Komisi Pemilihan Umum memprediksi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/12/2020), berkisar 60-65 persen.
Oleh
AMBROSIUS HARTO, AGNES SWETTA PANDIA
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum memprediksi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/12/2020), berkisar 60-65 persen. Perkiraan di Surabaya ini berada di bawah target nasional 77,5 persen di mana pilkada serentak berlangsung di 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.
Menurut Subairi, anggota KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, perkiraan partisipasi tadi didapat dari pantauan keliling di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Di setiap TPS, kehadiran warga yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) berkisar 60-65 persen.
Saat berita ini ditulis sekitar pukul 18.00 penghitungan suara secara manual sudah selesai dilaksanakan di TPS. Rekapitulasi akan dilanjutkan oleh panitia pemungutan suara (PPS) atau tingkat kelurahan, lalu panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan KPU Kota Surabaya. Untuk itu, hasil resmi pemenang pilkada apakah nomor urut 1 (Eri Cahyadi-Armuji) atau nomor urut 2 (Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno) belum dapat diketahui.
Semoga hitung cepat dari lembaga survei dan tim internal nantinya tidak berbeda dibandingkan dengan penghitungan dari KPU. Jika demikian, kami harus bersiap menjalankan amanah rakyat. (Eri Cahyadi)
Sejauh ini, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan Eri-Armuji atau ErJi unggul sementara atas Machfud-Mujiaman atau MaJu. Lembaga Populi Center memprediksi ErJi akan meraih 56,51 persen suara sah dibandingkan dengan MaJu yang 43,41 persen.
Sementara itu, situs resmi https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsura/35 memperlihatkan ErJi unggul sementara 56,6 persen dibandingkan dengan MaJu yang 43,4 persen. Sampai dengan pukul 18.00 WIB, situs resmi itu baru melaporkan hasil penghitungan suara di 63 TPS dari 5.184 TPS.
Keterangan pada situs menyatakan, data yang ditampilkan merupakan hasil foto formulir Model C Hasil-KWK yang dikirim oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui Sirekap.
Target nasional
Subairi mengatakan, KPU sebenarnya berharap tingkat partisipasi di Surabaya bisa memenuhi target nasional. Namun, pagebluk yang belum teratasi turut memengaruhi warga menjadi enggan menggunakan hak politik dengan datang ke TPS. Padahal, pelaksanaan di TPS sudah dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk menekan potensi penularan wabah Covid-19.
”Jika benar prediksi kami, tingkat partisipasi saat ini lebih baik dibandingkan dengan kontestasi sebelumnya,” kata Subairi.
Catatan Kompas, pada kontestasi 2010, partisipasi warga dalam mengantar Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya cuma 43,46 persen. Angka ini yang terendah di antara 19 kabupaten/kota di Jatim yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah saat itu.
Ketika itu, Risma berpasangan dengan Bambang Dwi Hartono. Risma-Bambang menang atas Arif Afandi-Adies Kadir, Fandi Utomo-Yulius Bustami, BF Sutadi-Mazlan Mansur, dan Fitradjaja Purnama-Naen Soeryono (independen). Pada 2010, Bambang adalah Wali Kota Surabaya, sedangkan Arif adalah Wakil Wali Kota Surabaya.
Lima tahun kemudian atau 2015, partisipasi warga Surabaya yang kembali mengantar Risma ke periode kedua jabatan sebagai Wali Kota Surabaya membaik menjadi 52,17 persen. Meski demikian, partisipasi di Surabaya ini terendah kedua di antara 19 kabupaten/kota yang melaksanakan kontestasi. Ketika itu, Risma berpasangan dengan Whisnu Sakti Buana yang mengalahkan Rasiyo-Lucy Kurniasari.
Adapun Eri adalah mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, jabatan yang diemban Risma sebelum maju dan berhasil menjadi Wali Kota Surabaya. Jika Eri ditetapkan sebagai pemenang, tradisi Surabaya didominasi oleh PDI-P belum tergoyahkan. Selain itu, meneguhkan bahwa jabatan Kepala Bappeko Surabaya strategis dan bisa saja dianggap pas sebagai portofolio atau rekam jejak calon pemimpin di Surabaya.
Di posko pemenangan, Eri mengatakan, masih perlu menunggu hitungan resmi dari KPU. ”Semoga hitung cepat dari lembaga survei dan tim internal nantinya tidak berbeda dibandingkan dengan penghitungan dari KPU. Jika demikian, kami harus bersiap menjalankan amanah rakyat,” katanya.
Secara terpisah, Machfud, mantan Kepala Polda Jatim, mengatakan, pertarungan belum selesai. Dirinya dan tim masih ingin menunggu penghitungan resmi dari KPU.