Tes Cepat Reaktif, Lebih dari 700 Petugas KPPS di Sidoarjo Tidak Boleh Bertugas
Lebih dari 700 KPPS di Sidoarjo reaktif berdasarkan uji cepat Covid-19. KPUD memetakan sebaran petugas yang reaktif tersebut berdasarkan tempat pemungutan suara guna memastikan kinerja penyelenggaraan tidak terganggu.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
Kompas/Bahana Patria Gupta
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menjalani tes cepat Covid-19 di Balai Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (26/11/2020). Tes ini dilakukan untuk memastikan para petugas dalam kondisi sehat agar masyarakat tidak ragu berpartisipasi dalam pilkada. Pilkada akan berlangsung pada 9 Desember mendatang.
SIDOARJO, KOMPAS — Lebih dari 700 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dinyatakan reaktif berdasarkan hasil uji cepat Covid-19. Mereka tidak boleh bertugas. Komisi Pemilihan Umum daerah memetakan sebaran petugas yang reaktif tersebut berdasarkan tempat pemungutan suara guna memastikan kinerja penyelenggaraan tidak terganggu.
Ketua KPUD Sidoarjo Muhammad Iskak mengatakan, laporan hasil uji cepat itu baru diterima pada Senin (8/12/2020). Itu pun belum semua data hasil uji cepat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diserahkan oleh pihak rumah sakit sebagai pelaksana kegiatan. Alasannya masih ada anggota KPPS yang menjalani uji cepat susulan karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, seperti harus masuk kerja.
”Apabila dalam satu tempat pemungutan suara (TPS) terdapat satu atau dua orang yang hasil uji cepatnya dinyatakan reaktif, tidak masalah. Petugas tersebut tinggal diminta istirahat dan tidak bekerja saat pencoblosan,” ujar Iskak.
Akan tetapi, apabila dalam satu TPS terdapat lebih dari dua anggota KPPS yang hasil uji cepat Covid-19 dinyatakan reaktif, harus dicarikan petugas pengganti. Sebab, kinerja KPPS menjadi kurang efektif apabila anggotanya kurang dari lima orang. Selain itu, petugas dikhawatirkan mengalami kelelahan karena beban pekerjaan menumpuk.
Apabila dalam satu TPS terdapat satu atau dua orang yang hasil uji cepatnya dinyatakan reaktif, tidak masalah. Petugas tersebut tinggal diminta istirahat dan tidak bekerja saat pencoblosan.
Sebelum bertugas, petugas pengganti itu harus diuji cepat terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kesehatannya. Namun, mengingat waktu yang hampir habis, tidak mudah mencari petugas KPPS pengganti. KPUD Sidoarjo pun membuka pilihan kebijakan agar anggota KPPS yang reaktif diuji cepat ulang.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Petugas KPPS menjalani tes cepat Covid-19 di Balai Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (26/11/2020). Tes yang dilakukan ini untuk memastikan para petugas dalam kondisi sehat agar masyarakat tidak ragu berpartisipasi dalam pilkada. Pilkada akan berlangsung pada 9 Desember 2020.
”Apabila hasilnya nonreaktif, petugas diperbolehkan kembali bertugas. Namun, apabila hasilnya tetap reaktif, petugas tidak diperbolehkan bertugas. Namun, upaya mencari petugas pengganti tetap prioritas demi mencegah potensi sebaran Covid-19,” tutur Iskak.
Iskak mengatakan, jumlah anggota KPPS yang reaktif itu kecil karena hanya sekitar 2,2 persen dari total 31.779 orang. Adapun uji cepat yang dibuka sejak 26 November dan berakhir pada Rabu (2/12/2020) diikuti sebanyak 30.770 orang. Sementara 809 orang lainnya mengikuti jadwal susulan karena memiliki kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, seperti harus bekerja.
Gandeng tiga rumah sakit
Untuk teknis pelaksanaan uji cepat Covid-19, KPUD Sidoarjo menggandeng tiga rumah sakit swasta dengan sistem swakelola. Namun, pelaksanaan uji cepat tidak dilakukan di rumah sakit, tetapi di tempat terbuka, seperti pendopo kantor desa, untuk meminimalkan risiko sebaran penyakit.
Selain KPPS, uji cepat Covid-19 juga menyasar anggota linmas yang bertugas di TPS. Jumlahnya sebanyak 7.061 orang dengan asumsi setiap TPS dijaga dua linmas. Adapun total TPS di Sidoarjo sebanyak 3.531 unit yang akan melayani hak pilih dari 1,4 juta pemilih.
”Di tengah pandemi yang kasusnya justru melonjak belakangan ini, sangat penting untuk memastikan kondisi kesehatan penyelenggara agar masyarakat tidak ragu menyalurkan hak pilihnya,” ucap Iskak.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Petugas KPPS mendaftarkan diri untuk menjalani tes cepat Covid-19 di Balai Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (26/11/2020). Tes yang dilakukan ini untuk memastikan para petugas dalam kondisi sehat agar masyarakat tidak ragu berpartisipasi dalam pilkada. Pilkada akan berlangsung pada 9 Desember 2020.
Anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPUD Sidoarjo, Fauzan Adim, menambahkan, pihaknya menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada kali ini mencapai 77 persen. Partisipasi yang tinggi itu akan tercapai apabila masyarakat tidak ragu datang ke TPS.
Sementara itu, Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, Selasa, menggeser 715 anggotanya ke kecamatan, desa, hingga lokasi pendirian TPS. Mereka langsung bertugas mengamankan pilkada yang saat ini memasuki tahap pencoblosan atau penyalurkan hak pilih untuk memilih pasangan calon yang akan memimpin daerah lima tahun mendatang.
Potensi kerawanan
Kapolresta Sidoarjo Sumardji mengatakan, pihaknya telah memetakan potensi kerawanan di tiap TPS dan menyiapkan pasukan pengamanan. TPS yang dianggap rawan akan dijaga ketat oleh lebih dari dua anggota polisi. Sebaliknya, untuk TPS dengan tingkat kerawanan rendah, ditempatkan satu anggota untuk menjaga dua lokasi.
”Selain itu, disiapkan pula pasukan yang siap dikirim sewaktu-waktu untuk memperkuat pengamanan di wilayah rawan,” ujar Sumardji.
Pilkada Sidoarjo akan diikuti 1.404.887 pemilih, terdiri dari 692.500 pemilih laki-laki dan 712.387 pemilih perempuan. Penyaluran hak pilih diwadahi melalui 3.528 TPS yang tersebar di 18 kecamatan. Pelaksanaan pencoblosan kali ini diikuti dengan penerapan protokol kesehatan ketat karena digelar di tengah pandemi Covid-19.
Hingga menjelang hari H pencoblosan, sosialisasi untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi lima tahunan terus dilakukan. Salah satunya oleh jajaran Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo. Mereka mengerahkan anggota turun ke jalan-jalan utama untuk mengingatkan para pengendara yang melintas.
Pilkada dikatakan berhasil apabila tingkat partisipasi masyarakat tinggi, seluruh tahapannya berjalan lancar dan aman, serta tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. Ketiga hal itu menjadi fokus perhatian sejumlah pihak yang terlibat, mulai penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu, hingga kepolisian dan pemerintah daerah.
