Pilkada Serentak, Daerah Harus Kompak Menangani Covid-19
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar selama pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020, setiap daerah saling mendukung upaya penanganan Covid-19.
Oleh
DAHLIA IRAWATI
·4 menit baca
MALANG, KOMPAS — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar selama pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020, setiap daerah di Jawa Timur saling mendukung upaya penanganan Covid-19. Hal itu diharapkan mampu menekan angka penambahan kasus baru yang terus terjadi belakangan ini.
Seruan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (5/12/2020), seusai rapat koordinasi dengan Forkopimda se-Malang Raya terkait penanganan Covid-19. Rapat dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Nico Afinta, dan pimpinan daerah di Malang Raya.
”Hari ini adalah hari terakhir kampanye. Besok hari tenang. Rakor kesiapsiagaan menghadapi pilkada serentak 9 Desember mendatang agar aman, damai, kondusif, dan bebas kluster covid-19. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi 12 hal terkait protokol kesehatan selama pilkada. Dukungan kabupaten/kota terdekat dibutuhkan,” kata Khofifah.
Dukungan daerah lain tersebut, menurut Khofifah, misalnya melayani fasilitas uji cepat Covid-19, melayani tes PCR, dan lainnya.
Kami akan bekerja sama untuk meningkatkan operasi protokol kesehatan. Tiap Kodim-Koramil akan mulai lagi masuk ke kampung-kampung memberikan arahan ke masyarakat untuk pakai masker. Kami akan bekerja sama dengan polda untuk menegakkan operasi yustisi. (Suharyanto)
Adapun 12 hal menjadi protokol kesehatan baru selama pilkada serentak 9 Desember 2020, menurut Khofifah, adalah maksimal 500 pemilih di satu TPS, disinfeksi TPS, pengaturan kedatangan pemilih, pengecekan suhu tubuh, deteksi suhu tubuh dengan thermo-gun, mencuci tangan, pemilih dilarang berdekatan, kelompok panitia pemungutan Suara (KPPS) sehat, tidak bersalam, tinta tetes, penggunaan pelindung wajah, dan penggunaan masker.
”Yang jelas penerapan protokol kesehatan harus dilakukan dengan ketat. Pakai masker karena itu meminimalkan penularan,” kata Khofifah.
Masuk kampung
Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto menambahkan bahwa TNI siap mendukung penuh upaya penanganan Covid-19. ”Kami akan bekerja sama untuk meningkatkan operasi protokol kesehatan. Tiap Kodim-Koramil akan mulai lagi masuk ke kampung-kampung memberikan arahan ke masyarakat untuk pakai masker. Kami akan bekerja sama dengan Polda untuk menegakkan operasi yustisi,” katanya.
Semua itu, menurut Pangdam, dilakukan untuk mengembalikan Jawa Timur ke zona kuning bahkan menjadi hijau Covid-19.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Nico Afinta membenarkan bahwa TNI-Polri-dan Pemprov Jatim bersinergi menangani Covid-19 yang terus meningkat jumlahnya. ”Kami bersinergi dengan daerah selama melaksanakan operasi yustisi. Kami juga akan menguatkan kampung tangguh dan melakukan penguatan komunitas-komunitas di masyarakat,” kata Nico.
Rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Malang itu dilakukan pada hari terakhir masa kampanye pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung 9 Desember mendatang. Di Jawa Timur ada 19 kabupaten/kota yang pada saat itu akan menggelar pilkada serentak.
Interaksi
Pilkada serentak selama ini dikhawatirkan akan menimbulkan kluster baru penularan Covid-19. Sebab, menurut Khofifah, sebagaimana pengalaman sebelumnya, saat ada interaksi antarmanusia, akan memungkinkan terjadi penyebarluasan Covid-19.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, selama ada interaksi manusia, akan terjadi peningkatan kasus. Sebelumnya saat libur Lebaran, lalu disusul libur 17 Agustus, dan kemudian libur panjang 27 Oktober-1 November 2020 terlihat bahwa penambahan kasusnya bisa 400-650 kasus per hari. ”Itu sebabnya, kemungkinan terjadinya interaksi antarmanusia selama pilkada serentak serta saat libur panjang akhir tahun harus diwaspadai,” tambah Khofifah.
Saat ini, menurut Khofifah, Jawa Timur sedang menyiapkan RS lapangan di Polkesma Malang. RS tersebut akan mengadopsi sistem RS lapangan di Surabaya, yang menurut Khofifah berhasil, yaitu dengan angka kematian pasien nol persen. ”Semoga dalam 7-10 hari ke depan, RS lapangan ini sudah siap dan bisa melayani pasien ringan hingga sedang,” katanya.
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan bahwa meski jumlah kasus Covid-19 di Kota Baru masih tinggi, namun ia tidak bisa melarang wisatawan berkunjung ke Kota Batu. ”Tidak mungkin melarang orang datang berwisata ke Kota Batu, karena ini akan menghentikan perputaran ekonomi. Yang jelas, semua pihak harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Pakai masker, itu wajib,” kata Dewanti.
Adapun untuk wisatawan dari daerah zona merah, Dewanti berharap tetap mereka memabwa surat keterangan sehat (tes cepat dan usap), guna memberikan kenyamanan semua pihak.
Di Jawa Timur, belakangan ini muncul beberapa kasus Covid-19 mencolok. Mulai dari meninggalnya Bupati Situbondo Dadang Wigiarto yang terkonfirmasi Covid-19, kasus positif Wali Kota Malang Sutiaji, temuan kasus Covid-19 di desa-desa di Kota Batu, serta kasus penutupan Kantor Bupati Probolinggo akibat puluhan ASN terkonfirmasi Covid-19.
Tidak mungkin melarang orang datang berwisata ke Kota Batu, karena ini akan menghentikan perputaran ekonomi. Yang jelas, semua pihak harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Pakai masker, itu wajib (Dewanti)
Pada 5 Desember 2020, jumlah kasus Covid-19 secara keseluruhan mencapai 64.440 kasus. Adapun penambahan kasus baru saat itu sebanayk 539 kasus dalam sehari. Dari jumlah itu, sembuh sebanyak 444 orang, 24 meninggal, dan 71 masih dalam perawatan.