Warga Maluku Berharap Keamanan Vaksin Covid-19 Teruji
Sejumlah warga Maluku menyatakan dukungan mereka terhadap rencana vaksinasi dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19. Namun, mereka berharap vaksin yang diberikan nanti benar-benar sudah teruji keamanannya.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
AMBON, KOMPAS — Sejumlah warga Maluku menyatakan dukungan mereka terhadap rencana vaksinasi dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19. Namun, mereka berharap vaksin yang diberikan nanti benar-benar sudah teruji. Untuk meyakinkan publik bahwa vaksin tersebut tidak berbahaya, para pejabat, terutama kepala daerah, perlu divaksin terlebih dahulu.
”Dulu waktu pandemi awal-awal, kita semua berdoa agar vaksin segera ditemukan dan sekarang vaksin sudah ada tinggal menunggu prosesnya. Jadi, jangan kita tolak, tapi mari kita dukung sama-sama. Yang buat vaksin ini bukan orang abal-abal,” ujar Katje Wattimena (27), warga Kota Ambon, kepada Kompas, Selasa (15/12/2020).
Meski dirinya setuju untuk divaksin, lulusan akademi keperawatan yang kini bekerja sebagai tukang ojek itu mengaku ada rasa khawatir dalam dirinya. Ia khawatir lantaran mendapat kabar bahwa ada orang di luar negeri yang meninggal setelah disuntik vaksin Covid-19. Kabar yang dibaca dari media daring dan pesan di grup percakapan itu beredar serta meresahkan masyarakat.
Untuk meyakinkan publik, lanjut Katje, para pejabat, termasuk kepala daerah, menjadi peserta pertama untuk divaksin. Proses vaksin dilakukan secara terbuka. ”Bila perlu, ada bukti audio dan visual demi meyakinkan warga agar mau divaksin. Pemimpin harus memberikan contoh agar masyarakat yang dipimpinnya percaya dan mau ikut divaksin,” katanya.
Yanto (64), warga Ambon lainnya, juga mengaku khawatir dengan rencana vaksinasi. Kekhawatiran Yanto adalah munculnya gangguan kesehatan setelah divaksin. Menurut dia, publik akan tenang jika ada pejabat yang secara sukarela menyatakan diri untuk divaksin terlebih dahulu. Ia mencontohkan sejumlah pemimpin dunia yang sudah melakukan itu.
Ia menyarankan, setelah para pejabat divaksin, kemudian diikuti oleh tenaga medis. Sebab, beredar kabar ada tenaga medis yang tidak bersedia divaksin. Padahal, tenaga medis seharusnya lebih memahami vaksinasi. ”Orang medis saja tidak mau dan ini yang sangat berpengaruh ke masyarakat,” ujarnya.
Seorang perawat di Pulau Seram, yang dihubungi secara terpisah, menyatakan, dirinya menolak divaksin jika belum ada pejabat yang mau divaksin. Mereka juga kebingungan meyakinkan masyarakat terkait vaksin karena berita bohong sudah telanjur memengaruhi sebagian orang. Keteladanan para pemimpin daerah bisa membantu meyakinkan publik.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Benediktus Sarkol berharap pemerintah tidak memaksa warga untuk divaksin selama warga masih khawatir. Untuk meyakinkan warga, pemerintah perlu mengajak komponen terkait, terutama tokoh agama, untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat. Benediktus sepakat jika pejabat pemerintah memberikan contoh terlebih dahulu.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku yang juga Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang tidak menggubris permintaan masyarakat tersebut. ”Tolong media meluruskan berita-berita hoaks,” ujarnya. Kasrul menambahkan, saat ini semua petugas medis, terutama di tingkat puskesmas, sedang disiapkan untuk melakukan vaksinasi. Alokasi vaksin untuk Maluku pada tahap pertama sebesar 1,2 juta.
Kasrul mengajak semua pihak untuk mendukung vaksinasi karena itulah cara untuk mengendalikan Covid-19. Hingga Selasa, kasus Covid-19 di Maluku telah mencapai 5.049 dengan 3.974 orang dinyatakan sembuh dan 70 orang meninggal. Untuk sementara, dari 11 kabupaten/kota, hanya Seram Bagian Timur yang berada pada zona hijau.