Mahfud MD: Risiko Penularan Covid-19 dalam Pilkada Bisa Diantisipasi
Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim, kekhawatiran terjadinya penularan Covid-19 dalam pilkada serentak 2020 sudah berhasil diatasi. Protokol kesehatan ketat diterapkan guna mencegah terjadinya penularan pada ajang itu.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO
·3 menit baca
KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (ketiga dari kanan) menjelaskan tentang isi rapat ”Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020”, di Yogyakarta, Senin (14/12/2020). Dalam rapat itu disebutkan, kekhawatiran masyarakat terhadap penularan Covid-19 dalam ajang politik tersebut ditangani dengan penerapan protokol kesehatan.
YOGYAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengklaim, kekhawatiran penularan Covid-19 dalam pilkada serentak 2020 sudah berhasil diatasi. Caranya dengan menerapkan protokol kesehatan ketat selama pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
Hal itu disampaikan Mahfud seusai mengikuti rapat bertajuk ”Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020”, di Hotel Melia Purosani, di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (14/12/2020). Rapat itu diikuti seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota yang menggelar pilkada serentak 2020.
Selain Mahfud, rapat itu dihadiri pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X.
Warga menunjukkan surat suara sebelum masuk bilik pencoblosan di TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang menggelar pemungutan suara ulang, Minggu (13/12/2020). PSU di TPS ini digelar karena saat pemungutan suara pada 9 Desember 2020 ada pergantian ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak dilaporkan ke KPU Tangsel. Selain di TPS 15, pemungutan suara ulang juga digelar di TPS 30 Kelurahan Rengas dan TPS 49 Cempaka Putih.
”Kami bersyukur berhasil mengatasi kekhawatiran dan kecemasan yang dulu muncul ketika pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan dalam suasana (pandemi) Covid-19. Waktu itu, ada banyak sekali usul kepada pemerintah agar pilkada ditunda, sampai kapan tidak tahu. Sebab, kalau pilkada tetap diadakan, katanya akan menjadi kluster Covid-19,” kata Mahfud.
Ia menambahkan, sejumlah elemen masyarakat juga memberikan model penghitungan tentang laju penularan jika pilkada serentak 2020 tetap diadakan. Dalam penghitungan itu, diprediksi bakal ada 3,2 juta orang yang terpapar Covid-19 akibat ajang kontestasi politik tersebut.
”Semua saran kami tampung. Hasilnya, kami buat protokol kesehatan ketat. Dan, alhamdulillah belum ada kasus kerumunan pilkada serentak 2020 menjadi kluster (penularan baru),” kata Mahfud.
Warga mencoblos dalam Pemilihan Kepala Daerah Indramayu di TPS 06 Lemahabang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). Pemungutan suara dilakukan dengan protokol kesehatan.
Selain itu, Mahfud menambahkan, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2020 juga meningkat dibandingkan dengan pilkada serentak 2015. Tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2020 mencapai 75,83 persen, sedangkan dalam pilkada serentak 2015 hanya 69,02 persen.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, tingginya partisipasi pemilih merupakan hasil kerja keras semua pihak. Hal tersebut juga menunjukkan dorongan kuat masyarakat menentukan sendiri kepala daerahnya. Diharapkan, kepala daerah yang terpilih dapat benar-benar membangun daerahnya semakin baik.
”Terutama dalam waktu singkat ini adalah menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang terjadi untuk pemulihan ekonomi,” kata Tito.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga dari kanan) menjelaskan tentang isi rapat ”Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020”, di Yogyakarta, Senin (14/12/2020). Dalam rapat itu disebutkan, kekhawatiran masyarakat terhadap penularan Covid-19 dalam ajang politik tersebut ditangani dengan penerapan protokol kesehatan.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan, masyarakat yang mengikuti pemilihan juga menunjukkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Salah satunya dalam hal kedatangan pemilih ke tempat pemungutan suara. Ketaatan waktu kedatangan pemilih membuat kerumunan massa bisa dicegah.
Hal serupa disampaikan Ketua KPU Arief Budiman. Ia menilai, semua tahapan pemilihan sudah berjalan lancar. Kerumunan sewaktu pendaftaran calon kepala daerah diantisipasi dengan protokol kesehatan ketat. Petugas pun harus menjalani tes cepat guna memastikan kondisi kesehatannya sebelum ikut membantu pelaksanaan pemungutan suara. Keberhasilan penerapan protokol kesehatan itu terletak pada kemauan masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
”Saya berterima kasih, semua mematuhi protokol kesehatan yang kami terapkan. Mulai dari cuci tangan, diukur suhu, dan waktu kedatangan. Kedatangan mereka tidak berkerumun di jam yang sama. Warga mematuhi rentang waktu yang sudah diatur. Itu jadi faktor tidak terjadinya kerumunan dan bisa meminimalisasi penyebaran Covid-19,” ujar Arief.
