Protokol Kesehatan Tidak Berjalan Baik, Kasus di Kalteng Melonjak

Kasus Covid-19 di Kalteng terus melonjak. Status kesehatan pun sangat buruk mengingat lonjakan terjadi hampir setiap hari seusai Pilkada 2020 dilaksanakan.

PALANGKARAYA, KOMPAS — Kasus Covid-19 di Kalimantan Tengah terus meningkat hingga mencapai angka 7.963 kasus. Sementara total penduduk yang melakukan uji usap baru 1,5 persen dari 2 juta penduduk Kalteng. Protokol kesehatan dinilai tidak berjalan baik.

Sejak pilkada dilaksanakan pada beberapa waktu lalu, lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kalteng terus bertambah. Selasa (15/12/2020), jumlah kasus bertambah sebanyak 73 kasus dari hari sebelumnya, Senin (14/12), sehingga totalnya menjadi 7.963 kasus. Pasien yang dirawat pun bertambah 20 orang, totalnya menjadi 2.420 orang.

Intinya lonjakan kasus terjadi karena protokol kesehatan tidak berjalan baik di Kalimantan Tengah.

Dari data Tim Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalteng, tingkat kematian pun meningkat drastis dari sebelumnya 0,5 persen menjadi 2,9 persen. Jumlah pasien Covid-19 yang meninggal pun bertambah dua orang hingga totalnya mencapai 234 orang.

DOKUMEN PRIBADI

Sugianto Sabran, calon gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 2, menggunakan hak pilihnya di salah satu TPS di Palangkaraya, Rabu (9/12/2020).

Dua pasien yang meninggal dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus Kota Palangkaraya dan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kedua wilayah itu pun menjadi wilayah dengan kasus kematian terbanyak dan kasus terkonfirmasi terbanyak di Kalteng.

Baca juga: Tujuh Kasus Baru, Universitas Palangkaraya Jadi Kluster Baru Covid-19

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul mengungkapkan, lonjakan kasus terjadi dalam beberapa hari seusai Pilkada  2020 dilaksanakan di 14 kabupaten/kota di Kalteng. Sebagian besar pasien atau kasus baru berasal dari petugas pemilu, baik pengawas maupun KPU.

”Intinya lonjakan kasus terjadi karena protokol kesehatan tidak berjalan baik di Kalimantan Tengah,” kata Suyuti.

TIM SATGAS PENANGANAN COVID-19 KALTENG

Peta penyebaran kasus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (15/12/2020).

Mendatangi

Suyuti mengungkapkan, masyarakat juga perlu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat di wilayahnya masing-masing.

Ia yakin fasilitas kesehatan mulai dari tingkat pertama hingga rumah sakit sudah mengantisipasi penyebaran dan meminimalisir penumpukan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan.

”Sesuai dengan anjuran, memang, jika mendapatkan hasil reaktif atau positif saat uji usap, lebih baik isolasi mandiri meski tanpa penyakit penyerta atau gejala,” tutur Suyuti.

Baca Juga: Covid-19 Kian Masif, Bupati hingga Puluhan Anggota Gereja Terpapar

Hingga kini, pemerintah baru melakukan uji usap kepada 29.982 orang atau 1,5 persen dari total populasi yang mencapai 2 juta orang. Melihat jumlah yang minim itu, Suyuti mengatakan, uji usap hanya dilakukan berdasarkan penelusuran dan tidak bisa dibuat masif.

”Rekomendasi pemerintah pusat ataupun WHO juga tidak melakukan uji usap secara masif. Jadi, keperluan penggunaan laboratoium untuk pemeriksaan itu hanya untuk mereka yang dari hasil penelusuran,” kata Suyuti.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Kerumunan yang terjadi saat deklarasi salah satu pasangan calon dalam Pilgub Kalteng 2020, di Palangkaraya, Senin (7/9/2020).

Ketua Harian Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Palangkaraya Emi Abriyani menjelaskan, lonjakan kasus terjadi karena banyaknya kluster baru yang bermunculan. Dalam sebulan terakhir, terdapat beberapa kluster baru, seperti kluster jemaat gereja Palangkaraya dan kluster kampus UPR.

”Namun, belum ada penambahan kasus baru dari kluster-kluster itu. Kami memastikannya dengan terus melakukan penelusuran yang agresif,” ucap Emi.

Baca Juga: Sugianto Sabran Terpapar Covid-19, Debat Publik Jalan Terus

Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng Satriadi mengungkapkan, pihaknya belum mendapatkan laporan adanya pelanggaran protokol selama masa kampanye karena aksi berkumpul  selalu bisa diantisipasi. Meskipun demikian, pihaknya juga belum bisa memastikan petugas KPU ataupun Bawaslu yang terpapar Covid-19.

”Mereka yang mendapatkan hasil reaktif otomatis tidak bertugas dan digantikan orang lain. Jadi, mereka belum sempat melakukan aktivitas,” ujar  Satriadi.