Ombudsman Jambi minta KPU di daerah percepat distribusi alat pelindung diri pilkada di Jambi. Prioritaskan percepatannya pada daerah yang sulit terjangkau.
Oleh
IRMA TAMBUNAN
·3 menit baca
JAMBI, KOMPAS — Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi mengingatkan penyelenggara pemilihan kepala daerah untuk mempercepat penyaluran alat pelindung diri sebagai kelengkapan protokol kesehatan pilkada serentak 9 Desember mendatang. Berdasarkan hasil penelusuran, masih didapati ada daerah yang belum disuplai.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Jafar Ahmad mengkhawatirkan masih belum memadainya kesiapan penyaluran APD untuk penyelenggaraan pilkada serentak yang tinggal beberapa hari lagi. ”Sebanyak 72 persen penyaluran APD ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) belum terealisasi,” katanya, Rabu (2/12/2020).
Menurut Jafar, petugas harus mempercepat distribusinya. Petugas juga perlu mempertimbangkan kondisi medan menuju lokasi distribusi logistik, termasuk APD, sehingga memprioritaskan daerah yang sulit dijangkau. ”Distribusinya perlu dipercepat pada daerah-daerah yang sulit diakses oleh transportasi agar jangan sampai terjadi keterlambatan,” tambahnya.
Kelengkapan alat pelindung diri Pilkada 2020 merujuk pada Surat KPU Nomor 858 Tahun 2020, terdiri atas masker, cairan antiseptik tangan, alat pengukur suhu tubuh, sabun, dan ember cuci tangan. Selain itu, KPU juga diminta memperhatikan bilamana terjadi kerusakan pada APD.
Sementara itu, dalam pertemuan forum komunikasi kepala daerah se-Provinsi Jambi, Penjabat Sementara Gubernur Jambi Restuardy Daud mengatakan, secara umum kesiapan pilkada serentak di Jambi lancar. Ia menekankan kepada seluruh penyelenggara pilkada untuk memastikan tiap-tiap aspek mulai dari aspek kesehatan dan keselamatan petugas, peserta, maupun para pemilih.
”Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul diperhatikan. Ini menjadi kebiasaan baru di pilkada sehingga tidak menimbulkan kluster baru Covid-19. Jangan sampai kontraproduktif,” katanya.
Jangan sampai kontraproduktif. (Restuardy Daud)
Pihaknya juga mempertimbangkan pentingnya kesiapsiagaan terkait ancaman bencana hidrometerologi pada saat pelaksanaan pilkada. ”Kami sudah minta setiap daerah memastikan penanganan jika terjadi bencana yang dapat mengancam atau mengganggu pemungutan suara. Begitu pula PLN jangan sampai memutus pasokan listrik pada saat dibutuhkan,” tambahnya.
Potensi bencana banjir dan longsor diperkirakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jambi Ibnu Sulistyono bakal meningkat pada hampir seluruh wilayah Jambi pada Desember ini, termasuk pada masa pilkada. Selain karena memasuki musim hujan, Jambi juga terdampak oleh efek La Lina. Pengaruh besar dialami wilayah Jambi di bagian timur dan barat selama Desember ini.
Ibnu mengingatkan agar pelaksana pilkada menyiapkan alat dan sarana memadai untuk mengantisipasi kondisi cuaca serta potensi bencana pada saat pemilihan dan penghitungan suara.
Ditambahkan Komandan Resor Miiter 042 Garuda Putih Brigadir Jenderal (TNI) Zulkifli, untuk memastikan pengamanan jalannya pilkada, pihaknya mengerahkan sebanyak 1.400 personel. Mereka akan disebar pada seluruh daerah khususnya yang rawan bencana dan rawan konflik. Siaga pasukan TNI difokuskan di wilayah barat, yakni Kerinci, Merangin, Tebo, dan Bungo. ”Anggota TNI tersebar di seluruh daerah, tetapi ada daerah yang menjadi prioritas,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui pilkada serentak di Jambi akan berlangsung di Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun daftar pemilih tetap mencapai 2.415.862 orang yang tersebar pada 8.236 tempat pemungutan suara di 1.562 desa atau kelurahan.