Mimpi Sejahtera Berakhir Sengsara

Kisah usang pilunya pekerja migran belum berakhir di negeri ini. Butuh aturan hukum ketat untuk melindungi hingga memastikan keselamatan mereka di negeri orang.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Syafii (60) menunjukkan foto anaknya berinisial MH, pekerja migran Indonesia asal Cirebon di Malaysia, Jumat (27/11/2020), di rumahnya di Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. MH dianiaya majikannya hingga masuk rumah sakit. Keluarga berharap MH segera dipulangkan dengan selamat dan sehat.

Mei Harianti (26), pekerja migran Indonesia asal Cirebon, Jawa Barat, bermimpi untuk sejahtera di Malaysia, tetapi berujung duka. Ibu dua anak itu dianiaya majikannya selama hampir setahun. Kisahnya jadi lanjutan kisah-kisah buram para pekerja migran.

Kabar pilu itu mencuat akhir November 2020. Keluarga yang berbulan-bulan putus kontak dengan Mei syok. Terutama ketika melihat foto Mei. Tubuhnya ringkih. Kaki kirinya bengkak. Ada luka bekas siraman air panas.

”Kurus pisan (banget). Tangannya kayak tengkorak,” kata Gunawan (31), kakak Mei, Senin (4/12/2020). Sesekali ia dan Syafii (60), bapaknya, memandang foto Mei yang mengenakan kerudung biru dengan latar merah. Mata keduanya berkaca-kaca.

Kasus Mei terungkap berkat informasi LSM Tenaganita di Malaysia. Lembaga itu bersama kepolisian setempat dan KBRI Kuala Lumpur lalu menyelamatkan korban dari rumah majikannya, Selasa (24/11/2020). Mei masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Malaysia. Majikannya sudah ditangkap pejabat berwenang.

Keluarga mengatakan tidak punya bayangan Mei, yang berangkat ke Malaysia sebagai pekerja domestik, bakal dianiaya. Apalagi, berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), ia berangkat sesuai dengan prosedur.

Baca juga: WNI Pekerja Domestik Disiksa di Malaysia, Indonesia Minta Keadilan

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Suasana rumah keluarga MH, pekerja migran Indonesia, di Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat (27/11/2020). MH merupakan pekerja migran yang dianiaya oleh majikannya di Malaysia.

Mei mendaftar melalui UPT BP2MI Jakarta. Selain memiliki kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN), ia juga mengikuti pelatihan kerja sebelum ke Malaysia.

Selama 13 bulan di Malaysia, menurut Gunawan, Mei hanya menelepon suaminya tiga kali. Itu pun cuma awal-awal kedatangannya. ”Telepon pertama 15 menit. Kedua, 10 menit, dan ketiga 9 menit. Besok-besoknya enggak,” katanya.

Keluarga sempat ingin menelepon Mei. Namun, tidak pernah kesampaian. ”Dia pakai HP (handphone) majikannya. Kalau kami nelpon, enggak berani,” ucapnya. Kini, rasa penasaran keluarga tentang kondisi Mei terjawab penuh kepahitan. ”Harapan anak saya ke sana untuk kerja, kenapa disiksa?” kata Syafii.

Mei merupakan anak keempat dari lima bersaudara. Hanya ia yang lulus SMA meski melalui Paket C. Suaminya mengelola warung kecil. Dua anaknya masih kecil-kecil.

Keluarga besar Mei tinggal di permukiman padat di belakang sebuah hotel tinggi di Pekiringan. Hanya sepeda motor yang bisa masuk ke daerah tersebut. Saking padatnya, sinar matahari pun terhalang.

Rumahnya tingkat dua seluas 2,5 meter x 8 meter. Banjir yang kerap melanda daerah itu membuat warga meninggikan tempat tinggalnya. Syafii bekerja sebagai kuli panggul dengan gaji Rp 875.000 per bulan.

Kini, keluarga berharap Mei segera dipulangkan dalam kondisi sehat dan selamat. ”Kalau sudah pulang, enggak usah ke sana lagi,” lanjut Syafii.

Mei hanyalah satu dari sekian pekerja migran yang menjadi korban majikannya. Bahkan, tidak sedikit yang pulang hanya tinggal nama. Adelina Sau, pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur, misalnya, tewas disiksa majikannya di Penang, Malaysia, Februari 2018. Majikan yang menganiaya Adelina bebas di pengadilan tingkat pertama.

Harapan anak saya ke sana untuk kerja, kenapa disiksa?

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia meminta keterangan calon pekerja migran Indonesia saat menggerebek tempat penampungan ilegal di daerah Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (17/10/2020) malam. Petugas menemukan tiga tempat penampungan ilegal di Cirebon yang ditempati 25 calon pekerja migran.

Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan, pihaknya bersama KBRI akan mengawal kasus Mei. Namun, dia mendorong pemerintah segera meninjau ulang Nota Kesepahaman Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Domestik Indonesia yang ditandatangani tahun 2006 dan sudah habis masa berlakunya pada 2016.

Apalagi, pemberlakuan Sistem Maid Online (SMO) oleh Pemerintah Malaysia sejak Januari 2018 membuka peluang masuknya pekerja domestik perorangan asal Indonesia. Meskipun sistem ini memangkas biaya dan rantai birokrasi, pekerja migran Indonesia berpotensi tidak tercatat dalam data pemerintah.

Ketua Pengurus Sapa Institute, lembaga pendampingan perempuan korban kekerasan di Jabar, Sri Mulyati mengatakan, mitigasi kekerasan harus dipastikan sudah dimiliki PMI. Alasannya, masih banyak pekerja migran Indonesia yang tidak sadar menjadi korban.

Kondisi ini terlihat dari hasil penilaian Sapa Institute bersama Women’s Crisis Center Pasundan Durebang terhadap 150 perempuan pekerja migran. Dari jumlah tersebut, hanya 16 persen yang mengatakan mengalami kekerasan dan diskriminasi, mulai dari persiapan hingga bekerja di luar negeri. Padahal, setelah diwawancara dan dilakukan pendalaman, semuanya menjadi korban.

Baca Juga : Sistem "Maid Online" Bahayakan Pekerja Migran

Kompas/Raditya Helabumi

Beragam sepatu diletakkan di depan gerbang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dalam aksi 500 Langkah Awal Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Rabu (25/11/2020). Aksi tersebut merupakan bagian dari Kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Komnas Perempuan mendesak legislatif untuk menjadikan RUU PKS yang menjadi payung hukum bagi korban Kekerasan Seksual agar masuk dalam Prolegnas 2021.

Laswiati (41), warga Paseh, Kabupaten Bandung, pernah tidak sadar telah menjadi korban kekerasan saat menjadi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Masuk dengan jalur resmi, dia bekerja untuk dua majikan berbeda pada 2004-2006.

Di majikan pertama, semua identitas dan surat berharganya ditahan. Dia juga kerap bekerja dari pagi hingga tengah malam. Saat anggota keluarga bepergian, Laswiati dikurung di dalam rumah. Cacian dalam bahasa setempat kerap ia dapatkan. Berpikir tak pernah mendapat kekerasan fisik, dia menganggap semuanya adalah konsekuensi pekerjaan.

”Saat pindah ke majikan kedua, saya diberi tahu sudah dijual. Saya tidak tahu kalau itu namanya perdagangan orang,” katanya.

Pengalaman itu sempat membuatnya trauma. Namun, pandemi kali ini mengikis ketakutannya. Dia bimbang kembali mencari uang di negeri orang. Penghasilan suaminya sebagai buruh lepas tidak menentu. ”Inginnya tidak pergi lagi. Namun, di sini mau kerja apa?” kata lulusan SD ini.

Di tengah desakan ekonomi yang kini kian kuat, Sri khawatir kekerasan bakal makin subur jika tidak ditangani dengan tepat. ”Ada yang berani mengungkapkannya, tapi ada yang memilih menutupnya. Kebanyakan adalah korban kekerasan seksual. Mereka menganggap itu sebagai aib,” ujarnya.

Sri mengatakan, semua kasus ini seharusnya tidak terjadi jika Indonesia memiliki regulasi yang tepat. Ia mencontohkan pentingnya pengesahan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Aturan hukum itu bisa memberikan advokasi dan mengakomodasi para korban kekerasan seksual dari kalangan pekerja migran.

Sudah terlalu lama kisah pilu menyelimuti para pencari uang di negeri orang itu. Ujungnya tak selalu sejahtera, justru banyak berakhir duka.

Baca juga: Perempuan Pekerja Migran Indonesia Sangat Rawan Jadi Korban Kekerasan