL
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Terkait perayaan Tahun Baru, Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin sudah mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan perayaan yang memicu kerumunan. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah juga telah mengimbau seluruh pemerintah kota/kabupaten untuk meniadakan acara pesta pergantian tahun di daerah masing-masing.
”Saya juga meminta pemda memperketat operasi yustisi penegakan protokol kesehatan. Untuk umat Kristiani, tanpa mengurangi rasa hormat dan khidmat, perayaan Natal sebisa mungkin dilakukan secara virtual,” kata Nurdin.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2FC7A69EE0-AFA4-4152-A4F9-FEE63F0B35F1_1601560167.jpeg){kind=logo}
