Kasus di Sulsel Makin Tinggi, Pemprov Tambah Enam Hotel untuk Isolasi
Kasus Covid-19 Sulsel didominasi orang tanpa gejala. Sejumlah hotel pun disiapkan untuk tempat isolasi.
Oleh
Reny Sri Ayu
·2 menit baca
MAKASSAR, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan enam hotel tambahan untuk mengantisipasi ledakan kasus Covid-19. Hotel ini akan menjadi tempat isolasi bagi orang yang terkonfirmasi positif, tapi tanpa gejala. Saat ini, 80 persen kasus aktif di Sulsel merupakan orang tanpa gejala.
Keenam hotel tambahan ini akan melengkapi dua hotel di Makassar yang saat ini dipakai untuk tempat isolasi. Dua hotel tambahan disiapkan di Makassar dan masing-masing satu di Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Bantaeng.
”Hotel isolasi kami siapkan karena kasus-kasus konfirmasi di Sulsel didominasi oleh orang tanpa gejala. Saat ini, walau kasus tinggi, okupansi rumah sakit hanya 30 persen. Makanya, hotel untuk isolasi yang akan ditambah,” kata Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, kepada Kompas, Senin (14/12/2020).
Nurdin mengatakan, tingginya kasus Covid-19 sejak awal Desember tak lepas dari kluster pilkada dan rumah tangga. Selain itu, ada pula faktor makin tingginya mobilitas masyarakat antarkota/kabupaten hingga antarprovinsi.
Data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sulsel menunjukkan, sejak awal Desember terjadi kenaikan kasus. Dalam sepekan terakhir, angkanya kian tinggi. Pada Senin (14/12/2020), tambahan kasus mencapai 295, hanya turun sedikit dibandingkan dengan sehari sebelumnya yang mencapai 318 kasus.
Pada Senin pekan lalu, jumlahnya 345 kasus. Dalam sepekan terakhir jumlah kasus mencapai 1.953. Ini adalah angka yang cukup tinggi setelah beberapa bulan pandemi melandai di Sulsel.
Saat ini, tes usap terus dilakukan secara masif untuk menjaring orang yang positif. Selanjutnya, penelusuran kontak juga akan dilakukan. Di Makassar, dengan lonjakan kasus yang cukup tinggi, dinas kesehatan melakukan tes usap masif sejak awal Desember. Tes dilakukan di semua 15 kecamatan hingga akhir Desember nanti. Lebih dari 15.000 warga menjadi sasaran dalam tes massal ini.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Agus Jaya mengatakan akan bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk satpol PP, untuk ikut menegakkan aturan terkait protokol kesehatan. ”Saya juga berharap agar sanksi tegas bisa ditegakkan untuk pelanggar protokol kesehatan. Aturannya sudah ada, tinggal dijalankan,” katanya.
Untuk menekan lonjakan kasus, Nurdin Abdullah juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten untuk lebih memperketat pengawasan protokol kesehatan. Jika perlu, sanksi tegas ditegakkan untuk pelanggar protokol kesehatan, baik warga maupun pemilik usaha.
Pemerintah kota/kabupaten juga diminta mewaspadai momen libur Natal dan Tahun Baru yang bisa berpotensi menambah kasus. Bahkan, Nurdin meminta acara keramaian yang biasanya digelar untuk menyambut pergantian tahun ditiadakan.