Perolehan Suara Dua Kubu Makin Ketat di Pilkada Jambi

Hasil sementara Pilkada Provinsi Jambi menunjukkan persaingan ketat dua pasangan calon, Al Haris-Abdullah Sani dan Cek Endra-Ratu Munawaroh. Petahana di posisi terbawah.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Suasana pemilihan di TPS 8 Telanaipura, Kota Jambi, Rabu (9/12/2020).

JAMBI, KOMPAS — Hari kelima penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi diwarnai persaingan ketat dua pasangan calon. Selisih tipis perolehan kedua pasangan berpotensi memicu pergerakan massa yang dapat menciptakan kluster baru Covid-19.

Hingga Senin (14/12/2020) pukul 16.00, dua pasangan calon bersaing ketat, yakni pasangan urut nomor 3, Al Haris dan Abdullah Sani, yang memperoleh 37,8 persen alias 562.406 suara. Pasangan nomor urut 1, Cek Endra dan Ratu Munawaroh, meraih 37,5 persen atau berjumlah 557.470 suara.

Di posisi terendah adalah pasangan nomor urut 2 yang merupakan petahana Fachrori Umar dan wakilnya, Syafril Nursal, meraih 24,7 persen atau 366.540 suara. Total perolehan itu merupakan 95,13 persen hasil penghitungan suara yang terekapitulasi lewat aplikasi Sirekap KPU Provinsi Jambi. Penghitungan suara selesai pada 7.835 tempat pemungutan suara dari total 8.236 TPS.

Baca juga: Buka Data Penting Pilkada 2020 di Sirekap

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Hasil sementara Pilkada Provinsi Jambi melalui Sirekap KPU Provinsi Jambi, Senin (14/12/2020), menunjukkan persaingan ketat dua pasangan calon. Al Haris dan Abdullah Sani memperoleh 37,8 persen, sementara Cek Endra dan Ratu Munawaroh meraih 37,5 persen. Di posisi terendah adalah nomor urut 2 yang merupakan petahana Fachrori Umar dan wakilnya, Syafril Nursal, meraih 24,7 persen suara.

Pengamat politik dari Universitas Jambi, M Farisi, mengatakan, tiap-tiap tim telah mengklaim kemenangan berdasarkan hitung cepat lembaga survei. Namun, pihaknya meminta agar tiap-tiap pihak tetap menahan diri sampai keluarnya hasil rekapitulasi resmi dari KPU. ”Jangan sampai kondisi itu memicu kerumunan massa yang berpotensi menciptakan kluster baru Covid-19,” katanya.

Ia pun mengimbau aparat keamanan di tingkat daerah hingga sektor untuk terus berjaga mengawal proses rekapitulasi dengan menyediakan tempat dan fasilitas yang nyaman serta pengamanan 24 jam bagi penyelenggara dan surat suara. Jangan sampai ada intervensi dan gangguan-gangguan dalam proses rekapitulasi baik secara psikis maupun fisik.

Ketiga pasangan calon hingga Senin masih menyatakan tetap menunggu pengumuman resmi KPU.

Ketiga pasangan calon hingga Senin masih menyatakan tetap menunggu pengumuman resmi KPU. Mereka memastikan takkan terjadi pergerakan massa. ”Kami tetap menunggu penetapan dari KPU,” kata Desi Ariyanto, juru bicara tim sukses pasangan calon Cek Endra-Ratu. Hal serupa disampaikan Musri Nauli, juru bicara tim sukses pasangan Al Haris-Sani dan juga secara langsung disampaikan kandidat petahana, Fachrori Umar.

Baca juga: Tak Ada Kejutan di Pilkada 2020

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Petugas menyemprotkan disinfektan di lokasi tempat pemungutan suara. Protokol kesehatan diterapkan ketat demi mencegah penularan virus korona baru. Suasana di TPS 08 Telanaipura, Kota Jambi, Rabu (9/12/2020).

Reaktif

Juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, Johansyah, mengatakan, ada 27 petugas pengamanan dinyatakan reaktif dalam tes cepat. Dari jumlah tersebut, delapan orang di antaranya terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka adalah petugas yang diperbantukan untuk pengamanan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. ”Para petugas baik yang reaktif maupun yang positif sudah langsung dikarantina,” ujar Johansyah.

Baca juga: Mitigasi Risiko Penularan Pasca-Pilkada

Farisi mencatat adanya sejumlah temuan pelanggaran di TPS di wilayah Kota Jambi, Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, Batanghari, dan Merangin. Temuan yang dimaksud, antara lain, satu orang yang memilih dengan menggunakan dua surat suara.

Di sisi lain ada calon pemilih tidak bisa ikut memilih karena terjadi kekurangan surat suara di TPS. Ada pula pelanggaran administrasi pemilihan dalam bentuk penghitungan di luar waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.