Dekati Hari Pencoblosan, Politik Uang Semakin Rawan

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat Faisal Riza.

PONTIANAK, KOMPAS -  Pemilihan bupati dan wakil bupati tujuh kabupaten di Kalimantan Barat tinggal beberapa hari lagi. Semakin mendekati hari pencoblosan, tingkat kerawanan semakin meningkat terutama terkait politik uang.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat Faisal Riza, Senin (7/12/2020), mengungkapkan, berdasarkan pemetaan Bawaslu, Kabupaten Melawi merupakan daerah rawan praktik politik uang menjelang hari penghitungan suara. Hal itu diukur berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya.

“Sekarang juga, menurut Bawaslu Melawi, potensinya tinggi. Justru di masa tenang dan di hari pemungutan suara potensi terjadinya politik uang sangat tinggi,” ungkap Faisal.

Untuk mengantisipasi terjadinya politik uang, Bawaslu sejak awal masa tenang menggelar patroli pengawasan. Patroli yang dilakukan ada dua skema. Pertama, sosialisasi secara masif tentang larangan dan ancaman apabila terjadi politik uang. Baik penerima dan pemberi juga terancam.“Pengumuman kami buat sampai ke tingkat desa,” kata Faisal.

Skema kedua, patroli terjadwal bersama pemangku kebijakan lain, misalnya bersama TNI-Polri di lokasi-lokasi rawan terjadi politik uang. Bawaslu telah memetakan lokasi yang rawan, misalnya di tempat-tempat tim kampanye para pasangan calon, apakah ada pengumpulan massa pada hari pencoblosan.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Sosialisasi pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam tahaoan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Kalimantan Barat, Kamis (17/9/2020).

Tak hanya itu, jalan-jalan yang kemungkinan rawan dilintasi untuk praktik politik uang juga diawasi. “Bisa saja ada jalan yang dilintasi para tim sukses pasangan calon untuk membawa sembako, kemudian dibagikan kepada pemilih. Ini yang kami cegah,” ungkapnya.

Kerawanan pilkada di Melawi selain terkait potensi politik uang juga terkait jaringan internet. Jaringan internet yang belum baik berdampak pula pada kecepatan informasi dan konsolidasi, baik di penyelenggara maupun pengawas.

“Kalau dokumennya lama dikirim, berpotensi diubah. Apalagi, rekapitulasi ada juga yang secara elektronik. Ada potensi disinformasi,” kata Faisal. Belum lagi jika ada kasus di TPS, misalnya pemilih yang diwakilkan, laporannya tidak bisa langsung direspons. Sementara konsultasinya secara berjenjang.

Jaringan internet yang belum baik berdampak pula pada kecepatan informasi dan konsolidasi, baik di penyelenggara maupun pengawas. (Faizal Riza)

Kabupaten lainnya yang rawan menurut pantauan Bawaslu Kalbar adalah Kabupaten Bengkayang yang rawan dalam hal jaringan internet. Sementara itu di Kabupaten Sintang, kerawanannya menyangkut aspek penyelenggaraan pemilihan yang bebas dan adil. Kerawanan berpotensi muncul dari aspek kecurangan paslon, penyelenggara, dan intimidasi.

Baca juga : Pandemi Politik Uang

Pengamanan

Jajaran kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan di tujuh kabupaten yang  menyelenggarakan pilkada. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalbar Komisaris Besar Donny Charles Go, menuturkan, ada 2.500 personel kepolisian ditugaskan mengamankan Pilkada 9 Desember.“Dari Polda Kalbar 600 personel, sisanya dari Kepolisian Resor (Polres) di daerah pilkada,” kata Donny.

Mereka nantinya akan membantu sosialisasi hal-hal baru di TPS agar tidak saja keamanan yang terjamin, tetapi juga kesehatan. Hal yang disosialisasikan adalah upaya menjaga kesehatan terutama terkait protokol kesehatan di TPS.

Mereka juga bertugas memastikan situasi keamanan dan ketertiban TPS tetap terjaga dan tidak ada kecurangan. Untuk memastikan tidak adanya kecurangan dalam pilkada mereka bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten. “Semua wilayah mendapat perhatian yang sama baik dalam hal keamanan maupun terkait kesehatan dalam pilkada,” ujar Donny.

Akhir pekan lalu, sebanyak 190 personel Polda Kalbar telah diberangkatkan ke Kabupaten Ketapang, salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada. Selanjutnya, secara bertahap personel Polda Kalbar akan diberangkatkan  ke wilayah lainnya.

Baca juga : Pandemi Perlebar Celah Politik Uang

Paling lambat Senin (7/12/2020) semua personel yang diperbantukan ke kabupaten yang pilkada sudah berada di lokasi pengamanan. Adapun tujuh kabupaten yang melaksanakan pilkada di Kalbar adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Bengkayang, Sambas dan Ketapang.